Beranda Suara Rakyat Rilis Pers Praperadilan Menggugat Kriminalisasi Petani

Praperadilan Menggugat Kriminalisasi Petani

31
0
BERBAGI

Blitar, 14 November 2016: Sudah hampir 1 bulan kejadian penangkapan Petani Sengon yang berupaya melakukan reclaiming tanah mereka. Upaya reclaiming tanah oleh petani adalah akibat kekecewaan terhadap pemerintah daerah dan beberapa pihak, yang seharusnya sudah menyelesaikan polemik antara perkebunan Sengon dengan petani Sengon. Di mana berdasar data-data petani, ada tanah petani yang dikuasai oleh PT Dewi Sri dan sudah diperjuangkan dalam kurun waktu 16 tahun.

Upaya reclaiming dan penanaman yang dilakukan pada 15 Oktober 2016, berujung kriminalisasi oleh Polres Kabupaten Blitar, buntut dari kriminalisasi tersebut adalah penetapan 12 orang sebagai tersangka. Akibat dari penetapan tersangka tersebut, salah satu ketua PEPTASENG yang bernama Slamet Daroini, terpaksa ditahan pasca penangkapan dan ditetapkan sebagai tersangka karna menurut polisi yang bersangkutan telah melakukan penghasutan kepada masyarakat

Padahal, jauh sebelum petani melakukan upaya penanaman, PEPTASENG sebagai organisasi pembebasan tanah warga Sengon, telah mengajukan surat permohonan dan pemberitahuan kepada Polres Blitar, bahwa Petani Sengon akan melakukan penanaman dilahan mereka yang dikuasai oleh pihak perkebunan Dewi Sri. Dan, sesaat sebelum dilakukan penanaman, petani meminta kepada Polisi dan pihak perkebunan yang ada di lokasi penanaman untuk memberikan masukan, terutama apakah penanaman yang akan petani lakukan diperbolehkan atau tidak. Akan tetapi, upaya yang dilakukan oleh Petani tersebut tidak mendapat respon dari pihak terkait, namun yang terjadi justru sesaat setelah penanaman, anggota satuan Polres Blitar melakukan tindakan represif yaitu, menangkap 43 Petani dan 2 orang mahasiswa di lokasi penanaman tersebut

Penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Polres Blitar, menunjukkan bahwa Polres Blitar masih mengedepankan upaya penindakan represif, ketimbang upaya pencegahan kepada warga. Sehingga akibat dari pembiaran yang dilakukan oleh Polres Blitar, akhirnya Petani terpaksa dan menjadi korban Kriminalisasi oleh alat Negara, padahal fungsi penegakan hukum yang baik oleh Polisi harusnya mengedepankan upaya-upaya pencegahan.

Maka, kami dari Tim Advokasi Petani Berdikari, menilai bahwa upaya penangkapan, penahanan dan penetapan tersangka oleh Polres Blitar, adalah upaya yang tidak dapat dibenarkan baik secara prosedural, maupun dalam upaya penegakan hukum yang seharusnya dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti Polisi. Sehingga, berdasarkan review dan telaah yang dilakukan oleh tim hukum berdasarkan data dan dokumen pendukung, menunjukkan bahwa upaya Polres Blitar cacat hukum dan prosedur. Maka dari itu, Tim Advokasi Petani Berdikari yang terdiri dari, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya, WALHI Jatim, Malang Corruption Watch (MCW), KontraS Surabaya, AnB Law Office. Perlu kiranya untuk melakukan PRAPERADILAN TERKAIT UPAYA PENANGANAN PERKARA YANG DILAKUKAN OLEH POLRES BLITAR, upaya praperadilan yang dilakukan oleh Tim Advokasi Petani Berdikari, adalah untuk menggugat kesewenang-wenangan dan untuk mencari keadilan agar kriminalisasi yang dilakukan oleh aparat penegah hukum tidak menjadi belenggu dan ancaman terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul, terutama kepada PETANI.

Kontak Person:
Hosnan |085233318289| LBH Surabaya
Al-Machi Ahmad | 081233568975

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.