Beranda Suara Rakyat Opini ANGGARAN KERJASAMA PEMBERITAAN MEDIA MASSA MEMBENGKAK JELANG PILKADA KABUPATEN MALANG

ANGGARAN KERJASAMA PEMBERITAAN MEDIA MASSA MEMBENGKAK JELANG PILKADA KABUPATEN MALANG

0
0
BERBAGI
gambar diambil dari: www.indokarton.blogspot.com
gambar diambil dari: www.indokarton.blogspot.com

Pilkada kabupaten malang akan digelar dalam hitungan beberapa bulan lagi. Tentunya diperlukan netralitas terkait dengan kewenangan aparatur pemerintah dan antisipasi potensi penyalahgunaan anggaran APBD untuk kampanye. Indikasi tersebut sebenarnya telah MCW pantau sejak 6 bulan yang lalu ketika anggaran APBD dipublikasikan. MCW melihat banyaknya publikasi di media massa cetak terkait “Madep Mantep” dengan pemberitaan atau advetorial yang MCW juga kurang mengerti. Sehingga MCW meneliti anggaran pemberitaan media massa yang digelontorkan selama 5 tahun yaitu tahun 2011-2015. Berikut adalah hasil dari tabulasi kami dari setiap tahun anggaran disemua SKPD kab malang.

web gt

Selama lima tahun terakhir terjadi kenaikan yang cukup signifikan di tahun 2013 sampai 2015. Pada tahun 2011 dan 2012 kerjasama pemberitaan media massa dikeluarkan tidak terlalu banyak oleh Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Malang. Dan terdapat beberapa anggaran di SKPD lain yang relatif kecil untuk pemberitaan. Pada tahun 2013-2015 kenaikan signifikan karena anggaran langsung membengkak untuk program kerjasama informasi dengan mass media dengan kegiatan penyebarluasan informasi pembangunan daerah. Berikut adalah rincian di tiga tahun terakhir.

web gtt

Mendekati momentum pilkada serentak tentunya dana semacan ini cukup rawan untuk disalah gunakan sebagai media kampanye terselubung. Pemberitaan-pemberitaan yang telah dimuat di media massa tendensius untuk memunculkan sosok incumbent yang mencalonkan kembali. Pemberitaan hasil pembangunan daerah memang tidak masalah dan diperbolehkan secara undang-undang. Namun kita harus melihat substansi apa yang ditonjolkan dalam pemberitaan tersebut. informasi, grafis dan gambar apa yang dimunculkan? Apakah terdapat afiliasi yang bergulir dengan media massa tertentu? Tentunya media massa harus pula memiliki objektifitas dan netralitas utamanya dalam momentum pemberitaan pilkada serentak ini.

Peraturan pilkada serentak dalam UU no 1 tahun 2015 juga mengatur terkait dengan hal yan tidak boleh dilakukan oleh petahana sebaagai mana tercantum dalam pasal 71.

  1. Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye.
  2. Petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
  3. Petahana dilarang menggunakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan Pemilihan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.

Tentunya kerjasama dengan media massa dengan konten yang telah dan sering kita lihat setiap hari sebaiknya anggaran sebanyak itu dihentikan dahulu atau diperbaiki kontennya agar lebih netral. Karena pemberitaan semacam ini rawan dengan indikasi penggunaan dana APBD untuk kepentingan politik dan media massa.

Anggaran pemberitaan tersebut teramat besar apabila dibandingkan dengan anggaran lain. Seperti contoh yang terdapat pada dinas pendidikan kabupaten malang TA 2015 yang hanya menganggarkan 260.000.000 untuk program pendidikan non formal, 461.500.000 untuk peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

Tentunya jumlah tersebut sangat tidak sebanding bila disandingkan dengan pemberitaan hasil pembangunan daerah yang begitu fantastis. MCW menyarankan pula kepada DPRD agar kedepan dalam penganggaran, program dan kegiatan yang narsis seperti ini dikurangi . Masyarakat tidak membutuhkan hasil laporan yang dipulikasikan di media tapi dampak pembangunan yang dirasakan yaitu kesejahteraan.

Ulumuddin (Unit Riset Malang Corruption Watch)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here