Beranda Suara Rakyat Rilis Pers Trending Kekayaan Sejoli Penguasa Kota Batu

Trending Kekayaan Sejoli Penguasa Kota Batu

24
0
BERBAGI

Trending Kekayaan Sejoli Penguasa Kota Batu.

Oleh; Arif Ramadhan[1]

Semenjak ditetapkan sebagai tersangka pada 17 September 2017, banyak orang yang penasaran dengan kekayaan walikota Batu ER. Tidak tanggung-tanggung media yang mempublish kekayaan ER dari hasil laporan terakhir pada 2015 dengan nominal Rp 16,4 M dan USD 181.437. Dari hasil laporan tersebut, diketahui ER memiliki sejumlah kekayaan yang berada di Batu, Malang, Yogyakarta, dan Jakarta. Pada saat penangkapan tersebut sedang dilakukannya transaksi oleh salahsatu pejabat Kota Batu dan pengusaha.

Selain kekayaan ER, kekayaan DR juga perlu untuk diperhatikan oleh publik, lantaran DR selaku istri yang telah menggantikan posisi ER sebagai Walikota Batu priode 2017 – 2022. Kekayaan dua sejoli ini menjadi perhatian, bukan saja sebagai penguasa Kota Batu, melainkan karena mendirikan dinasti politik di Kota Batu. Grafik dibawah ini menyampaikan kenaikan nilai kekayaan dua sejoli penguasa batu dari tahun ketahun dari laporan kekayaan yang diterima dan di publish oleh LHKPN;

Dari laporan kekayaan yang disampaikan oleh LHKPN, tahun 2015 kekayaan ER dan DR, lebih banyak DR dengan kekayaan mencapai Rp17.4 M, sedangkan ER ditahun yang sama kekayaannya mencapai Rp16.4 M. Kekayaan dua sejoli perlu untuk diperhatikan bersama oleh masyarkat Kota Batu, kekayaan yang disampaikan oleh DR melalui LHKPN ketika mecalonkan Bupati Malang tahun 2015, melonjak jauh pada tahun tahun 2016 ketika mencalonkan diri menjadi walikota Batu sebesar Rp21.1 M. Pertambahan kekayan DR dari tahun 2015 ke 2016, diantaranya; penambahan pada harta tidak bergerak tanah dan bangunan seluas 284 m2 & 210 m2 yang berada di Kota Malang berasal dari hasil sendiri, harta bergerak; mobil merk Lexus tahun pembuatan 2016 yang berasal dari hasil sendiri. Harta kekayaan DR dilaporkan per 31 Agustus 2016.

Kenaikan harta kekayaan DR fantastis pada 2016. Namun jika dibandingkan dengan kekayaan ER yang dilaporkan pada 2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Merupakan tahun terakhir yang dilaporkan oleh kedua sejoli:

Laporan Kekayaan ER (2015) DR (2016)
Harta Tidak Bergerak 31 (terhitung tanah dan bangunan). 28 (terhitung tanah dan bangunan).
Harta Bergerak Alat transportasi sebanyak 15, keseluruhannya adalah kendaraan roda empat. Alat transportasi sebanyak 10, keseluruhannya adalah kendaraan roda empat.
Harta Bergerak Lainnya Logam dan Barang Seni Logam dan Barang Seni
Surat Berharga Enam dalam bentuk surat investasi. Empat dalam bentuk surat investasi.
Giro dan Setara Kas Lainnya Satu yang berasal dari hasil sendiri. Satu yang berasal dari hasil sendiri.
Piutang Pinjaman Uang. Pinjaman Uang.
Hutang Pinjaman Uang. Pinjaman Uang.

 

Jika dilihat pada dua tabel pada harta tidak bergerak dan harta bergerak, dalam hal jumlah lebih banyak dari kepilikan ER ketimbang DR. Rincian dari  harta tidak bergerak ER: Kota Batu; 21, Kota Malang; 8, Jakarta Selatan; 1 dan Yogyakarta; 1. Sedangkan DR: Kota Batu; 18, Kota Malang; 8, Jakarta Selatan; 1 dan Yogyakarta; 1. Selain dari data yang dipublish oleh LHKPN, hemat kami, masih banyak kekayaan yang belum dilaporkan oleh kedua sejoli, melihat dari sejak rezim orde baru, kedua sejoli tersebut telah lama merancang dinasti politik. ER secara trade record menjabat berbagai pimpinan strategis dipemerintahan. Apalagi sepuluh kasus yang menyeret nama ER yang disampaikan oleh MCW pada minggu, 17 September 2017. Tidak mungkin kekayaan ER hanya Rp16.4 M, apa lagi setiap proyek di Kota Batu, ER mendapatkan fee 10%.

Semoga KPK yang telah menangkap ER dapat mengungkap berapa kekayaan ER dan DR yang belum terlaporkan. DR ketika mencalonkan sebagai Bupati Malang pada 2015, sebagai calon bupati terkaya di Jawa Timur.

Aturan Hukum Tentang Laporan Kekayaan.

Terkait laporan kekayaan tertuang dalam UU 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pasal 5 tentang Penyelenggara Negara wajib untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum menjabat (disampaikan dalam ayat 3). Peran serta masyarakat disampaikan dalam pasal 8 dan pasal 9:

  1. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan
    negara;
  2. hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari Penyelenggara
    Negara;
  3. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap
    kebijakan Penyelenggara Negara; dan
  4. hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal :
  5. melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
  6. diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang
    pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi; dan saksi ahli, sesuai dengan
    ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Pasal 17 ayat (3) “Pemeriksaan kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sebelum, selama, dan setelah ybs menjabat.” Sebagaimana yang disampaikan pada UU Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam hal menyampaikan tentang kekayaan dua sejoli penguasa Kota Batu melangkahi aturan yang tertuang dalam UU sebagaimana yang disampaikan diatas, terdapat kata “selama”, berarti selama menjabat penyelenggara negara dapat menyampaikan kepada publik akan kekayaan yang dimiliki setiap tahun.

 

Diperkuat pula melalui Peraturan KPK No 7 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara yang tertuang pada Pasal 5 ayat (1) “Penyampaian LHKPN selama penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara priodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember”.

 

Lahan (Bangunan) yang Teridentifikasi sebagai Lahannya ER di Kota Malang.

 

Terkait kekayaan ER, salahsatu tempat di Kota Malang dicurigai bahwa lahan tersebut dimiliki oleh ER. Lahan yang sudah didirikan bangunan terletak di Jalan Ijen Nirwana Blok F 3 No 7 merupakan lahan yang akan difungsikan sebagai Guest House pemerintah Kota Batu. Guest House ini direncanakan sebagai penginapan mahasiswa Kota Batu yang kuliah di Malang. Pengadaan Guest House dilaksanakan pada tahun anggaran perubahan Kota Batu 2016. Dengan nilai pagu Rp4,2 M, namun menjadi perhatian, pengadaan yang sudah dilajankan semenjak 2016 dan dimenangkan oleh PT Mulia Karya Prima dengan harga penawaran Rp3.198.800.000 dan harga terkoreksi Rp3.191.800.000.[2]

Pengadaan ini disorot oleh KPK semenjak ditetapkan ER sebagai tersangka, sebagaimana disampaikan diatas bahwa lahan ini dicurigai sebagai lahan (bangunan) milik ER. Beberapa waktu lalu Malang Corruption Watch menyelidiki lokasi tersebut, diketahui, bahwa pembangunan yang telah dilelang semenjak 2016, masih dalam keadaan pembangunan lanjutan. Hal ini menjadi kecurigaan bersama adanya proses lelang yang bermasalah, sehingga KPK menyoroti proses lelang sampai pada proses pembangunan Guest House.

Selain dari tujuan KPK menyelidiki Guest House. MCW melihat peruntukan Guest House dengan luas 762 m2 kepada mahasiswa dan siswa Kota Batu yang kuliah di Kota Malang tidak tepat, karena dengan jarak antar Kota Batu dan Kota Malang hanya 30 menit, dan pelajar Kota Batu yang menempuh pendidikan di Kota Malang tidak ada yang mengambil penginapan di Malang (nge-kost). Dengan dalih pemerintah Kota Batu yang disampaikan oleh beberapa media, bahwa pembangunan tersebut demi kelancaran belajar mahasiswa dan siswa yang kurang mampu, itu merupakan hal lain. Apalagi dengan nilai bangunan yang mencapai Rp4,2 M.

Siapa Dibalik Mereka Berdua

Perlu dipahami bersama, Kota Batu terdapat aktor lain selain kedua sejoli ini. Aktor tersebut dapat mengendalikan kebijakan pemerintah Kota Batu, serta kedua sejoli ini masih bergantung terhadap kekuasaan tanpa jabatan yang dimiliki oleh aktor tersebut. Setelah  ditetapkan ER sebagai terdakwa, mereka memahami akan pondasi kekuasaannya mulai keropos. Dengan jabatan walikota yang dilanjutkan oleh istrinya, maka besar kemungkinan pondasi yang sebelumnya keropos tersebut akan direnovasi kembali. Satu demi satu alat untuk mengubah kebijakan tersebut mulai direvisi. Dari hasil tersebut, peluang selama lima tahun kedepan akan membuktikan, apakah kepala daerah terpilih dan telah dilantik akan membawa kebaikan untuk masyarakatnya atau tidak?

[1] Aktif Sebagai Badan Pekerja Malang Corruption Watch.

[2] LPSE Kota Batu. http://lpse.batukota.go.id/eproc/lelang?q=guest+house&s=5.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here