Beranda Suara Rakyat Rilis Pers CABUT MANDAT DPR PENGUSUNG HAK ANGKET ! USUT TUNTAS KORUPSI E-KTP...

CABUT MANDAT DPR PENGUSUNG HAK ANGKET ! USUT TUNTAS KORUPSI E-KTP !

6
0
BERBAGI

 

Malang, 25 Juli 2017 – Mencuatnya kasus korupsi E-KTP pada bulan maret lalu menjadi babak baru agenda pemberantasan korupsi, seperti yang sudah kita prediksi bersama sebelumnya bahwa akan muncul serangan balik terhadap KPK, mengingat kasus gigantik tersebut melibatkan banyak politisi besar. Hingga akhirnya kini memunculkan Pansus Hak Angket DPR terhadap KPK setelah kesaksian Miryam S. Haryani yang kontroversial tersebut. Begitu juga dengan status tersangka yang kini disandang oleh Setya Novanto selaku Ketua Fraksi Golkar yang mengkoordinir anggota komisi II agar menyetujui proyek E-KTP sesuai pesanan dan Markus Nari selaku dan anggota DPR RI pada saat itu, secara etis sudah sepantasnya Setya Novanto Mundur dari jabatannya sebagai ketua DPR RI demi kelancaran penyidikan. MCW memandang bahwa Hak Angket ini tidak sepantasnya dimunculkan dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

  1. Hak Angket sebagai bentuk intervensi terhadap upaya pemberantasan korupsi. Inisiasi Hak Angket muncul di tengah-tengah proses penyidikan. Hal ini dapat kita pandang sebagai bentuk intervensi DPR RI pada proses penegakan hukum yang mana tidak tepat sebagaimana tertuang dalam
  2. Pasal 17 UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Informasi yang dikecualikan)

“a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: 1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana

  1. Pasal 3 UU no. 30 th 2002

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

  1. Hak Angket DPR terhadap KPK tidak berdasarkan mandat rakyat. Bahwa sesungguhnya inisiasi Hak Angket tersebut dibuat berdasarkan kepentingan elit politik yang berupaya melindungi golongannya yang terindikasi terlibat dalam kasus korupsi E-KTP.

Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 79 ayat (3) UU MD3 berbunyi:
Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

  1. Hak Angket merupakan pemborosan anggaran rakyat. Anggaran yang digunakan oleh Pansus Hak Angket tersebut menelan dana sebesar Rp 3.151.986.000 (Tiga milyar seratus lima puluh satu juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) bersumber dari APBN, dengan perincian:
    1. Rapat-rapat penyelidikan                                               : Rp 110.550.000
    2. Rapat-rapat pemeriksaan                                               : Rp 513.800.000
    3. Manghadirkan pakar                                                        : Rp 753.488.000
    4. Penyelidikan                                                                        : Rp 890.578.000
    5. Honor anggota Pansus, Panja dan Tim perumus : Rp 479.850.000
    6. Belanja perjalanan dinas                                                 : Rp 234.760.000
    7. Konsinyering                                                                        : Rp 168.960.000

Tidak hanya itu, seperti kita pahami bersama bahwa Hak Angket DPR terhadap KPK adalah suatu bentuk sikap tidak pro pemberantasan korupsi. Maka orang-orang yang tergabung dalam Pansus Hak Angket juga merupakan orang-orang yang perlu dipertanyakan integritas dan komitmen anti korupsinya. Dari 23 anggota Pansus Hak Angket, terdapat 7 anggota DPR yang berasal dari Dapil Jawa Timur, diantaranya adalah :

No Nama Dapil Partai
1 Arteria Dahlan Jatim VI PDI-P
2 Adies Kadir Jatim I Golkar
3 Muhammad Misbakhun Jatim II Golkar
4 Anas Thahir Jatim III PPP
5 Taufiqulhadi Jatim IV Nasdem
6 Dossy Iskandar Jatim VIII Hanura
7 Moreno Suprapto Jatim V Gerindra

 

Warga Kota Malang Raya serta Jawa Timur merasa perlu untuk melakukan penolakan terhadap intervensi tersebut serta memberi dukungan terhadap KPK karena

  1. KPK adalah simbol sekaligus “senjata” masyarakat dalam memberantas korupsi
  2. Inisiasi Hak Angket terhadap KPK merupakan tindakan yang tidak pro pemberantasan korupsi
  3. Hal ini akan menjadi rekam jejak yang buruk apabila dibiarkan, DPR beserta elit politik akan semakin superpower dan sewenang-wenang
  4. Masyarakat turut merasakan dampak dari carut-marutnya pengadaan hingga pengelolaan E-KTP dalam kehidupan sehari-hari

 

Maka dari itu warga Kota Malang menuntut untuk :

  1. Tolak hak angket karena dijadikan senjata politik para koruptor
  2. Usut tuntas kasus korupsi e-ktp, beri sanksi tegas bagi orang-orang yang terlibat korupsi
  3. Sebagai bentuk etis dan demi memperlancar proses penyidikan, Setya Novanto harus mundur dari jabatannya
  4. Menghimbau masyarakat Jawa Timur untuk tidak kembali memilih serta mencabut mandat anggota DPR yang tergabung dalam Pansus Hak Angket terutama yang berasal dari Dapil Jawa Timur
  5. Segera tangkap pelaku penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan
  6. Mosi tidak percaya terhadap Partai yang turut mendukung Hak Angket dan seringkali terlibat kasus korupsi

 

 

Malang Corruption Watch.

Cp: Mayedha 0821 4083 5339

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here