Beranda Suara Rakyat Rilis Pers Menyambut Pelantikan Ibu eks-Walikota dan Plt Walikota Batu Periode 2017 – 2022

Menyambut Pelantikan Ibu eks-Walikota dan Plt Walikota Batu Periode 2017 – 2022

30
0
BERBAGI

Menyambut Pelantikan Ibu eks-Walikota dan Plt Walikota Batu Periode 2017 – 2022[1]

Oleh: Arif Ramadhan[2]

Batu, 26 Desember 2017 – Menyambut pelantikan walikota Batu periode 2017 – 2022 Dewanti – Punjul yang memenangkan pilkada pada Februari 2017 silam, hal ini sebagai bentuk penyambutan liburan Natal dan Tahun Baru. Pergantian pemimpin baru akan memberikan warna baru terhadap perpolitikan pemerintah Kota Batu. Penghujung tahun 2017, Kota Batu mendapatkan berbagai permasalahan baik internal maupun eksternal pemerintah, salahsatu yang memberikan pukulan terhadap penyelenggaraan pemerintah Kota Batu, atas tersandungnya OTT eks-Walikota Batu, Eddy Rumpoko yang merupakan suami dari Dewanti Rumpoko pada 16 September 2017.

Kasus yang menimpa eks-Walikota Batu, merupakan kasus pengadaan Meubel Air sebesar 5.4 Miliar. Dari kasus tersebut, terjadi perkembangan sehingga informasi yang diterima oleh publik bahwa Eddy Rumpoko mendapatkan jatah 200 juta untuk melunasi mobil Alpard yang sebelumnya telah dibayarkan sejumlah 300 juta.

Dari kasus yang menimpa Eddy Rumpoko, salahsatu dari lima tersangka yang tersandung OTT KPK adalah penyelenggara negara Kepala Bagian Unit Layanan dan Pengadaan (ULP), Edi Setiawan. Pada 4 Desember 2017, Edi Setiawan memasuki masa persidangan yang dilangsungkan di Pengadilan Tipikor Surabaya, Edi Setiawan memberikan keterangan bahwa selama peyelenggaraan pilkada, Ia dimintai oleh Eddy Rumpoko untuk menghimpun dana, yang akan disalurkan pada kampanye Dewanti Rumpoko dan Punjul Santoso.

Keterangan yang disampaikan oleh Edi Setiawan pada pengadilan Tipikor menjadi kunci bagi calon walikota yang kalah untuk menggunggat secara hukum. Demokrasi yang disalurkan pada pemilihan umum ini seharusnya menjadi momen penting untuk menentukan pemipimpin yang lahir atas kepentingan rakyat. Jika saja kegiatan yang bernuansa demokratis ini telah dibajak oleh para pemilik kepentingan, maka hancurlah kepentingan rakyat banyak. Pernyataan Eddy Setiawan tersebut perlu didalami secara serius guna mengungkap terjadinya politik uang selama pilkada, dan KPK perlu lebih jauh lagi dalam menindak kasus yang menimpa Eddy Rumpoko.

Permasalahan atas dimenangkannya pilkada oleh Dewanti-Punjul, terdapat banyak pelanggaran. Jika menghubungkan dari hasil Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye terdapat jumlah 453 juta (Dewanti) dan 150 Juta (Punjul), maka keselurahan pasangan calon tersebut mencapai 603 juta. Dari hal ini terdapat kegiatan sumbangan dana yang tidak transparan dengan apa yang disampaikan oleh Edi Setiawan. Tidak sedikit warga Kota Batu yang menyampaikan atas kecurangan pilkada yang berlangsung tersebut, seperti pemberian barang-barang tertentu, namun sayangnya hal ini tidak ditanggapi oleh Panwaslu maupun pihak aparat keamanan Kota Batu. Seharusnya sebagaimana yang tercantum pada pasal 56 PKPU No 8 Tahun 2015, apabila terbukti melanggar pasal 49 (menerima sumbangan dari sumber yang dilarang dan tidak jelas identitasnya) dapat dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai calon.

Banyak kejanggalan semasa pilkada berlangsung, namun sayangnya tidak ada keberanian oleh warga Batu sendiri untuk mengatakan benar adalah kebenaran. Membiarkan puncuk kekuasaan dikuasai oleh orang yang ingin dikatakan sebagai dinasti politik. Sedangkan selama dua periode walikota sebelumnya menjabat hanya mendorong pariwisata, tapi tidak melihat apa yang sebenarnya masyarakat Kota Batu inginkan. Dilihat dari perkembangan Kota Batu pada sektor pariwisata, kedepan sedang disiapkan revisi Perda RTRW.

Revisi Perda RTRW

Tidak banyak warga Kota Batu yang mengetahui bahwa menjelang pelantikan Dewanti – Punjul, Perda No 7 Tahun 2011 Tentang RTRW dalam proses revisi. Dari hasil pertemuan yang dilangsungkan pada 09 November 2017 yang bertempatan di Balai Among Tani Lt 3, kedepan pemerintah Kota Batu akan memfokuskan pembangunan berbasis pariwisata go international atau menjadi poros pariwisata di Indonesia yang mengalahkan pariwisata Pulau Bali. Diataranya terdapat rencana pembangunan wisata Universal Studio (Disneyland), beberapa hotel skala internasional hingga pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi di area Gunung Welirang-Arjuno dan Songgoriti. Dengan dalih pembangunan tersebut, jika dicermati lebih dalam akan menggusur beberapa lahan produktif milik masyrakat yang akan menimbulkan krisis lingkungan, ekonomi sosial dan budaya. Apa yang menjadi cita-cita pemerintah Kota Batu berbanding terbalik dengan visi-misi yang ingin memajukan sektor pertanian, terutama pertanian organik.[3]

Tahap yang sedang direncanakan tersebut, jika dihubungkan dengan pembangunan Kota Batu sangat jauh dari apa yang didedikasikan ketika para pendiri Kota Batu mendeklarasikan Kota Batu sebagai Kota Argo Politan. Pembangunan yang tidak dapat dibendung oleh Pemerintah Kota Batu akibat dari izin pembangunan yang mudah diperoleh oleh pengusaha (investor).

Menanggapi perubahan RTRW Kota Batu. Beberapa informasi yang disampaikan oleh media bahwa Kota Batu saat ini dalam keadaan krisis kekurangan mata air. Sumber mata air merupakan pijakan kehidupan untuk semua mahluk, jika air semakin berkung, maka untuk bertahan hidup akan semakin sulit. Tidak bisa uang menjadi penentu kehidupan, tetapi merawat alam adalah kunci dari keberlangsungan hidup. Berikut dapat diperhatikan tabel dibawah ini terkait kekurangan mata air.

Informasi tersebut sayangnya tidak dicantumkan pada data yang dipublish oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Batu sebagai acuan data yang valid. Dengan apa yang terjadi, perlu diperhatikan bahwa banyaknya sumber mata air yang tiap tahun selalu berkurang berdampak besar pada kerugian masyarakat yang berprofesi sebagai petani. Namun pemerintah Kota Batu tidak melihat pada hal ini, dan melihat pembangunanlah yang memberikan dampak dengan predikat sebagai kota yang maju dan menarik perhatian wisatawan lokal maupun domestik, hingga mendapatkan penghargaan wajar tanpa pengucualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2015 dan 2016.

Dari predikat yang disampaikan oleh BPK, pembangunan pariwisata Kota Batu tidak memberikan sumbangsih yang sesuai dengan pendapatan daerah. 2015 MCW pernah menyampaikan kepada publik terkait pendapatan dari sektor pariwisata, sejumlah 53,1 Milyar yang belum terbayar, dan piutang terbesar berasal dari 24,6 Milyar dari sektor pajak hiburan yang tidak dibayarkan oleh para pelaku industri wisata.

Dari hal tersebut, tidak ada penekanan oleh pemerintah Kota Batu kepada pelaku industri wisata untuk menagih atas piutang yang tidak dibayarkan. Jatim Park Grup selaku industri pariwisata dan merupakan barometer di Jawa Timur telah nunggak pajak selama tahun 2010 – 2014, alasan tidak dibayarkan karena nilai yang diminta oleh pemerintah Kota Batu sebesar 35 persen.

Predikat WTP dan kerancuan sektor industri pariwisata yang tidak membayar pajak menandakan adanya permasalahan pada objek pendapatan di Kota Batu. Sektor pertanian yang merupakan punggung kehidupan masyarakat tidak menjadi nilai ekonomis yang dipandang oleh pemerintah Kota Batu. Sebagaimana pertemuan yang dilangsungkan dalam pembahasan revisi RTRW, Bappeda Kota Batu selaku penyelenggara kegiatan menyampaikan dibeberapa sektor pertanian seperti buah, sayur dan bunga atau tanaman hias merupakan hasil inport dari kota/kabupaten di Indonesia. Hal ini mengartikan bahwa pertanian di Kota Batu bukan lagi sebagai dasar sektor yang didorong oleh pemerintah.

Jika ditarik hal ini menandakan adanya permasalahan pada luas lingkup wilayah yang dikelola oleh masyarakat semakin berkurang. Lahan pertanian yang disampaikan oleh Perda RTRW terdapat luas 1,252.00 Ha, berbeda dengan yang disampaikan oleh LP2B dari hasil auditnya dengan luas 2,888.82 Ha, maka terdapat selisih luas wilayah pertanian 1,636.82 Ha. Luas lahan di Kota Batu merupakan lahan produktif yang akan dialihfungsikan untuk pembangungan infrastruktur, industri, permukiman ataupun bangunan lainnya. Hal inilah yang dikhawatirkan, setelah Perda RTRW selesai direvisi, seberapa besar lahan yang akan dikelola oleh masyarakat, apalagi pemerintah Kota Batu akan memfokuskan pada sektor industri pariwisata dengan konsep go international.

Keterlibatan Warga Kota Batu

Melihat dinamika tersebut, tidak ada titik dimana masyarakat terlibat aktif untuk menentukan masa depan Kota Batu. Adapun bentuk demokrasi pada pemerintahan Kota Batu terlihat menjadikan masyarakat hanya ikut meng-amin-in apaupun permintaan pemerintah. Maka hasil dari tawaran kebijakan yang selama ini pro terhadap sektor industri tidak menciptakan bentuk dialog antara pembuat kebijakan dan penerima kebijakan tersebut.

Proses inipun juga tidak dirasakan pada bagian legislatif (DPRD). Rapat paripurna yang berlangsung selalu mencapai kata sepakat tanpa perundingan dengan pihak antara eksekutif (pemerintah) dan legislatif, sejatinya rapat paripurna tersebut merumuskan kebutuhan masyarakat. Hal ini sangat kental dengan apa yang terjadi ketika ditetapkannya Eddy Rumpoko sebagai terdakwa kasus korupsi. DPRD selaku wakil rakyat Kota Batu bungkam, dan tidak memberikan satu pernyataan tegas atas cederanya penyelenggaraan pemerintah Kota Batu, malah asik melakukan kunjungan ke Jakarta untuk menemui Eddy Rumpoko.

Apa yang terjadi selama ini di Kota Batu sangat sistematis, mengikuti perintah satu orang yang akan dilanjutkan oleh orang-orang itu saja (Eddy Rumpoko – Dewanti Rumpoko – Punjul Santoso, dan para pengikutnya). Sayangnya hal ini tidak dilihat secara sistematik oleh warga Kota Batu sendiri. Patutnya menjadi pertanyaan bersama oleh warga Kota Batu, kenapa puncuk kekuasaan hanya dikendalikan oleh sebagian orang, yang katanya demokrasi tetapi tidak ada pembagian kekuasaan yang jelas, yang terjadi hanya pengisi ruang formalitas penyelenggara negara semata.

Dengan pergantian pemimpin, semoga penyelenggaraan pemerintah yang akan dilanjutkan oleh Dewanti dan Punjul dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Tidak ada lagi kekuasaan hanya ditentukan oleh satu orang atau kelompok. Masyarakat Kota Batu harus terlibat aktif dalam memonitoring penyelenggaraan pemerintah. Tidak bisa dilepas kepentingan swasta untuk tetap melanjutkan bisnis industri pariwisata, biarkan masyarakat Kota Batu melanjutkan apa yang telah dicita-citakan sebagai kota Agropolitan. Seharusnya pariwisata didorong pada sektor pertanian, perkebunan, dan perternakan. Pengambilan kebijakan harus tetap dimonitoring oleh masyarakat agar tidak terjadi bisnis politik yang dilakukan oleh Pemerintah dan DPRD saja dengan menguntungkan pelaku industri pariwisata. Terpenting warga Kota Batu dapat melihat siapa yang mengendalikan Pemerintah dan DPRD Kota Batu.

[1] Sebagian dari tulisan ini telah disampaikan dalam bentuk release dengan Judul Politik Dinasti, sumber Korupsi yang disampaikan oleh Aliansi masyarakat sipil Kota Batu pada 26 Desember 2017. Tulisan inipula telah disampaikan dalam bentuk Google Drive pada waktu yang sama.
[2] Aktif Sebagai Badan Pekerja Malang Corruption Watch.
[3] Draf Revisi Perda RTRW Kota Batu 2018

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here