Beranda Suara Rakyat Rilis Pers KENAIKAN GAJI DPRD MENYAKITI HATI RAKYAT !

KENAIKAN GAJI DPRD MENYAKITI HATI RAKYAT !

4
0
BERBAGI


Malang. 12 Juni 2017
. Malang Corruption Watch bersama dengan warga mengadakan konpers terkait dengan adanya kenaikan penghasilan DPRD di Malang Raya.

Di tengah buruknya kinerja wakil rakyat di Malang Raya, rakyat sekali lagi dibuat sakit hati dengan adanya kenaikan penghasilan DPRD. Padahal sebelum adanya rencana kenaikan, penghasilan DPRD dipandang sudah cukup banyak dan berlimpah. Seperti diketahui seseorang yang menjabat sebagai DPRD (Ketua, Wakil Ketua dan Anggota) telah ditunggu sejumlah fasilitas yang sangat menggiurkan, mulai dari Gaji Pokok, Tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras, uang paket, tunjangan perumahan, uang jasa pengabdian, tunjangan komunikasi intensif dan berbagia macam fasilitas lainnya.

Tercatat pada tahun 2017 (Sebelum Perubahan) total seluruh anggaran yang dibutuhkan untuk menggaji DPRD di Kota Malang adalah sekitar Rp 11.4 M, Kota Batu Rp 6.2 M, Kabupaten Malang Rp 12.8 M dengan rincian:

  1. Ketua DPRD dalam 1 tahun mendapatkan penghasilan sebesar Rp 341.798.000 (belum termasuk fasilitas lain misalnya: rumah dinas dan kendaraan dinas).
  2. Wakil Ketua DPRD 1 tahun mendapatkan penghasilan sebesar Rp 299.902.000 (Belum termasuk fasilitas lain misalnya: rumah dinas dan kendaraan dinas).
  3. Anggota DPRD 1 tahun mendapatkan penghasilan sebesar Rp 238.227.000 (Belum termasuk fasilitas lain misalnya: rumah dinas dan kendaraan dinas. Serta tunjangan lain saat menjadi panitia/badan/komisi).

Adanya rencana perubahan anggaran keuangan (PAK) APDB 2017 lantas dimanfaatkan oleh DPRD untuk merubah alokasi anggaran, utamanya setelah disahkannya PP No 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan DPRD. Dalam aturan tersebut terdapat penambahan tunjangan DPRD yaitu Tunjangan Reses. Jika dihitung rata-rata tunjangan reses yang didapatkan oleh setiap DPRD adalah sebesar Rp 18.900.000 dalam satu tahun. Sehingga masing-masing DPRD mendapatkan penambahan gaji sebesar Rp 18.900.000 dalam satu tahun.

NO Rincian Penghasilan Ketua DPRD (belum termasuk tunjuangan lain) Penghasilan Wakil Ketua DPRD

(Belum termasuk tunjangan lain)

Penghasilan Anggota DPRD

(Belum termasuk tunjangan lain)

1. Gaji Pokok 2.100.000 1.680.000 1.575.000
2. Tunjangan Keluarga 252.000 201.600 189.000
3. Tunjangan Jabatan  3.045.000 2.436.000 2.283.750
4. Tunjangan Beras 226.240 226.240 226.240
5. Uang Paket 210.000 168.000 157.500
6. Tunjangan Perumahan 10.000.000 9.000.000 7.500.000
7. Uang Jasa Pengabdian 2.100.000 1.680.000 1.575.000
8. Tunjangan komunikasi intensif dan tranportasi 9.000.000 9.000.000 9.000.000
9. Tunjangan Reses 18.900.000 18.900.000 18.900.000
10. Dana Operasional 4.200.000 3.250.000
Total/bulan (minus Reses) 28.483.240 24.991.840

 

Rp 19.856.490

 

Tabel 1. Pengahasilan DPRD berdasarkan PP No 18 Tahun 2017

Selain itu terdapat juga tunjangan lain berupa:

  1. Rumah dinas/jika tidak ada diberikan tunjangan perumahan
  2. Mobil/jika tidak ada diberikan tunjangan transportasi
  3. Tunjangan Badan Legislasi sebesar                 Rp 16.625.000/tahun
  4. Tunjangan Komisi                 Rp 55.900.000/tahun
  5. Tunjangan Badan anggaran                 Rp 27.200.000/tahun
  6. Tunjangan Badan Kehormatan Rp   200.000/tahun
  7. Tunjangan Badan Musyawarah Rp 26.200.000/tahun
  8. Tunjangan alat kelengkapan lain (Pansus) Rp 60.200.000/tahun

Total                                                                                      Rp 194.325.000/tahun

 

Sisi lain program DPRD di Malang Raya

Jika dilihat dari tahun ketahun, program DPRD kebanyakan berisi kegiatan kunjungan keluar daerah/ kunker, peningkatan kapasitas internal DPRD, dan pembahasan rancangan peraturan daerah baik itu yang berasal dari inisitatif DPRD sendiri dan pemerintah kota/ kabupaten.

Di Kota Malang Anggaran untuk rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, optimalisasi/ kunjungan kerja/ studi banding komisi dan alat perlengkapan lain, dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Jika diakumulasikan pada tahun 2015 sebesar Rp 11.2 M, tahun 2016 sebesar Rp 15 M dan pada tahun 2017 sebesar Rp 26 M. Terdapat kenaikan cukup signifikan dari tahun ketahun dan ini mengindikasikan bahwa program DPRD lebih banyak berisi rapat koordinasi keluar daerah yang kita tahu bersama hasilnya tidak dapat dirasakan oleh masyarakat dan tidak jelas.

Anggaran untuk peningkatan kapasitas internal jika ditotal dari tahun ketahun juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 sebesar Rp 8.4 M, pada tahun 2016 sebesar Rp 12.7 M dan pada tahun 2017 sebesar Rp 13.1 M. Kenaikan anggaran tersebut patut untuk dipertanyakan, apakah memang dibutuhkan anggaran peningkatan kapasitas internal setiap tahun yang berkaitan dengan peran dan fungsi DPRD? Dan dengan jumlah yang begitu fantastis.

Selain itu, anggaran reses sebesar Rp 4 M setiap tahun juga terindikasi tidak dapat digunakan secara maksimal untuk menampung masukan dan usulan masyarakat. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh Malang Corruption Watch bersama dengan warga, reses yang dilakukan oleh DPRD justru dipergunakan untuk memfasiltasi pertemuan dengan simpatisan pendukung yang berasal dari partai politik, dilaksankana di rumah makan/ restoran dan dalam pertemuan reses pertanyaan/ masukan yang disampaikan tidak substansial atau cenderung diarahkan oleh pihak tertentu (formalitas). Disisi lain persolan program legislasi daerah juga tidak berjalan sebagaimana mestinya, banyak Rancangan Perda yang belum selesai dibahas dan disahkan. Padahal anggarannya setiap tahun cukup besar yaitu Rp 7 M.

Tidak berjalannya peran dan fungsi DPRD Kota Malang dapat dilihat dari sejumlah persolan yang tak kunjung selesai, misalnya adanya indikasi korupsi sejumlah proyek di Kota Malang (RSUD, Jembatan Kedung Kandang, Jacking System, dugaan korupsi lahan MIEP, dll), persoalan sejumlah pasar, persoalan tower, mini market, parkir, pajak dll.

Kota Batu dan Kabupaten Malang juga memiliki program dan persoalan yang sama dengan Kota Malang. Artinya selama ini program dan kinerja yang dilakukan oleh DPRD di Malang Raya belum menunjukan kinerja yang benar-benar dapat dirasakan oleh rakyat. Padahal Gaji/ pengasilan/ fasilitas yang didapatkan oleh DPRD sudah begitu melimpah.

No Program 2015 2016 2017
1 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah  Rp        3,236,050,000  Rp       2,200,000,000  Rp       4,322,900,000
2 Optimalisasi/ Kunjungan Kerja/ Studi Banding Bagi Komisi / Pemerintah DPRD Kota Malang  Rp        5,105,096,000  Rp       7,735,800,000  Rp     15,157,200,000
3 Optimalisasi/ Kunjungan Kerja/ Studi Banding Peningkatan Kapasitas Badan Anggaran DPRD Kota Malang, Badan Legislasi/Badan musyawaro, badan kehormatan  Rp        2,903,000,000  Rp       5,125,570,000  Rp       6,582,144,600
4 Penyediaan Jasa Informasi Publikasi dan Komunikasi  Rp            729,280,000  Rp           600,000,000  Rp       1,410,650,000
5 Pengadaan Pakaian Dinas Anggota DPRD  Rp            301,300,000  Rp           246,360,000  Rp          245,740,000
6 Pembahasan Rancangan  Peraturan Daerah  Rp        6,300,000,000  Rp       6,086,089,000  Rp       7,000,000,000
7 Kegiatan Reses  Rp        4,048,107,000  Rp       4,056,258,000  Rp       4,064,300,000
8 Peningkatan Kapasitas Pemimpin dan Anggota DPRD  Rp        7,833,069,300  Rp    11,432,662,200  Rp     10,798,420,300
9 Workshop Peningkatan Fungsi DPRD  Rp            553,388,000  Rp           400,000,000  Rp          400,000,000
10 Pengembangan Website DPRD Kota Malang  Rp               35,000,000
11 Publikasi Kegiatan DPRD  Rp            152,274,000  Rp           252,274,000  Rp          197,000,000
12 Penyusunan Ranperda Inisiatif Dewan  Rp        1,250,320,000  Rp           993,840,000  Rp          775,195,200
13 Workshop Peningkatan Fungsi Penganggaran DPRD Kota Malang  Rp          468,000,000
14 Peningkatan Wawasan Pimpinan DPRD Kota Malang  Rp           972,000,000  Rp          600,000,000

Tabel 2. Beberapa Program DPRD Kota Malang 2015-2017

 

No Program 2015 2016 2017
1 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rp           2,655,016,000  Rp       2,398,595,000  Rp       2,414,855,000
2 Pengadaan Pakaian Dinas Anggota DPRD  Rp          323,912,500  Rp       383,380,000  Rp         401,010,000
3 Pembahasan Rancangan  Peraturan Daerah  Rp           4,601,160,700  Rp       4,519,357,500  Rp      5,204,393,800
4 Kegiatan Reses  Rp           1,537,720,000  Rp        2,213,396,000  Rp      2,234,914,500
5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  Rp           427,341,000  Rp          390,710,000  Rp         461,034,000
6 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah  Rp         428,850,000  Rp          218,745,000  Rp         310,540,000
7 Pendidikan dan Pelatihan Formal  Rp          785,265,000  Rp          673,255,000  Rp          629,685,000
8 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan  Rp             660,273,900  Rp          727,229,000  Rp           834,104,000
9 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah  Rp           3,154,800,000  Rp         2,760,000,000  Rp       3,168,000,000
10 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD  Rp         11,242,838,300  Rp       17,752,024,200  Rp     16,324,314,200
11 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  Rp          629,685,000

Tabel 3. Beberapa Program DPRD Kabupaten Malang 2015-2017

No Program 2017
1 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah  Rp              2,324,900,000
2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah  Rp                  215,787,580
3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  Rp              2,325,500,000
4 Program Peningkatan Disiplin Aparatur  Rp                  205,450,000
5 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya  Rp                  199,600,000
6 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur  Rp              2,361,055,000
7 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan  Rp              2,311,355,000
8 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah  Rp              6,571,750,000
9 Kegiatan Reses  Rp                  840,000,000
10 Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Komisi-Komisi DPRD  Rp                  589,650,000
11 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggaran DPRD Luar Daerah/Provinsi  Rp              4,173,250,000
12 Penyusunan Raperda Inisiatif DPRD  Rp                  210,000,000

Tabel 4. Beberapa Program DPRD Kota Batu 2017

Berangkat dari hal tersebut. Malang Corruption Watch bersama dengan masyarakat Malang Raya merekomendasikan beberapa hal diantaranya:

  1. Meminta Kepada DPRD di Malang Raya untuk serius menjalankan peran dan fungsinya (Pengawasan, Penggangaran dan Legislasi).
  2. Meminta kepada DPRD di Malang Raya untuk ikut terlibat menyelesaikan adanya indikasi kasus korupsi yang ada di masing masing daerah (Kota Batu, Kota Malang dan Kabupaten Malang).
  3. Meminta kepada DPRD di Malang Raya untuk tidak mengajukan kenaikan penghasilan pada saat PAK, karena selama ini gaji/ penghasilan DPRD sudah sangat besar.
  4. MCW bersama dengan Jaringan Organisasi masyarakat lain meminta kepada pemerintah untuk membatalkan PP 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi DPRD.
  5. Meminta kepada DPRD di Malang Raya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada.
  6. Meminta kepada DPRD untuk menyediakan informasi secara up to date (Website) kepada masyarakat, berkaitan dengan segala macam dokumen informasi public (PROLEGDA, PENGGUNAAN ANGGARAN, LAPORAN KINERJA dll).

 

 

CP: M. Fahrudin A |081554633373|Koordinator Malang Corruption Watch

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here