Malang Corruption Watch

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Malang Corruption Watch

Gagalnya KPU Menyelamatkan Hak Konstitusional Warga

E-mail Print PDF

Gagalnya KPU Menyelamatkan Hak Konstitusional Warga

09 Juli 2014: Hari ini masyarakat melakukan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, suasana pemilihan di bulan puasa nampaknya tidak menjadi kendala bagi masyarakat untuk datang ke tempat pemungutan suara, Malang Corruption Watch menurunkan 40 relawan untuk melakukan pemantauan proses pemilihan Presiden di Malang Raya (Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu), relawan yang diturunkan terdiri dari masyarakat yang telah mengikuti pelatihan, mahasiswa dan badan pekerja MCW

Pemantauan Pilpres yang dilakukan oleh MCW bersama relawan dilakukan dalam rangka mengawal dan mengawasi proses pemilihan agar proses pelaksanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, berdasar pemantauan MCW pada saat pelaksanaan pemilu legislatif ditemukan banyak pelanggaran seperti mobilisasi massa, praktek politik uang dan lemahnya fungsi control di saat pelaksanaan pencoblosan, sehingga kejadian-kejadian tersebut menjadi salah satu kendala untuk membangun demokrasi yang sehat dan pendidikan politik bagi masyarakat

Pemantauan yang dilakukan hari ini adalah salah satu bentuk komitmen MCW untuk turut serta mendorong tata pelaksanaan pemilu yang professional, bersih, jujur dan berintegritas. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh MCW bersama relawan yang turun dilapangan, ada 33 keluhan warga atas proses pelaksanan pemilu presiden 2014. Ke-33 hal  tersebut mencakup dalam isu berikut:

1. Tidak meratanya undangan yang diterima warga

2. Tidak tersedianya fasilitas bagi pihak-pihak berkebutuhan khusus (pasien rumah sakit dan difable)

3. Minimnya kapasitas penyelenggara teknis pemilu

4. Buruknya distribusi logistik

 

Tidak meratanya undangan pemilihan mengakibatkan banyak warga kesulitan untuk mengakses hak pilih mereka. Padahal, mereka yang tidak menerima undangan terdaftar sebagai DPT di TPS setempat. Pada akhirnya, warga-warga ini melakukan negoisasi dengan petugas KPPS setempat, atau diminta untuk memilih pada pukul 12.00-13.00.

Minimnya fasilitas mengakibatkan sebagian besar pasien di RS lavalet, RS Supraun, dan RS Aisyiah tidak dapat melakukan pemilihan. Hal serupa dialami oleh para penyandang difable di lowokwaru, ketiadaan fasilitas bagi mereka, mengakibatkan terancamnya kemurnian hasil pilihan mereka. Karena para penyandang difable merasa diarahkan oleh petugas KPPS.

Minimnya kapasitas penyelenggara teknis pemilu, mengakibatkan kebingungan bagi para pemilih maupun petugas TPS. Seperti pengelolaan pemilih dengan dokumen A5 yang simpang siur terkait waktu pemilihan bagi mereka. Begitu juga dengan pengetahuan petugas TPS dalam mengisi form-form yang ada. Sehingga, sangat rawan terjadi ketidaksengajaan penggelembungan suara maupun ketidakjelasan jumlah pemilih yang hadir.

Bahkan, salah satu warga melaporkan kurangnya jumlah surat suara yang diterima oleh TPS. Dengan jumlah DPT sebanyak 570, TPS tersebut hanya menerima sekitar 400-an surat suara. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa penyelenggara pemilu tidak berhasil menjaga hak konstitusional dari warga Negara Indonesia. Hasil ini harus menjadi evaluasi bagi penyelenggara dalam melaksanakan pemilu kedepan. Tidak hanya penyelenggara pemilu pada tingkatan lokal, namun juga bagi penyelenggara pemilu pada tataran nasional.

 

Proses pemantauan ini akan terus dilakukan utamanya dalam mengawal proses perhitungan suara pada tingkatan kelurahan, kecamatan dan kabupaten. Selama proses ini, MCW masih akan terus menerima pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat.

Last Updated on Wednesday, 16 July 2014 06:37

MELEMPEM, 31 CALEG INCUMBENT TIDAK RESPONSIF DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

E-mail Print PDF

Kota Malang, 11/13/2013_ 31 anggota DPRD Kota Malang yang maju lagi dalam pemilu 2014 tidak punya i’tikad baik untuk memberantas korupsi di Kota Malang. Kasus korupsi macam Jembatan Kedunga Kandang, paku jalan, dan dugaan korupsi pengadaan lahan RSUD Kota Malang tidak direspon oleh anggota DPRD. Mereka tidak menunjukkan fungsi pengawasannya dengan membantu Kejari dan Kepolisian mengusut tuntas kasus-kasus tersebut. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, kenapa DPRD Kota Malang seolah melempem dalam menyikapi kasus-kasus korupsi dan beberapa proyek rawan korupsi, Drainase Jacking misalnya. Apakah karena mereka (DPRD,red) menjadi bagian dalam lingkaran setan kasus-kasus korupsi di Kota Malang dan juga berperan dalam beberapa proyek rawan korupsi. Seharusnya, pertanyaan semacam ini tidak muncul kalau DPRD pro-aktif dalam penuntasan kasus-kasus korupsi yang tengah terjadi. Kini mereka mencalonkan kembali untuk menjadi anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019, saya kira masyarakat harus lebih cerdas mana yang harus dipilih ataupun tidak dipilih.

Last Updated on Sunday, 13 July 2014 18:14 Read more...

TOLAK POLITIK UANG DAN CALEG BONEKA

E-mail Print PDF

Batu,30/03/2014--Pemilu menjadi realitas drama dalam sistem berdemokrasi , bagaimana tidak, berbagai peran dimainkan oleh calon untuk mencitrakan dirinya sebagai sosok yang sempurna dan layak untuk dipilih menjadi pemimpin.  Akan tetapi harus dipahami dalam sebuah teori drama turgi karya seorang pemikir bernama Erving Goffman menjelaskan, bahwa dalam sebuah drama ada sebuah latar depan dan latar belakang sebuah panggung untuk mempengaruhi asumsi audience. Latar depan adalah sebuah arena untuk seorang aktor memerankan lakonnya, jika aktor dalam pemilu legislatif adalah calon legislative (Caleg) maka aktor tersebut akan memerankan lakon yang baik untuk mempengaruhi persepsi audience atau konstituen pemilih. Proses mempengaruhi tersebut menggunakan berbagai symbol-simbol yang dikemas untuk membentuk image dari caleg, misal menggunakan baliho bergambar menolong orang, memberi janji-janji yang baik untuk membangun harapan konstituen pemilih dll. Proses pembentukan image tersebut bisa jadi di sampaikan langsung bertemu dengan kostituen, maupun di konstruk menggunakan realitas media cetak dan elektronik.

Last Updated on Sunday, 13 July 2014 18:02 Read more...

POLITIK UANG MELAHIRKAN PEMIMPIN BERMENTAL KARDUS

E-mail Print PDF

Era reformasi sering kali diasumsikan sebagai transisi kekuasaan dari era otoritarian orde baru ke dalam sebuah tatanan negara demokrasi yang lebih egaliter. Rakyat bebas menentukan hak, salah satunya hak untuk menentukan pilihan terhadap calon pemimpinnya secara langsung dalam sistem pemilu. Pemilu dapat dimaknai sebagai proses untuk mengisi jabatan tertentu, yang menjadikan proses ini penuh dengan kegiatan untuk saling mempengaruhi dan proses saling transaksi kepentingan. Kegiatan tersebut dilakukan tidak semata hanya untuk mendapatkan kekuasaan dan demi kepentingan kelompok tertentu, akan tetapi lebih kepada proses untuk menentukan pemimpin dengan cara yang beradab serta bertransaksi kepentingan masyarakat umum untuk di wujudkan dalam kurun waktu kepemimpinan pasca pemilu.

Last Updated on Sunday, 13 July 2014 18:11 Read more...

KAMI INGIN MATA AIR, BUKAN AIR MATA

E-mail Print PDF

Air menjadi kebutuhan vital dan dasar bagi masyarakat,sebagai  kebutuhan hidup sehari-hari maupun kebutuhan yang berkaitan dengan hal ekonomis. Dari data BPS kota batu tahun 2012 jumlah penduduk kota batu sebanyak 210.109 jiwa, maka sejumlah itu jumlah masyarakat yang mengakses dan harus di penuhi kebutuhan akan air. Disamping itu jumlahrumah tangga yang melakukan aktifitas ekonomi di sektor  usaha pertanian dari data BPS kota batu tahun 2013 adalah sebanyak 17.357 rumah tangga. Bagi masyarakat yang bergerak di sektor ekonomi bidang peternakan terdapat sejumlah 12.081 ekor ternak sapi dan kerbau yang memerlukan akses air di kota Batu.

Last Updated on Sunday, 13 July 2014 18:03 Read more...

Facebook

You are here