Beranda Suara Rakyat Rilis Pers APEKSI 2017 untuk kesejahteraan rakyat atau ajang liburan para “Raja” ?

APEKSI 2017 untuk kesejahteraan rakyat atau ajang liburan para “Raja” ?

5
0
BERBAGI

Pada tanggal 18-20 juli 2017, Kota Malang menjadi tuan rumah dalam agenda Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APEKSI 2017 sebagai implementasi amanat Munas V tahun 2016 di kota jambi. Malang Corruption Watch bersama dengan Masyarakat memberikan beberapa catatan, diataranya:

  1. Pemborosan APBD 2017 Kota Malang

Jumlah peserta yang akan terlibat dalam rakernas diperkirakan 5000 peserta dari perwakilan 98 pemerintah kota.

Dalam pelaksanaan Rakernas Apeksi terdapat banyak kebutuhan yang harus dianggarkan, salah satunya adalah anggaran untuk penginapan dan akomodasi peserta. Jika mengacu pada buku panduan Apeksi, pemerintah kota malang diberikan beban untuk membiayai akomodasi hotel untuk Walikota beserta isteri (satu kamar) selama tiga malam. Jika dihitung beban anggaran yang harus dikeluarkan oleh pemerintah kota malang adalah sebesar Rp. 764.400.000 dengan rincian 98 walikota dikali 2 (istri) dikali 3 hari dikali Rp. 1.300.000 (Standart Satuan harga hotel/penginapan sesuai dengan Perwali Kota Malang No 20 tahun 2016).

Selanjutnya, Jika ditambahkan dengan jumlah seluruh peserta, maka kebutuhan hotel/penginapan adalah sebesar Rp 15 Miliyar. Dengan rincian 5000 peserta dikali 3 hari dikali 1.000.000).

Sehingga jika diakumulasikan, beban anggaran yang harus dikeluarkan oleh pemerintah kota malang adalah sebesar Rp 15.7 M. hal ini belum termasuk akomodasi lainnya.

  1. Efektifitas Agenda Rakernas APEKSI.

Beberapa tujuan Rakernas APEKSI 2017 adalah:

  1. Memperoleh penjelasan kebijakan nasional pemerintah tentang tatalaksana perlindungan hukum untuk pemerintahan daerah yang terintegrasi.
  2. Memperoleh penjelasan kebijakan nasional pemerintah tentang tatalaksana kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dan aspek-aspek perlindungan hukumnya.
  3. Memperoleh penjelasan tentang mekanisme pemeriksaan bagi pejabat pemerintah daerah;
  4. Menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis tentang kebijakan penataan kelembagaan dan reformasi birokrasi pemerintah daerah.
  5. Menyusun rencana kerja Apeksi tahun 2018 serta usulan tuan rumah penyelenggara Rakernas Apeksi tahun 2018

Tujuan pada poin 1, 2 dan 3 menimbulkan sejumlah tanda Tanya dan dapat disimpulkan hingga hari ini 98 pemerintah kota belum memahami kebijakan nasional yang berkaitan dengan poin-poin yang dimaksud. Padahal jika melihat program yang telah disusun oleh pemerintah daerah, lebih khususnya pemerintah kota malang telah banyak kegiatan keluar daerah dan peningkatan kapasitas internal untuk dapat memahami kebijakan nasional yang dimaksud.

Selain itu jika melihat susunan kegiatan rakernas, ternyata kegiatan lebih didominasi acara seremonial semata. Setidaknya dari 3 hari pelaksanaan Rakernas, hanya 1 hari saja yang dapat dikatan menjadi agenda Rakernas.

  1. Kondisi Pemerintah daerah di Kota Malang dan Kota Batu di Jawa Timur diantaranya dapat dilihat pada table dibawah ini.

 

Table 1.1. tabel daftar permasalahan.

No Nama kasus Potensi kerugian Sumber
1. Dugaan Korupsi Kendaraan Dinas Pada 4 SKPD di Kota Malang pada TA 2015 Rp.7,460,857,400,00 LHP/Audit BPK TA 2014
2 Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Stadion MIEP 1,521,872,000  Audit BPK;
3 Dugaan Maladministrasi pendirian menara telekomunikasi jenis combat di Kota Malang Kerugian social. (warga yang kena dampak) Pegaduan
4 Pos pendapatan daerah ABPD kota batu 2017 mengalami penuranan Rp 13.512,232,505 (total selisih penurunan) APBD 2017
5 Keringanan pajak sebagai mudus tindaka pidana korupsi 24,5 M LHP/audit BPK
6 Dugaan Korupsi PT BWR Kota Batu 2,000,000,000 Temuan

Sumber : MCW

Permasalahan di atas adalah potret bahwa buruknya tata kelola pemerintahan kota khususnya kota malang dan kota batu dalam konteks formulasikan kebijakan publik yang penuh dengan kepentingan politik segelintir orang sehingga berimplikasi terhadap praktek korupsi dan diskriminatif. Selanjutnya, persoalan di atas juga menjadi indikator bahwa, penyelenggaraan pemerintah kota khususnya pemerintah kota Malang dan Kota Batu masih jauh daripada prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana yang terkandung didalam konsep pemerintahan yang baik. (good governance).

 

  1. Kondisi pendapatan dan minimnya anggaran untuk prioritas pelayanan publik di Kota Malang
  • Pendapatan Asli Daerah (PAD)
No Uraian 2015 2016 2017
PENDAPATAN 1.701.347.126.513 1.810.269.759.705 1.782.034.511.750
PAD 353.427.746.711 379.846.765.611 409.473.763.215
Dana Perimbangan 931.505.593.060 1.003.195.285.924 1.195.209.865.321
lain-lain PD yang sah. 416.413.786.742 427.227.708.169 177.350.883.214

Sumber; APBD Kota Malang TA 2015-2017

Keadaan tersebut merupakan dampak atas tidak optimalnya pengelolaan sumber PAD itu sendiri. Kondisi tersebut, tidak sebanding dengan potensi yang ada di Kota Malang seperti jumlah hotel sebanyak 104 dengan kamar 4.324, restouran 723 dan kurang lebih 100 objek wisata. Jika dioptimalkan pengelolaan pada objek pajak dan retribusi tersebut maka PAD kota malang akan sebanding dengan dana pusat.

  • Alokasi belanja langsung sektor Pendidikan Kota Malang

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Kota Malang tidak mampu mengalokasikan anggaran pendidikan sampai 10% atau hanya 7% dari belanja daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang No. 3 Tahun 2014 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan “Anggaran belanja untuk melaksanakan fungsi pendidikan pada sektor pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 10% dari belanja daerah, di luar gaji pegawai”.

  • Alokasi Belanja Langsung Sektor Kesehatan Kota Malang.

Lima tahun terakhir kota malang tidak mampu alokasikan anggaran kesehatan sampai 10%. Pada tahun 2016 kota malang mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar 7% (Rp 121.264.421.300) dari belanja daerah dan 7% (Rp 120.525.255.000) pada tahun 2017. Angka tersebut terlihat menurun dan tidak sesuai dengan amanah undang-undang. Berdasarkan UU No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan 171 ayat (2) “Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10%  dari APBD di luar gaji”. Kebijakan tersebut sebenarnya juga menjadi pemicu terjadinya tidak berkualitasnya pelayanan dalam dunia kesehatan, seperti minimnya fasilitas, media informasi, dan operasional puskesmas di Kota Malang menjadi keluhan warga. Pada 6 bulan terakhir di tahun 2017, MCW setidaknya mendapat 54 aduan terkait dengan kesehata, ini menjadi bukti real bagi pemerintah tidak memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat.

Rekomendasi.

Berangkat dari persoalan diatas maka, Malang Corruption Watch (MCW) merekomendasikan beberapa poin yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi pemerintah yakni:

  1. Bahwa pemerintah kota Malang dalam Hal ini sebagai tuan rumah dalam agenda Rakernas APEKSI harus mampu memperhatikan titik urgensi daripada penyelenggaraan rakernas APEKSI sehingga benar-benar berimplikasi pada kebutuhan publik.
  2. pemerintah kota malang harus lebih transparan dalam hal penggunaan anggaran untuk biaya pelaksanaan APEKSI sebap dana sebesar 15,7 M adalah jumlah yang besar maka perlu diperjelas darimana sumbernya.
  1. MCW meminta DPRD Kota Malang untuk lebih aktif dan tegas dalam melakukan kontroling terhadap eksekutif, karena sampai detik ini control DPRD terhadap Eksekutif masih sangat lemah. Sehingga, membuat walikota serta wakil walikota Malang dengan leluasa memainkan politik anggaran di Kota Malang. Jika DPRD tidak berani, maka patut diduga mereka merupakan bagian dari persoalan Kota malang. Utamanya, dalam proses pembiayaan agenda APEKSI.

*Badan Pekerja MCW : Fausi (0823-3134-1416)

Atha Nursasi (0823-3540-5068)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here