Beranda Suara Rakyat KORUPSI WAKIL TUHAN

KORUPSI WAKIL TUHAN

0
0
BERBAGI
gambar diambil dari: www.pacourtwatch.com
gambar diambil dari: www.pacourtwatch.com

Oleh Akmal Adi Cahya (Kepala Divisi MOnitoring Hukum dan Peradilan MCW)

Bulan Juli lalu publik kembali harus menelan pil pahit kinerja lembaga penegak hukum. Penangkapan tiga hakim PTUN Medan atas tuduhan menerima suap menambah deretan hakim korup di Indonesia. Belum tuntas soal perseteruan KPK versus Polri, kini institusi pengadilan turut jatuh marwah dan kehormatannya akibat praktik korupsi. Bila melihat beberapa tahun kebelakang, sejumlah hakim tipikor pun menjadi salah satu penerima suap yang berakhir di balik jeruji besi. Secara khusus, hakim-hakim tersebut tidak hanya merusak martabat hakim, akan tetapi juga meruntuhkan citra lembaga kehakiman tipikor yang seharusnya anti suap.

Kondisi ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa para hakim masihlah manusia yang dapat tergoda oleh harta dunia. Meski disebut sebagai perwakilan Tuhan di dunia, tetap saja para hakim bukanlah tuhan itu sendiri. Oleh karenanya, pengawasan atas kualitas hakim merupakan hal mutlak yang harus dilakukan. Pada 14 September 2015 ini, Mahkamah Agung akan mengumumkan nama-nama calon hakim tindak pidana korupsi yang telah mendaftar dan lolos seleksi administrasi. Nama-nama tersebut akan melalui proses seleksi lanjutan sebelum resmi menjadi seorang wakil tuhan yang bertugas mengadili perkara korupsi.

Korupsi Para Hakim

Selama tiga tahun terakhir perilaku bobrok para hakim menjadi fenomena rutin yang dapat ditemukan setiap tahunnya. Pada tahun 2012, KPK menangkap Kartini Marpaung dan Heru Kisbandono hakim tipikor Semarang sesaat setelah melakukan transaksi suap. Pada tahun 2013, hakim sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar ditangkap dalam perkara suap sengketa pilkada.

Sementara itu, pada tahun 2014 KPK menetapkan hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat Pasti Serefina Sinaga dan Hakim adhoc Pengadilan Tipikor Bandung Ramlan Comel sebagai tersangka suap dalam penanganan perkara korupsi dana bansos Kota Bandung. Kini, di tahun 2015 KPK kembali menangkap 3 hakim dalam dugaan suap penanganan perkara pada PTUN Medan. Rentetan perilaku korup para hakim tentu saja menghapus citra hakim sebagai wakil tuhan yang jujur dan anti-intervensi.

Sejatinya, kebobrokan integritas seorang hakim bukan lagi hal baru dalam dunia penegakan hukum di Indonesia. Bahkan, praktik korupsi para hakim telah terjadi jauh sebelum era reformasi. Pemerintah Indonesia pernah membentuk tim operasi penertiban pusat (Opstibpus). Tim ini ditugaskan untuk membongkar kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Salah satu kasus yang berhasil dibongkar adalah kasus pemerasan oleh hakim Pengadilan Jakarta.

Pada 28 Januari 1981 seorang hakim tertangkap basah oleh Opstibpus sedang menerima uang suap senilai 50 juta rupiah dari seorang nyonya yang tengah berperkara. Penangkapan ini pada akhirnya diikuti dengan terbongkarnya lingkaran korupsi mafia peradilan. Di dalam lingkaran ini terdapat hakim, pegawai pengadilan, hingga ketua Pengadilan Jakarta Pusat.

Opstibpus juga menemukan berbagai modus kecurangan yang dilakukan dalam pengadilan. Banyak persidangan dilakukan di kantor hakim, tidak seluruh majelis hakim turut berdiskusi dalam menentukan putusan, hingga terdapat perbedaan antara isi putusan dan eksekusi dari isi putusan tersebut.

Kultur Pengadilan Tipikor

Pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi mempertegas bahwa institusi pengadilan biasa tidak mampu memberikan kepuasan atas rasa keadilan masyarakat dalam peradilan tindak pidana korupsi. Pengkhususan ini sekaligus memperjelas betapa “luar biasa” kejahatan korupsi sehingga memerlukan pengadilan khusus untuk mengadili perkara ini. Saat ini seuruh provinsi di Indonesia memiliki satu pengadilan tindak pidana korupsi.

Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa terdapat variable struktur yang akan menentukan berjalannya sebuah sistem hukum. Ketika hakim pada pengadilan umum sebagai salah satu struktur penegak hukum tidak mampu memberikan keadilan, maka dialihkanlah kewenangan mengadili korupsi kepada sebuah pengadilan khusus korupsi. Pengadilan baru ini memiliki keistemewaan dengan hadirnya struktur hakim baru bernama hakim ad hoc.

Lawrence menegaskan, peralihan kewenangan antar struktur pada hakekatnya merupakan persoalan peralihan kultur penegakan hukum. Ketika hakim pengadilan umum dengan kulturnya tidak mampu memberikan rasa keadilan, maka hakim pada pengadilan tipikor diharapkan hadir dengan kultur penegakan hukum baru yang memberikan hasil berbeda dan memuaskan rasa keadilan masyarakat.

Kultur yang dimaksudkan adalah integritas dan kapasitas dari seorang hakim tipikor. Seorang hakim tpikor dituntut untuk lebih menjamin independensinya dari hakim pada pengadilan umum. Sebagai hakim yang mengadili perkara korupsi, maka tuntutan untuk bersikap jujur, berperilaku terpuji, dan anti-intervensi adalah harga mati. Oleh karenanya, hukuman bagi para hakim tipikor yang korup tentu harus lebih berat dibanding hakim pada institusi pengadilan lainnya.

Sistem pengawasan yang diterapkan pun sejatinya harus lebih ketat dan terjamin dibanding pengadilan umum dan institusi penegak hukum lainnya. Sebagai perbandingan, KPK secara rutin melakukan pemeriksaan internal terhadap para pegawai dan pimpinannya, maka pengadilan tipikor seharusnya memiliki mekanisme yang serupa atau jauh lebih baik.

Karena bagaimanapun juga, kadar representasi kedua lembaga sangat jauh berbeda. KPK ‘hanya’ representasi dari semangat pemberantasan korupsi rakyat Indonesia, sementara hakim tipikor adalah wakil tuhan yang akan menilai kinerja KPK. Audit rutin atas perilaku hakim tipikor perlu digagas demi mencegah praktik-praktik korupsi yang berulang dalam institusi kehakiman.

Selain integritas, seorang hakim tipikor dituntut untuk memiliki kapasitas yang lebih baik dibanding hakim-hakim lainnya. Sebagai hakim dengan kultur baru, hakim tipikor wajib memiliki standart penilaian dan perspektif penegakan hukum yang berbeda dan jauh lebih progresif dari hakim pada pengadilan umum. Karena percuma bila peralihan kewenangan mengadili perkara korupsi hanya sebatas perubahan label yang tidak diikuti dengan perubahan paradigma penegakan hukum. Demi menjamin progresifitas tersebut, maka sangat layak bila dalam penyusunan materi ujian seleksi hakim tipikor melibatkan akademisi dan ahli yang berfokus pada gerakan anti-korupsi.

Keberanian Hakim

Selain persoalan Integritas dan Kapasitas, panitia seleksi hakim tipikor 2015 dituntut untuk menghadirkan sosok hakim pemberani yang mampu mengadili perkara sesuai dengan rasa keadilan tanpa pandang bulu. Dalam sejarah peradilan Indonesia dikenal Syafiuddin Kartasasmita, seorang hakim agung yang menjatuhi Tommy Soeharto dengan hukuman 18 bulan penjara dan denda 30,6 Miliar dalam perkara tukar guling tanah. Syafiuddin memvonis Tommy yang merupakan putra presiden ke-2 Indonesia dan dikenal kebal hukum.

Saat ini Indonesia membutuhkan ‘Syafiuddin-Syafiuddin’ lain untuk memberantas penjahat korupsi yang tengah menggerogoti negeri.  Seleksi hakim tipikor tahun ini adalah harapan bagi kemunculan para hakim jujur, cerdas, dan pemberani yang selalu dirindu. Oleh karenanya, pengawalan atas proses seleksi adalah keharusan yang tidak perlu lagi dipertanyakan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here