Beranda Suara Rakyat Rilis Pers Anggaran Kesehatan Kota Malang Kurang 55 Miliar dari Total APBD 2017

Anggaran Kesehatan Kota Malang Kurang 55 Miliar dari Total APBD 2017

12
0
BERBAGI


Malang, 4 Juli 2017 –
Tidak terpenuhinya porsi anggaran kesehatan sebesar 10% dari total APBD Kota Malang sebesar 1,814 Triliun menjadi sebab permasalahan penyelenggaraan pelayanan kesehatan selama 2017. Berdasarkan pemantauan terhadap pelayanan kesehatan, Malang Corruption Watch mendapatkan 42 aduan tertulis sepanjang tahun 2017. Jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan aduan dari sektor lain seperti pendidikan dan infrastruktur.

Pada APBD 2017 di Dinas Kesehatan, anggaran belanja langsung hanya mencapai Rp. 120.525.255.000 Miliar, anggaran belanja tidak langsung (tunjangan dan insentif) Rp. 7.134.244.362, serta  belanja gaji sebesar Rp. 27.859.456.560.  Besaran anggaran pada tahun 2017 tidak sesuai dengan amanat UU No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan 171 ayat (2) “Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten / kota dialokasikan minimal 10% (sepuluhpersen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji”. Dengan demikian, pemerintah hanya mengalokasikan anggaran hanya sebesar 7% dari total APBD 2017, atau kurang sekitar 55 Miliar dari total anggaran yang seharusnya dianggarkan (181 Miliar). Berdasarkan hasil analisis MCW terhadap anggaran kesehatan selama 4 tahun terakhir, anggaran tidak pernah mencapai 10% dari Total APBD.

Hal ini tentu saja berdampak pada penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Kota Malang, padahal keluhan mengenai pelayanan kesehatan cukup banya. Diskriminasi fasilitas kesehatan terhadap peserta BPJS Kesehatan seperti kamar penuh mengakibatkan peserta BPJS naik tingkat ke kelas yang diatasnya. Akibatnya peserta menambah tarif naik kelas di beberapa unit rumah sakit. Selain itu minimnya fasilitas, media informasi, dan operasional puskesmas di Kota Malang menjadi keluhan warga.

Sementara itu, informasi mengenai aturan jaminan kesehatan yang tidak menyeluruh menyebabkan peserta tidak mengetahui besaran denda, jenis penyakit, dan jenis obat – obatan yang ditanggung oleh BPJS. Serta masih terdapatnya data ganda terhadap penerima PBI-KIS di beberapa kelurahan di Kota Malang. Tentu saja hal ini mengakibatkan bocornya anggaran untuk penerima kartu indonesia sehat ataupun penerima bantuan iuran (PBI). Ketiga permasalahan diatas menjadi permasalahan utama yang dikeluhkan warga selama pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional 2017 di Kota Malang

Permasalahan tersebut tentu saja juga diakibatkan oleh kurangnya anggaran sebesar 55 Miliar dari total yang seharusnya dialokasikan untuk sektor kesehatan. Saat ini, alokasi beberapa program dan porsi kegiatan di Dinas Kesehatan masih minim. Padahal dengan alokasi sebesar 55 Miliar, mampu meningkatkan anggaran pelayanan kesehatan di beberapa kegiatan hingga 100% atau 2 kali lipat. Adapun beberapa anggaran yang mampu ditingkatkan hingga dua kali lipat dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

 

 

Program Pegawai Barang dan Jasa Modal Total
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Penyebaran Informasi Kesehatan Melalui Media Cetak dan Elektronika 1.830.000 423.170.000 425.000.000
pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 9.600.000.000 9.600.000.000
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya 7.728.000.000 7.728.000.000
Program Pelayanan Kesehatan Dasar 20.396.544.250
Operasional Puskesmas di Kota Malang
Program Pengelolaan Obat
Perencanaan, Pengadaan, Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 27.160.000 4.655.608.000 45.000.000 4.727.768.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas 6.630.000 922.000 1.842.517.650 1.850.069.650
Penyediaan obat dan BMHP [bahan medis habis pakai] di Kota Malang [DAK] 3.000.000.000 3.000.000.000
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga 7.434.590.000
Program Pelayanan Kesehatan Rujukan 228.900.000
Total Anggaran 55.390.871.900

Tabel: Anggaran Kesehatan Tahun 2017 pada beberapa program kegiatan

 

Melihat hal tersebut, momentum Perubahan –APBD 2017 (P-APBD 2017) Kota Malang mampu menjadi momen penambahan APBD Kota Malang di sektor kesehatan pada beberapa program seperti Program Promosi Kesehatan (425 Juta), Pelayanan Kesehatan Rujukan bagi Penduduk Miskin (17 Miliar), Operasional Puskesmas (20 Miliar), Pengelolaan Obat (9 Miliar), dan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga (7 Miliar). Kenaikan anggaran kesehatan pada tabel diatas berjumlah 55 Miliar tentu saja dapat ditingkatkan pada perubahan APBD 2017 mendatang.

Oleh karena itu, Malang Corruption Watch memberikan menyatakan:

  1. Pemerintah Kota Malang, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang menaikkan anggaran kesehatan mencapai 10% sesuai dengan amanat UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Perda Kota Malang No. 12 tahun 2010 tentang Kesehatan.
  2. Mendesak Dinas Kesehatan Kota Malang dan Komisi D, DPRD Kota Malang untuk meningkatkan besaran alokasi kesehatan hingga mendekati 55 Miliar untuk meningkatkan beberapa program seperti Operasional Puskesmas, Promosi Kesehatan, Pelayanan Kesehatan Rujukan seperti SPM dan PBI-APBD, dan Pengelolaan Obat yang anggarannya masih minim pada momen Perubahan APBD 2017 mendatang.
  3. Mendesak Gubernur Jawa Timur, dan Menteri Kesehatan untuk menegur dan memberikan sanksi kepada daerah yang tidak menetapkan alokasi anggaran kesehatan sebesar 10% dari total anggaran APBD.
  4. Mendorong warga Kota Malang untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Kota Malang.

Narahubung:

Bayu Diktiarsa (081907874525)

Badan Pekerja Malang Corruption Watch

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here