Beranda Suara Rakyat Rilis Pers 2 TAHUN BURUH MENUNTUT KEADILAN “STOP KRIMINALISASI AKTIVIS BURUH”

2 TAHUN BURUH MENUNTUT KEADILAN “STOP KRIMINALISASI AKTIVIS BURUH”

69
0
BERBAGI

RILIS

2 TAHUN BURUH MENUNTUT KEADILAN “STOP KRIMINALISASI AKTIVIS BURUH”

Malang, Selasa, 26 /04/2016. 77 mantan buruh PT Indonesian Tobacco Malang, Mahasiswa dan Masyarakat Sipil kembali mengadakan aksi solidaritas terhadap kriminalisasi 2 aktivis buruh dan menuntut Hak yang belum diberikan Perusahaan kepada Buruh.

Bermula dari persoalan uang lembur yang tidak dibayarkan secara penuh oleh Perusahaan pada tahun 2014, dilanjutkan dengan intimidasi yang dilakukan oleh perusahaan kepada buruh maka secara spontanitas kurang lebih 250 buruh melakukan aksi mogok kerja sebagai bentuk protes terhadap perusahaan. Perusahaan kemudian memaksa 77 Buruh yang dianggap profokator untuk menandatangani Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), akan tetapi buruh tidak menandatangai PHK tersebut. Melihat Kondisi tersebut Perusahaan lantas mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) guna melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada buruh. Putusan Pengadilan Mengabulkan permohonan PHK akan tetapi perusahaan dibebani membayar uang pesangon kepada 77 buruh sebesar 2.7 M. Pasca putusan tersebut, pada tahun 2015 Pihak perusahaan kembali melakukan gugatan perdata terhadap 77 buruh kepada pengadilan negeri kota malang terkait dengan aksi mogok yang dianggap telah mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Oleh Karena bukan menjadi kewenangannnya (kewenangan Absolute) pengadilan negeri Kota Malang menolak gugatan tersebut. Selain itu Perusahaan hingga saat ini belum memberikan Dana Jaminan Hari Tua (JHT) yang dikelola oleh perusahaan, sedangkan JHT yang dikelola oleh Jamsostek telah diterima oleh buruh. Pihak perusahaan (PT Indonesian Tobacco) hingga hari ini juga tidak ada I’tikad baik untuk menjalankan putusan PHI terkait dengan Uang Pesangon.

Tidak berhenti disitu saja, Perusahaan kembali mencari kesahalan-kesalahan buruh, salah satunya dengan melaporkan Pengurus Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) terkait dengan dugaan penggelapan Dana Sosial. Akhirnya pada tahun 2016 ditetapkanlah 2 (dua) orang pengurus SPSI sebagai tersangka (Saipul dan Liayati) yang kemudian menjadi pesakitan dimuka persidangan pengadilan negeri malang. Hari ini persidangan mengagendakan nota pembelaan oleh pendamping hukum dan terdakwa, dimana sebelumnya 2 (dua) terdakwa telah dituntut oleh Kejaksaan Negeri Kota Malang dengan Pidana penjara masing-masing 1 (satu) tahun. Sebagai informasi, bahwa perusahaan mempermasalahan dana pengurus serikat, yang seharusnya tidak ada hubungannya dengan perusahaan. Selain itu perusahaan juga memaksa pengurus untuk membuat laporan keuangan, padahal Musyawarah Unit Kerja (MUSNIK) belum dilakukan karena MUSNIK serikat dilakukan 3 (tiga) tahun 1x, sehingga laporan penggelapan seharusnya dianggap premature dan tidak dibenarkan oleh hukum.

Melihat Kondisi tersebut, 77 Mantan Buruh PT Indonesian Tobacco, Mahasiswa dan Masyarakat Sipil Malang Raya Menuntut beberapa hal:

  1. Hentikan segala bentuk Kriminaliasi terhadap Aktivis Buruh
  2. Kepala Kepolisian Kota Malang harus segera menindaklanjuti laporan buruh terkait dengan Jaminan Hari Tua (JHT) yang dikelola oleh Perusahaan.
  3. Pemerintah Kota Malang dan DPRD Kota Malang harus segera membuat Peraturan Daerah (PERDA) untuk melindungi kepentingan Buruh dari Penindasan Pengusaha Nakal.
  4. Pemerintah Kota Malang dan DPRD harus proaktif untuk mengawasi perburuhan di Kota Malang
  5. Penegakan Hukum harus Obyektif dan memberikan keadilan bagi Buruh.
  6. Hentikan Pemberangusan Serikat “Union Busting” oleh Perusahaan di Malang.

CP :

 1. Fahrudin A/MCW/081554633373
2. Purwanto/Mantan Buruh PT Indonesian Tobacco/085790904001
3. Rohman/Pendamping Hukum/082131782900

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.