Beranda Suara Rakyat ZAKAT, TAK BISA SENDIRI MENGENTAS KEMISKINAN

ZAKAT, TAK BISA SENDIRI MENGENTAS KEMISKINAN

0
0
BERBAGI
gambar diambil dari: viglaseni.deviantart.com
gambar diambil dari: viglaseni.deviantart.com

Dalam salah satu tulisannya yang berjudul Islam dan Tantangan Kemiskinan, Asghar Ali Engineer salah seorang cendikiawan muslim dunia mengungkapkan bahwa shadaqah hanyalah salah satu bentuk amalan yang dianjurkan oleh Islam sebagai bentuk pengentasan kemiskinan. Akan tetapi, sejatinya shadaqah merupakan bentuk amalan paling sederhana yang paling mungkin dan mudah untuk dilakukan demi mengentaskan kemiskinan pada zaman itu.

Asghar menilai bahwa zakat atau shadaqah merupakan tawaran pengentasan kemiskinan yang paling mungkin dilakukan pada zaman rosulullah. Asghar menyatakan bahwa Shadaqah memang dapat memberangus ketidakadilan ekonomi yang terjadi pada awal masyarakat merkantilis atau masyarakat feodal waktu itu. Namun sejatinya, inti dari nilai qur’an jauh lebih daripada sekedar memberi atau bershadaqah dan berzakat.

Bagi Asghar, ayat-ayat Al-qur’an memiliki sisi normatif dan sisi pragmatis. Dalam istilah lain, Fazlur Rahman menyebut bahwa Al-qur’an memiliki sisi legal normative dan sisi Ideal moral. Sisi normative atau legal normatif Al-qur’an adalah bentuk ayat Al-qur’an dalam arti textual sementara sisi pragmatis atau ideal moral adalah nilai-nilai yang terkandung di balik ayat tersebut.

Hal ini seringkali dicontohkan dengan perintah potong tangan pada kasus pencurian. Secara normatif, maka sudah seharusnya pelaku pencurian dihukum potong tangan. Akan tetapi, dengan memperhatikan kondisi zaman dan tempat atau konteks yang berlaku, maka sangat mungkin hukuman tersebut ditunda atau dihapuskan. Karena tujuan sebenarnya dari pemberlakuan hokum potong tangan tersebut adalah ‘kejeraan’ dari si pelaku. Apabila dengan dipenjara saja sudah dinilai mampu menjerakan, untuk apalagi melakukan hukum potong tangan. Pola pikir seperti inilah yang diterapkan Asghar dalam melihat ayat-ayat shadaqah yang tentunya juga termasuk di dalamnya amalan zakat.

‘Memberi’ sejatinya memiliki batasan yang sangat tipis dengan model pemberdayaan developmentalism. Model pemberdayaan seperti ini dicontohkan dengan pendirian sekolah, pemberian tempat sampah, pendirian pos kamling, dan kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya sekedar ‘charity’. Model pemberdayaan seperti ini memang secara sekilas terlihat sangat membantu masyarakat, akan tetapi bila kita pikirkan secara mendalam, model pemberdayaan ini akan menumpulkan kemandirian masyarakat.

Penulis tidak akan berdebat tentang benar-tidaknya model developmentalisme. Akan tetapi, memberi materi saja tidak akan cukup untuk memberdayakan manusia. Memberi materi saja tidak akan menyelesaikan masalah kemiskinan. Bershadaqah dan berzakat saja tidak akan menyelesaikan permasalahan kemiskinan apabila tidak diikuti dengan langkah-langkah lainnya.

Asghar dalam konsep keadilannya menempelkan sifat non-exploitatif sebagai salah satu ciri keadilan dalam islam. Eksploitasi dalam bahasa agama dapat disandingkan dengan istilah dzalim. Kedzaliman jangan dibatasi hanya pada permasalahan besar eksplisit seperti pembunuhan atau genosida semata. Akan tetapi, Segala bentuk pelanggaran hak merupakan kedzaliman.

Ketika seorang warga Negara yang pada dirinya melekat hak asasi memperoleh pendidikan berkualitas, dan karena kemiskinannya tidak dapat memperoleh hak tersebut, maka sejatinya dia telah terdzalimi oleh Negara selaku institusi yang berkewajiban memenuhi hak tersebut. Kenapa Negara? Karena Negara sejatinya dihadirkan memang untuk memenuhi kesejateraan rakyat. Tidak jarang pula, kemiskinan seseorang terjadi karena memang dia dimiskinkan oleh lingkungannya. Bagaimana bisa Ia yang miskin dapat bersekolah atau mendapatkan pendidikan yang berkualitas sementara biaya pendidikan sangat mahal. Sementara, Ia butuh pendidikan yang berkualitas untuk mengakses sumber-sumber ekonomi demi meningkatkan kualitas hidupnya.

Saat ini memang cukup banyak lembaga zakat yang menyediakan beasiswa bersumber dari dana zakat. Akan tetapi, tetap saja tidak akan cukup untuk memenuhi segala biaya pendidikan selama sistem kapitalis masih dianut dalam dunia pendidikan. Selama pendidikan masih dipandang sebagai komoditi bisnis belaka, maka hanya mereka para pemilik modal saja yang mampu menikmati pendidikan berkualitas.

Asghar melihat sejatinya Islam pun telah melarang praktek-praktek kapitalisasi atau penimbunan komoditi. Praktek-praktek curang dalam perdagangan pun telah dilarang secara jelas dalam Al-qur’an. Surat-surat seperti Al-humazah, Al-Muthaffifin, dan At-takatsur menjadi bukti dari pelarangan tersebut. Pemberian zakat sebagai solusi pengentasan kemiskinan tidak dapat dipisahkan dari agenda ini. Misalnya dengan memberi zakat kepada Pedagang Kaki Lima (PKL), juga harus diikuti dengan proses proteksi terhadap usaha PKL tersebut. Bagaimana mungkin mereka bisa berjualan dan menggunakan dana zakat untuk pengembangan usahanya apabila mereka diusir dari tempatnya berdagang. Kiranya, inilah yang terlupakan dari proses bershadaqah dan berzakat selama ini.

Oleh: Akmal Adi Cahya (Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here