BERBAGI

Negara sebagai ‘Pelindung’ Rakyat

Oleh: Arif Ramadhan[1]

Negara adalah organisasi terbesar yang memiliki kewenanganan untuk diikuti oleh semua orang. Negara memiliki peran penting untuk melindungi warganya dari segala macam ancaman. Hal tersebut ia ikrarkan dalam bentuk perjanjian sosial yang dikenal dengan Konstitusi. Indonesia pun begitu, ia mendeklarasikan dirinya pada 17 Agustus 1945, maka untuk mengikat perjanjian sosial dengan warganya, Indonesia menghendaki adanya asas kehidupan bernegara yang bersifat luas, dikenal dengan Pancasila dan UUD 1945. Pancasila merupakan satu kesatuan dari prilaku kehidupan rakyat Indonesia, poin-poin dalam Pancasila tersebut dikuatkan melalui aturan hukum (UUD 1945), yang nantinya akan dijabarkan melalui undang-undang, perpres hingga perda.

Keberadaan negara melalui birokrasi adalah cara negara untuk melakukan komunikasi dengan warganya, komunikasi tersebut dilakukan melalui pelayanan-pelayanan atas kepentingan rakyat banyak. Selama perkembangannya sistem yang dijalankan di Indonesia berbasis pada otonomi daerah. Pergerakan otonomi ini tidak langsung dirasakan, melainkan melalui proses yang panjang.

Indonesia telah menerapkan sistem desentralisasi semenjak tumbangnya rezim otoriter Orde Baru – meskipun sejak zaman penjajahan Belanda telah diterapkan, namun proses penyelenggaraan negara di Indonesia tetap sentralistik. Melalui otonomi daerah yang menjadi salahsatu tujuan roformasi 1998, daerah memiliki kekuatan untuk mengatur penyelenggaraan pemerintah (negara) di daerahnya masing-masing. Dengan mengandalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia, agar kekayaan didaerah mampu diolah oleh daerah otonom demi kemaslahatan bersama.[2]

Melalui otonomi penyelenggaraan negara memberikan ruang kepada daerah agar dapat menjalankan pelayanan yang optimal kepada warganya. Kewenangan yang besar tersebut akan menciptakan kedekatan negara dengan rakyat semakin harmonis. Namun masih banyak kegagalan atas paham terkait otonomi itu sendiri. Kondisi di daerah, melalui birokrasi dengan memberikan pelayanan kepada masyarakatnya tidak semuanya dapat dipahami, banyak penyelenggara negara tidak siap jika dikritik oleh rakyatnya sendiri. Akhirnya pelayanan seharusnya dirasakan oleh warganya tidak dapat dirasakan karena sifat birokratis yang harus dilayani terlebih dahulu.

Kewenangan Negara

Dengan kewenangannya negara dapat melakukan apapun, untuk menyalurkan keinginan tersebut, negara harus menjalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. Aturan-aturan tersebut merupakan perjanjian sosial yang disepakati dengan rakyatnya. Cara-cara yang ditentukan oleh negara agar aturan-aturan tersebut menjadi prioritas dalam memberikan pelayanan yang memuaskan kepada warganya (kebahagiaan), kebahagian yang dirasakan oleh warganya adalah tujuan dari adanya negara. Hal tersebut merupakan konsep utilitarianisme (kebahagiaan) yang disampaikan oleh Jeremy Bentham (1748 – 1832) ketika muncul gagasan awal terkait negara kesejahteraan.[3]

Untuk mencapai kebahagiaan dan mendapatkan pelayanan yang optimal, negara mengikat warganya melalui aturan hukum dengan mewajibkan untuk membayar pajak. Melalui pajak tersebut tujuannya untuk kepentingan bersama, dimana rakyat yang membayar pajak diartikan sebagai sebagai ‘upah’ kepada penyelenggara negara akan tenaga dan pikiran yang dikuras dalam memberikan pelayanan yang sesuai standar kebutuhan masyrakat.

Selain pajak, untuk memberikan pelayanan dan kesejahteraan serta menghapus kesenjangan, negara memiliki cara untuk mendapatkan pendapatan yang lebih, yaitu dengan menjual sumber daya yang ada. Dengan banyaknya sumber daya yang dapat diolah, seharusnya memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan, namun beberapa waktu terkakhir, peningkatan penangguran di Indonesia semakin tidak terkendali. Akhirnya untuk meminimalisir hal tersebut, negara menjual tenaga warganya kepada negara lain atau yang dikenal dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Setelah melakukan semua ini, ternyata negara masih memiliki keleluasaan. Pendapatan selama ini masih dirasa kurang, maka untuk menambah hal tersebut, negara melakukan hutang.

Selain itu, diberikannya keluasan kepada pihak asing (investor) untuk mengelola sumber daya di Indonesia. Sebagaimana diberitakan oleh Merdeka.com; 25 Oktober 2016, pada tahun 2016, banyak investor asing yang menanam saham di Indonesia, hal tersebut diperkuat melalui perbandingan nominal pada era presidan Susilo Bambang Yudhoyono Juni 2013-Desember 2014 mncapai Rp342,4 T, sedangkan Presiden Jokowi Januari-Juni 2016 mencapai 453,8 T.[4]

Sebagaimana diketahui bersama dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 disampaikan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Maka semua yang ada di alam Indonesia diperuntukan pada kepentingan rakyat. Adanya investor asing menandakan adanya persaingan usaha. Indonesia kebanyakan warganya mengandalkan tenaga manusia dalam menjalankan usahanya, sedangkan pihak asing, mengetahui sumberdaya alam/manusia di Indonesia dapat dimanfaatkan dengan menggunakan teknologi yang lebih maju. Persaingan usaha ini akan memberikan dampak positif dan negatif.

Dampak positif, Indonesia akan memiliki lapangan pekerjaan, sektor pendatapan negara/daerah semakin bertambah. Namun dampak negatif rusaknya alam akibat eksploitasi, tanggungjawab negara atau daerah setelah mendapatkan fee dari investor atas kerusakan alam tersebut tidak ada. Malahan dibiarkan sehingga menimbulkan permasalah kedepannya.

Banyak rakyat yang mengeluhkan akan kekayaan alam Indonesia yang dirampas oleh pihak asing. Semestinya sumber daya alam tersebut dirasakan oleh warganya, namun dirasakan hari ini adalah oksigen diganti dengan polusi, kehidupan pun tercemar, pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan semakin terjadi. Seharusnya Sumber daya di Indonesia dapat memenuhi kebutuhan hidup warganya.

Kekecewaan Rakyat

Selama ini pekerjaan yang dilakukan oleh investor hanya menciptakan perbudakan di zaman modern. Banyak kekacauan yang diciptakan oleh para ‘penyalur pendapatan negara’ tersebut, seperti; konflik agraria, konflik nelayan, demonstrasi buruh menuntut upah dan sebagainya. Perlawanan-perlawanan kecil tersebut hanya membuat mereka kalah, hanya sekian persen saja dari perlawanan tersebut memberikan arti kemenangan. Perlakuan ini memberikan bukti bahwa pemerintah bukan memihak kepada rakyatnya. Investor dilindungi lantaran menjadi salah satu sumber pendapatan negara, dan lebih buruknya menjadi pendapatan untuk menyuplai dana ketika massa kampanye pada masa pemilu.[5] Selain itu terdapat pada kebijakan yang selalu mengedepankan penggusuran.

Rakyat semakin tidak kuasa, melihat tingkah laku para pemberi layanan untuk mereka sebagai penerima layanan. Negara tidak lagi menjadi pelindung rakyat. Banyak mubasir ketika membayar pajak, lantaran penyelenggara negara ‘membodohi’ rakyatnya sendiri, salahsatunya dalam hal pengurusan administrasi rakyat sering dibodohi, melalui uang pelicin, kebutuhan rakyat baru bisa disalurkan. Hal ini sangat menjadikan citra Indonesia sebagai negara yang beragama memiliki kesan buruk.

Sayangnya tidak semua rakyat memiliki keberanian untuk menyampaikan hal tersebut, banyak hal yang membuat mereka ketakutan, adanya tindakan intimidasi salahsatunya. Memiliki keberanian tetapi tidak memiliki massa juga membuat sebagian warga mengurungkan niatnya untuk menyampaikan permasalahan yang mereka hadapi.[6]

Selain itu menyampaikan aduan pun kesulitan, baik hal administrasi (pelayanan publik) ataupun korupsi (pungli, gratifikasi dll). Ketika menyampaikan aduan pelayanan publik, masyarakat sering dipimpong oleh lembaga negara yang  berada di daerah, sehingga tidak mendapatkan jawaban yang pasti, akhirnya aduan yang disampaikan tersebut tidak memberikan arti bahwa negara menjadi pemberi layanan kepada masyarakatnya serta menjamin kehidupan rakyatnya.

Menyampaikan aduan permasalahan korupsi jauh lebih sulit ketimbang menyampaikan aduan pelayanan publik, untuk menghilangkan sifat serakah manusia yang tertanam, sehingga mengambil milik orang lain bukanlah hal yang sulit. Banyaknya pejabat negara melukan tindakan korupsi yang tidak dibenarkan oleh agama apapun. Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) akhir-akhir ini semakin banyak menangkap pejabat negara yang korup melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT), dari kerugian negara dengan jumlah puluhan juta hingga triliunan dalam pecahan rupiah sampai bentuk dollar dikoleksi oleh KPK. Begitu tidak puasnya para penyelenggara negara, sehingga menumpuk uang dan menyiksa kehidupan rakyatnya.

Sejatinya perilaku korupsi yang diselenggarakan oleh penjabat atau penyelenggara negara, sangat menghambat kehidupan warganya. Akibat dari korupsi akses pelayanan sosial tidak dapat dirasakan. Hadirnya negara dirasakan melalui infrastruktur dan pelayanan dasar. Pemerataan pembangunan infrastruktur seperti jalan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, dan lain-lain, merupakan akses kehidupan warga demi keberlangsungan hidup. Banyak hal yang dilompati oleh negara dalam memberikan pelayanan sosial tersebut, akhirnya keberadaan negara, sulit dirasakan oleh warganya, terutama bagi mereka yang berada dipigiran dan pelosok.

Padahal jika tidak dikorupsi, penyelenggaraan negara akan berjalan baik, dan rakyat akan mendapatkan jawaban bahwa keberadaan negara yang dijalankan oleh birokrasi memberikan pelayanan, serta perlindungan sosial sebagaimana janji yang tertuang dalam konstitusi Indonesia.

[1] Penggiat Anime dan Komik One Piece
[2] Khairul Ikhwan Damanik, dkk. 2012. Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, Dan Masa Depan Indonesia; Berapa Persen Lagi Tanah dan Air Milik Rakyat. Jakarta. Yayasan Pustaka Obor. Cet Ke III
[3] Miftachul Huda. 2009. Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial; Sebuah Pengantar. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
[4] https://www.merdeka.com/uang/investasi-asing-ke-indonesia-meroket-di-era-jokowi-jk.html. Diakses pada 25 Oktober 2016
[5] Adi Sasono. 2008. Rakyat Bangkit Bangun Martabat. Jakarta. Pustaka Alvabet.
[6] Hesti Puspitosari, dkk. 2016. Filosofi Pelayanan Publik; Buramnya Wajah Pelayanan Menuju Perubahan Paradigma Pelayanan Publik. Malang. Intrans Publishing. Cet ke III

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here