Beranda Suara Rakyat Rilis Pers 1,2 M Anggaran Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dikorupsi Oknum Partai

1,2 M Anggaran Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dikorupsi Oknum Partai

431
0
BERBAGI
Dok. MCW
Dok. MCW

Malang,26/03/2015_ Pemberdayaan Fakir Miskin merupakan salah satu upaya strategis nasional dalam mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan yang berkeadilan sosial dan melindungi hak asasi manusia terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kementerian Sosial sebagai bagian dari lembaga yang berfokus pada program pembangunan kesejahteraan sosial melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk memberdayakan kelompok masyarakat miskin. Salah satu program yang dilaksanakan adalah menyelenggarakan Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) dengan pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan pemberian modal usaha yang disalurkan melalui perbankan.

Melalui program KUBE inilah pemerintah berharap masyarakat yang masuk dalam kategori fakir-miskin mampu mengembangkan potensi usahanya demi perbaikan kesejahteraan hidup mereka. Adapun anggota setiap KUBE adalah berjumlah 10 KK yang masuk kategori fakir miskin. Mereka juga masuk dalam kategori KK yang memiliki kegiatan sosial maupun Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Sehingga, melalui bantuan KUBE yang disupervisi oleh pendamping ini, kelompok fakir-miskin akan mampu mengembangkan diri lebih baik lagi. Bahkan, mereka dapat mengajukan bantuan lagi dengan argumentasi dan kejelasan peruntukan yang menyangkut keberlanjutan usaha mereka.

Dalam hal ini, pada Desember 2013, di Kota Malang terjadi pengajuan proyek KUBE yang cukup besar kepada Kemensos RI. Hasil penelusuran MCW dapat diketahui bahwa proposal pengajuan KUBE yang direalisasikan oleh Kemensos pada September 2014 berjumlah 60 Kelompok di Kota Malang. Setiap KUBE menerima bantuan anggaran sebesar 20 juta, maka bisa dipastikan nilai total anggaran Kemensos yang turun dalam proyek KUBE di Kota Malang ini adalah sebesar Rp. 1,2 Milyar. Dari hasil penelusuran MCW ditemukan banyak kejanggalan mengenai program ini yakni :

  1. Pengajuan KUBE atasnama Kube Aspirasi. Dimana dalam pengajuannya KUBE di Kota Malang ini dikoordinir atas pendekatan korlap 2 Partai Politik, yaitu korlap yang merupakan oknum PKB dan oknum PKS. Sehingga, setiap partai politik mengkoordinir 30 KUBE ; PKB 30 KUBE dan PKS 30 KUBE. Padahal, tidak ada dalam aturan mengenai KUBE Aspirasi yang menggunakan pendekatan partai politik. MCW menilai bahwa, dari pengajuannya pun, hal ini sudah salah prosedur, MCW meyakini pertanggung jawaban dari program ini tidak transparan dan akuntabel, sehingga tidak dapat dipertanggung jawabkan, sehingga tidak akan dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya.
  2. Proposal pengajuan KUBE yang dikoordinir oleh oknum partai, dalam pengajuaanya adalah menggunakan pendekatan salah satu DPR-RI periode 2009-2014, K.H Ali Maschan Moesa, dari PKB & begitu juga dari PKS. (Tertera di Proposal)
  3. Anggaran KUBE yang seharusnya digunakan untuk faqir-miskin ternyata disalah gunakan untuk merawat konstituen politisi tertentu. Hal ini bisa dilihat dari investigasi MCW, bahwa banyak caleg dan tim-sukses yang menerima program KUBE ini. Padahal secara ekonomi maupun prasyaratnya mereka sama sekali tidak berhak menerima.
  4. MCW melihat adanya indikasi kuat aliran dana program KUBE ini ke kantong pribadi beberapa oknum partai dan oknum Dinsos Kota Malang. Sehingga, hal ini menyebabkan kerugian negara dan memperkaya orang-orang tertentu saja.
  5. Hasil temuan MCW di lapangan memperlihatkan bahwa dana KUBE disalurkan tidak sebagaimana mestinya. Misalnya; dalam satu KUBE, 10 anggotanya hanya diberi sekilo cacing dan dua ekor burung kenari.
  6. MCW menemukan adanya kesulitan mayoritas KUBE di Kota Malang untuk melaporkan anggaran yang mereka terima. Hal ini dikarenakan anggaran KUBE tidak digunakan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan beberapa kejanggalan yang MCW temukan, maka kami menyimpulkan dan merekomendasikan beberapa poin sebagai berikut ;

  1. Kejaksaan harus segera menindaklanjuti laporan MCW pada 26 Maret 2015 mengenai dugaan kasus korupsi Anggaran Kube di Kota Malang.
  2. BPK harus melakukan audit investigatif mengenai program KUBE yang kucurkan oleh Kemensos RI
  3. Kemensos harus melakukan evaluasi mengenai tepat tidaknya program yang telah mereka gulirkan. Jangan sampai, uang negara yang jumlahnya Milyaran rupiah hanya menjadi bancakan dan tidak berdampak bagi rakyat kelas bawah.
  4. Partai Politik dan Politisi harus menyudahi dan merasa malu dengan melakukan praktik monopoli anggaran serta proyek pemerintah guna merawat konstituen dan kadernya. Kami meyakini, kasus ini bukanlah yang pertama dan satu-satunya. Dimana partai politik menyalahgunakan anggaran dan proyek pemerintah untuk kepentingan kelompoknya.

NB : Hari ini, MCW Sudah melaporkan Kasus ini dan diterima oleh KASI INTEL KEJAKSAAN NEGERI KOTA MALANG, GEDE ADIAKSA. Dia berjanji akan segera menyampaikan ke pimpinan dan menginformasikan perkembangannya ke pelapor.

Al Machi Ahmad S.H (Kepala Unit Pengaduan dan Investigasi MCW) (085606089515)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.