Beranda Suara Rakyat Rilis Pers Terburu-buru, P-APBD Bukan Untuk Rakyat

Terburu-buru, P-APBD Bukan Untuk Rakyat

52
0
BERBAGI

Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) merupakan bagian penting dalam proses pengelolaan keuangan daerah pemerintah Kota Batu. Dimana, pada momentum inilah arah kebijakan pembangunan selama enam (6) bulan kedepan akan diputuskan melalui rapat paripurna antara pemerintah Kota Batu bersama DPRD. Proses ini dilakukan dengan beberapa tahapan selama tiga (3) bulan dari bulan juli sampai bulan September dengan tahapan sebagai berikut.

  1. pasal 80 peraturan nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah bahwa (1). Pemerintah daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD selambatlambatnya pada akhir bulan Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPRD dan pemerintah daerah
  2. bulan agustus. Rancangan kebijakan umum anggaran perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan agustus dalam tahun anggaran berjalan dan disepakatinya paling lambat minggu kedua bulan agustus
  3. perkiraan minggu ke V sekda melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya perubahan anggaran keuangan pada APBD.
  4. Dalam hal persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang rancangan perubahan APBD diperkirakan pada akhir bulan September tahun anggaran berjalan, agar dihindari adanya penganggaran kegiatan pembangunan fisik didalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.

Jika mengacu pada tahapan diatas maka, dalam konteks perubahan APBD Kota Batu tahun 2017 tidak berdasarkan pada peraturan yang berlaku dan sangat terburu-buru. Dimana, proses PAK pada P-APBD dari tahap pertama (pengajuan) sampai pada tahap terakhir (penetapan), pemerintah kota batu bersama DPRD hanya menyelesaikannya dalam waktu kurang lebih 2 minggu pada bulan juli 2017.

 

Berangkat dari proses tersebut, berikut hasil analisa Malang Corruption Watch terhadap proses Perubahan Anggaran Keuangan P-APBD Kota Batu Tahun 2017

Tabel 1.1 Gambaran Umum  APBD dan P-APBD Tahun 2017
No Uraian APBD 2017 P-APBD 2017 Baertambah/ (Berkurang)
(Rp.)
1 2 3 4 5
I PENDAPATAN Rp 822,180,107,664 Rp 857,271,598,431  

Rp 35,091,490,767

 

I.a PENDAPATAN ASLI DAERAH Rp 124,057,978,289 Rp 145,329,578,289  

Rp 21,271,600,000

 

I.b DANA PERIMBANGAN Rp 627,807,267,000 Rp 628,968,393,000 Rp 1,161,126,000
I.c LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Rp 70,314,862,375 Rp 83,473,627,142 Rp 21,124,376,217
II BELANJA Rp 844,813,121,972 Rp 925,327,321,420 Rp 69,108,210,898,80
II.a BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp 429,014,767,575 Rp 435,859,904,565 Rp 7,883,846,032
II.b BELANJA LANGSUNG Rp 415,798,354,397 Rp 498,457,416,855 Rp 61,224,364,866,80
III SURPLUS (DEFISIT) Rp 22,633,014,308 Rp 67,455,722,989 Rp 42,822,708,681,80

Sumber: KUA PPAS P-APBD 2017

Tabel di atas menggambarkan beberapa hal, diantaranya:

  1. Target Pajak Daerah Sangat Pesimis

Realisasi pendapatan pajak hiburan tahun 2016 hanya 10 M, padahal masih ada 14 M pajak hiburan yang masih mengendap sebagai piutang pajak hiburan Pemkot Batu, belum lagi ditambah dengan kewajiban pajak di tahun anggaran berjalan. Dalam P-APBD 2017, target pajak daerah hanya meningkat 6 M.  Target tersebut menurut MCW terlalu pesimis dan menunjukkan ketidakseriusan Pemkot dalam mengelola pajak hiburan. Pasang target saja tidak berani, apalagi menagih hingga terlunasi. Proses penganggaran target pendapatan seperti ini berulang sejak tahun 2012. Berikut adalah diagram perbandingannya.

 

Tabel 1.2

Perbandingan Piutang Pajak dan Target Pendapatan

 

Sumber: Data Olahan LHP BPK 2012-2016 Kota Batu

 

 

 

  1. Anggaran Pendidikan Minim

Belanja langsung Dinas Pendidikan masih pada angka 12%. Hal tersebut belum sesuai dengan Perda Kota Batu Nomor 17 tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan yang menyebutkan bahwa Dana pendidikan dari Pemerintah Daerah yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) minimal 20% (dua puluh persen) diluar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan”. Beberapa waktu yang lalu, Walikota Batu pada pertemuannya dengan DPR RI dalam agenda hearing menyampaikan bahwa, Kota Batu mengalami beberapa masalah di sektor pendidikan seperti “pemerataan siswa di sejumlah sekolah di Kota Batu, kurangnya rasio guru dengan siswa  sehingga mempengaruhi kualitas pendidikan, serta sarana prasarana penunjang layanan pendidikan”, (baca:surya malang). Jika Walikota Batu serius dengan permasalahan tersebut, seharusnya pengalokasian APBD difokuskan untuk memperbanyak anggaran pendidikan, bukan menganggarkan pada hal lain yang sifatnya hanya bisa dirasakan Pemkot. Kondisi seperti ini mengindikasikan bahwa pemerintah Kota Batu belum serius dalam mengatasi permasalahan pendidikan.

  1. Pelayanan Kesehatan Buruk, Anggaran Kesehatan hanya 4%

Dalam P-APBD 2017, Pemkot Batu mengalokasikan anggaran belanja langsung pada sektor kesehatan sebesar Rp 34 M atau 4% dari total belanja yang dianggarkan oleh pemerintah Kota Batu. Sementara dalam UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 171 mewajibkan besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji. Kondisi tersebut mendukung hasil riset MCW tentang kebutuhan masyarakat Kota Batu di awal 2017 lalu yang menyebutkan bahwa, 20% masyarakat Kota Batu mengeluhkan pelayanan kesehatan, diantaranya adalah fasilitas kesehatan yang minim dan kesulitan untuk mengakses pelayanan kesehatan. Hal tersebut diperkuat dengan data BPS tahun 2016 yang juga menjelaskan bahwa jumlah fasilitas kesehatan tidak bertambah sejak 2012. Sehingga wajar jika rakyat Batu merasakan kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.3

Jumlah fasilitas kesehatan Kota Batu sejak 2012-2015

No Fasilitas/tenaga kesehatan Tahun
    2012 2013 2014 2015
1 Rumah Sakit Umum 5 5 5 5
2 Puskesmas 5 5 5 5
3 Puskesmas pembantu 6 6 6 6
4 Puskesmas keliling 9 9 9 9
5 Posyandu 189 189 189 189

Sumber: BPS Kota Batu tahun 2016

 

  1. Anggaran Pertanian Dipangkas

Dalam P-APBD 2017, anggaran belanja langsung Dinas Pertanian ditambah Rp 1,1 M. Akan tetapi jumlah ini tidak sebanding dengan pemangkasan belanja langsung yang dianggarkan Pemkot tahun 2016. Ada pengurangan sebesar 12,6 Miliar pada tahun 2017. Kondisi ini sangat bertentangan dengan arah kebiijakan dan prioritas pembangunan Kota Batu tahun 2017 yakni “Mewujudkan  Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemantapan Daya Saing Perekonomian Daerah dan Stabilitas Sosial Politik Menuju Kota Batu sebagai Sentra Pertanian Organik Berbasis Kepariwisataan Internasional”. Berikut adalah sasaran pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah Kota Batu pada tahun 2017.

Tabel 1.3

Sasaran prioritas pembangunan pada Sektor Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Lingkungan Hidup

No Indikator Target 2017
Satuan Target
1 Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Peternakan, melalui: % 36
A Peningkatan bantuan Saprodi dan Bibit unggul  tahan perubahan iklim dan    OPT % 100
B Peningkatan kapasitas petani melalui  bantuan hibah petani  Gapoktan 240
C Pengendalian distribusi dan bantuan pupuk bersubsidi % 95
D Pengendalian hama secara terpadu % 95
E Pemantapan sarana prasarana pertanian % 95
F Peningkatan populasi ternak dengan bantuan bibit unggul % 100

Sumber: RKPD 2017 Kota Batu

Pemangkasan anggaran Dinas Pertanian sangat dirasakan oleh masyarakat Kota Batu. Hal tersebut terlihat dalam hasil riset MCW awal 2017 lalu yang mana 6% dari masyarakat Kota Batu menyebutkan bahwa mereka sulit mengakses pupuk dan bibit pertanian, berkurangnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan dari produktif menjadi lahan industry dan pemukiman, sulitnya irigasi dan penjualan hasil pertanian. Ketidaksesuaian RKPD dan kebutuhan rakyat Kota Batu terhadap anggaran yang dialokasikan menunjukkan bahwa Pemkot Batu tidak serius dalam mencapai tujuannya untuk mensejahterakan Kota Batu sesuai keinginan rakyatnya.

  1. Empat Kali Berinvestasi, Kontribusi BWR Belum Terasa

Hingga saat ini, sejak disahkannya PT BWR sebagai BUMD Kota Batu, Pemerintah Kota Batu telah menginvestasikan 10,5 Miliar pada PT BWR melalui dana APBD. Berikut adalah tabel penyertaan modal Pemkot kepada PT BWR.

 

 

 

Tabel 1.4

Tabel Investasi Pemerintah Kota Batu pada PT BWR

No Tahun Nominal
1 2010 2,000,000,000
2 2015 2,500,000,000
3 2016 3,000,000,000
4 2017 3,000,000,000
Total 10,500,000,000

Sumber : LHP BPK

Pada awal-awal beroperasi, beberapa permasalahan terjadi dalam internal PT BWR. Sehingga sempat berhenti beberapa tahun. PT BWR memulai kembali kegiatannya di tahun 2016 akhir. Pengesahan revisi Perda PT BWR yang terkesan terburu-buru dengan motif agar penyertaan modal di tahun 2016 dapat dicairkan bisa menjadi bumerang untuk Pemkot Batu apabila pengelolaan dan pengawasannya tidak serius. Dengan dana 6 Miliar sejak 2016 lalu, maka seharusnya PT BWR bisa mendongkrak PAD Kota Batu tahun ini.

 

  1. Kenaikan Gaji DPRD Bukan Prioritas

Dalam rancangan P-APBD Kota Batu 2017, DPRD mengajukan penambahan dana dari sebelumnya 14 M menjadi 16,2 M. Ada penambahan sebesar 2,2 M untuk 25 wakil rakyat Kota batu. Artinya, pada tahun 2017 perkiraan total dana yang digunakan untuk menggaji DPRD kota batu sebesar 8,2 M. Berikut rincian belanja untuk beberapa program DPRD Kota Batu tahun 2017.

Tabel 4. Beberapa Program DPRD Kota Batu 2017

No Program 2017
1 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah  Rp              2,324,900,000
2 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah  Rp                  215,787,580
3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  Rp              2,325,500,000
4 Program Peningkatan Disiplin Aparatur  Rp                  205,450,000
5 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya  Rp                  199,600,000
6 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur  Rp              2,361,055,000
7 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan  Rp              2,311,355,000
8 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah  Rp              6,571,750,000
9 Kegiatan Reses  Rp                  840,000,000
10 Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Komisi-Komisi DPRD  Rp                  589,650,000
11 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggaran DPRD Luar Daerah/Provinsi  Rp              4,173,250,000
12 Penyusunan Raperda Inisiatif DPRD  Rp                  210,000,000

Sumber: APBD kota batu 2017

 

Tabel di atas menjadi indikator bahwa, sejauh ini kinerja DPRD dilakukan hanya untuk kepentingan internal DPRD semata. Artinya DPRD Kota Batu belum maksimal dalam memainkan fungsinya dengan baik, sementara dilain sisi, Kota Batu memiliki berbagai persoalan yang itu sangat membutuhkan peran dari DPRD kota batu seperti Dugaan Korupsi Roadshow Shining Batu. Dimana Terdapat pengadaan jasa yang dilakukan berlawanan dengan hukum dalam pelaksanaan shining batu investment di Kalimantan, Dugaan Maladministrasi Pada Penerbitan Izin Predator Fun Park, Dugaan Korupsi PT BWR Kota Batu, dan Dugaan Penyalahgunaan Wewenang pada pemberian keringanan pajak Jatim Park. Beberapa persoalan yang belum terselesaikan tersebut menajdi indikator bahwa, DPRD kota Batu tidak serius dalam maemainkan fungsinya dengan baik.

 

Berangkat dari berbagai persoalan diatas, Malang Corruption Watch (MCW) merekomendasikan beberapa poin diataranya adalaha:

  1. Pemkot Batu tidak pilih kasih terhadap wajib pajak daerah. Target pajak hiburan minimal ditetapkan sejumlah piutang pajak hiburan 2016.
  2. Pemerintah Kota Batu harus mengawasi kinerja PT BWR dengan serius agar dapat memberikan manfaat ekonomis kepada masyarakat.
  3. Pemerintah Kota Batu (Sekda) wajib mensosialisasikan rancangan perubahan APBD kepada masyarakat sesuai dengan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006
  4. DPRD tidak asal menyetujui usulan eksekutif, agar APBD tidak banyak digunakan untuk kepentingan internal Pemerintah saja, melainkan bisa langsung dirasakan rakyat
  5. Pemerintah Kota Batu menyelaraskan penganggaran APBD dengan RKPD. Begitupun anggota DPRD juga harus bisa mengakomodir kebutuhan rakyat dalam APBD.
  6. DPRD tidak perlu mengusulkan penambahan atau kenaikan gaji, sehingga tambahan anggarannya dapat dialihkan untuk membangun dan memperbaiki fasilitas kesehatan, agar warga Kota Batu tidak lagi kesulitan untuk mengakses fasilitas kesehatan.
  7. DPRD harus cermat melakukan pengawasan dan penganggaran yang diajukan oleh Pemerintah Kota Batu, utamanya untuk pelayanan dasar dan perogram peningkatan kesejahteraan (kesehatan, pendidikan, pertanian)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here