Beranda Suara Rakyat Rilis Pers “Membongkar Mafia Pemerasan (Korupsi) di Kabupaten Malang”

“Membongkar Mafia Pemerasan (Korupsi) di Kabupaten Malang”

2
1
BERBAGI

RILIS

“Membongkar Mafia Pemerasan (Korupsi) di Kabupaten Malang”

Malang, 31 Oktober 2016_ Operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Malang telah menunjukan adanya lingkaran korupsi yang cukup besar di dalam pemerintahan Kabupaten Malang. Setidaknya, kasus yang menjerat Kepala BKD harus diletakkan sebagai fenomena gunung es tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik. Semakin tinggi dan strategis posisi jabatan publik, semakin besar pula potensi dan kesempatan untuk menyalahgunaakan kedudukannya, baik dalam hal pungli maupun tindak pidana korupsi.  Melihat kondisi tersebut Malang Corruption Watch (MCW) mencatat beberapa hal, diantaranya:

Pertama, Dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Ketua Badan Kepegawain Daerah (BKD) Kabupaten Malang (SW) tentu tidak elok jika hanya berhenti pada satu tersangka saja, melainkan harus dikembangkan seluas mungkin. Adakah relasi kekuasaan yang menggerakan pemerasan, dan kemana saja aliran dana hasil pemerasan tersebut mengalir. Apalagi SW pernah mengatakan harus melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada pejabat lain terkait dengan adanya mutasi pegawai. Perlu diketahui bahwa korupsi selalu identik dilakukan oleh lebih dari satu orang. Selain itu, perlu ditelusuri juga, kemungkinan adanya setor dari Kepala BKD terhadap atasannya atau aktor intelektual, seperti lazimnya rantai tindak pidana korupsi.

Kedua, Dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Ketua Badan Kepegawain Daerah (BKD) Kabupaten Malang bukanlah pidana umum, melainkan pidana khusus yang diatur dalam Undang-Undang No 20 tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sesuai dengan pasal 12 (e) Pasal 12 (e) UU Pemberantasan Tipikor menyebutkan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan bagi dirinya sendiri. Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Perlu diketahui, pungutan liar merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bisa dari pegawai negeri maupun pejabat negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut.

Ketiga, karena kasus  dugaan pemerasan tersebut menjadi bagian dari tindak pidana korupsi maka selain kepolisian, Kejaksaan Negeri juga dapat melakukan penyelidikan dan/penyidikan untuk mendalami dan memperluas guna mencari siapa saja yang masuk dalam lingkaran kasus pemerasan dan kemana saja aliran dananya.

Keempat, keseriusan penegak hukum di daerah untuk memberantas pungli harus ditunjukkan dengan tidak hanya berhenti dan ribut di satu kasus itu saja (Kepala BKD,red). Melainkan harus menyasar pada instansi-instansi serta sektor-sektor yang sangat rawan terjadi pungli. Merujuk pada data Ombudsman, sektor yang rawan pungli secara berturut-turut adalah sektor penagakan hukum (instansi kejaksaan dan kepolisian), sektor pendidikan, sektor kepegawaian, sektor pertanahan, sektor perizinan, pengurusan SIM-STNK, dan instansi pemda lainnya (terutama yang bersinggungan secara langsung dengan pengguna layanan). Karenanya, perlu ada pemetaan yang memudahkan masyarakat di malang raya untuk berpartisipasi dalam perlawanan terhadap praktik pungli maupun korupsi.

Berdasar dari persoalan tersebut, Malang Corruption Watch bersama dengan Mayarakat Malang Raya menuntut beberapa hal:

  1. Polres Malang Kota harus mencari dan mendalami siapa saja yang terlibat dalam kasus pemerasan tidak hanya berhenti pada satu tersangka saja. Apakah ada keterhubungan kasus ini dengan pemegang kekuasaan pemerintahan di Kabupaten Malang.
  2. Polres Malang Kota dan Kejaksaan (Aparat Penegak Hukum) harus memberikan perlidungan kepada siapa saja yang melaporkan adanya indikasi tindak pidana korupsi. Bahkan, Polres dan Kejaksaan selayaknya membuat mekanisme pengaduan yang mudah diakses dan diikuti oleh warga.
  3. Malang Corruption Watch bersama Masyarakat Malang Raya akan selalu memantau/mengawasi kasus ini hingga tuntas.
  4. Malang Corruption Watch mengajak Masyarakat Malang Raya untuk berani melaporkan adanya indikasi korupsi (Pemerasan, PUNGLI,dll) kepada pengeka hukum atau kepada Malang Corruption Watch. Dengan begitu, MCW membuka hotline pengaduan yang berkaitan dengan pungli dan tindak pidana korupsi melalui 0341-573650.
  5. MCW mengajak warga untuk melakukan penolakan jika diminta membayar layanan yang tidak sesuai dengan aturan. Hal yang paling mudah adalah, warga senantiasa menanyakan landasan hukum pembayaran sekaligus minta dibuatkan kuitansi pembayaran.

Fahruddin (anggota advokasi MCW) 081554633373

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here