Beranda Suara Rakyat Opini Siapa Penguasa Tanpa Jabatan di Kota Batu?

Siapa Penguasa Tanpa Jabatan di Kota Batu?

101
0
BERBAGI

Siapa Penguasa Tanpa Jabatan di Kota Batu?

Oleh: Arif Ramadhan

Pertanyaan pada judul tulisan ini, mungkin terngiang dalam kepala sebagian orang adalah Eddy Rumpoko – Dewanti Rumpoko – Punjul. Semua orang akan melirik pada ketiga nama tersebut, lantaran saat ini nama-nama itu selalu menghiasi wajah perpolitikan di Kota Batu. Namun ketiga nama tersebut memiliki jabatan publik, satunya telah terbukti menjadi tahanan KPK atas kasus korupsi, sedangkan dua lainnya melanjutkan perjuangan orang yang telah ditahan. Atas kata “Tanpa Jabatan” maka siapa yang memiliki akses berpengaruh pada penentuan kebijakan di Kota Batu?

Kita pahami bersama, bahwa di Kota Batu adalah kotanya para tani. Tempatnya buah-buahan, sayur, bunga dan hasil alam lainnya yang dikelola oleh masyarakatnya sendiri. Bahkan hasil ternak, macam kelinci belum ada saingan yang kuat atas penjualan yang dilakukan oleh peternak di Kota Batu, khususnya di Malang Raya. Kira-kira hal semacam itulah yang menjadi slogan warga Batu ketika ditanya tentang keunggulan daerahnya. Tanpa tertinggal mereka akan menyampaikan wisata alam yang menarik, bahkan dapat dikatakan terbaik se-Jawa Timur.

Dengan kebanggaan tersebut, patut kiranya kita memperhatikan, kebanggaan-kebanggaan yang selalu disampaikan oleh warga Batu saat ini semakin berkurang, bahkan terancam akan perkambangan Kota Batu itu sendiri. Sektor pariwisata yang didorong tidak mampu mengimbangi akan kekayaan atau slogaan kebanggan masyarakat. Atas dasar pengambil kebijakan, melalui jabatan publiknya Ia mengubah desain Kota Batu, sebelumnya didorong pada sektor pertanian, peternakan dan wisata alam, menjadi industri pariwisata buatan akhirnya booming se-Jawa Timur bahkan sampai ke mancanegara.

Wisata yang saat ini perkembangannya menyikirkan kebanggaan masyarakat Kota Batu semakin menjajahi ruang-ruang potensial untuk dikelola oleh masyarakat. Tidak ada lahan di Kota Batu yang tidak potensial, ditanam apapun akan menjadi sumber perekonomian masyarakat – kira-kira dapat dikatakan demikian. Sayangnya pemerintah Kota Batu tidak memperhatikan pada wilayah itu. Mereka menilai bahwa sektor pembangunan semacam industri pariwisata adalah potensi yang harus dikembangkan. Hal ini apakah memang menjadi keinginan warga Batu yang termusyawarahkan dengan pemerintah, atau ada hal lain, sehingga desain pembangunan lebih condong pada hal tersebut?

Dengan pembangunan semakin menjadi-jadi, masyarakat Kota Batu tidak menyadari akan kerusakan alam mereka. Banyak disampaikan di media akan kekurangan mata air. Ini adalah salah satu bukti adanya ketidak seimbangan dalam memanjemen pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Air dan lahan semakin terkikis, jika dibiarkan, kekurangan mata air di Kota Batu, tidak hanya merugikan petani dan peternak saja, melainkan merugikan masyarakat di Kota Malang dan Kabupaten Malang. Jelas bahwa sumber air yang mengalir ke dua wilayah tersebut, berasal dari Kota Batu. Sebagaimana yang dikonfirmasi oleh Arif As Sidiq Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu pada 14 Agustus 2017 di Surya Malang, bahwa mata air di Kota tersisa sebanyak 89 titik mata air. Lebih lanjut Ia menyampaikan bahwa banyak pengurangan lahan hijau dibeberapa titik.

Desain pemerintah atas pembangunan pariwisata melalui kehedak siapa? Satu orang memilki hubungan yang akan menarik ketiga nama yang disampaikan diatas. Orang yang tidak memilki jabatan tersebut adalah Paul Sastro. Ia tidak memiliki jabatan publik sebagaimana yang diemban ketiga orang tersebut, namun Ia dapat mempengaruhi ketiga orang-orang itu. Sadar atau tidak desain pembangunan di Kota Batu condong pada industri pariwisata yang merupakan campur tangan dari Paul Sastro. Ia mengendalikan ketiga orang tersebut, sehingga mendapatkan banyak tempat potensial untuk dikembangkan bisnis industri pariwisata. Berikut akan disampaikan unit usaha yang dimiliki oleh Paul Sastro:

Taman:

1.      Jatim Park I dengan luas 11 hektare di Kota Batu

2.      Jatim Park II dengan luas 15 Hektare (museum satwa 0,6 hektare, Batu Secret Zoo 14 hektare) di Kota Batu

3.      Batu Night Spectacular (BNS) dengan luas 3,5 hektare di Kota Batu

4.      Eco Green Park 3,5 hektare di Kota Batu

5.      Museum angkut 3,5 hektare di Kota Batu

6.      Museum tubuh 1 hektare di Kota Batu

7.      Predator Fun Park (PFP) 3 hektare di Kota Batu

8.      Wisata Bahari Lamongan 11 Hektare

9.      Maharani Zoo 3 hektare

10.  Suruboyo Carnival 8 hektare

11.  Citraraya World of Wonder Tangerang 2 hektare

12.  Bandung Carnival Land 1 hektare (tutup permanen)

13.  Jatim Park III 7 hektare (Dino Park 6,5 hektare, Legend Stark 2 hektare, Dino Down Town 2 hektare) di Kota Batu

Hotel

1.      Pohon Inn Hotel di Kota Batu

2.      Pondok Jatim Park di Kota Batu

3.      Klub Bunga Butik Resort di Kota Batu

4.      Tanjung Kodok Beach Resort di Lamongan[1]

Dari sekian banyak tempat usaha yang dimiliki oleh Paul Sastro, kebanyakan terdapat di Kota Batu. jika diperhatikan lebih serius, bagaimana mudahnya Paul Sastor mendapatkan izin pembangunan? Hal ini jelas relasinya dengan pemilik kebijakan di Kota Batu. Saking harmonis hubungan tersebut, hingga pajak dari industri pariwisata tidak dibayarkan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu berkurang, padahal yang didorong adalah sektor pariwisata buatan. Hal ini dapat dilihat dari hasil temuan kelompok masyarakat Malang Corruption Watch (MCW). Tahun 2015 MCW pernah menyampaikan kepada publik terkait pendapatan dari sektor pariwisata, sejumlah 53,1 Milyar yang belum terbayar, dan piutang terbesar berasal dari 24,6 Milyar dari sektor pajak hiburan yang tidak dibayarkan oleh para pelaku industri wisata.

Dari hal tersebut, tidak ada penekanan oleh pemerintah Kota Batu kepada pelaku industri wisata untuk menagih atas piutang yang tidak dibayarkan. Jatim Park Grup selaku industri pariwisata dan merupakan barometer di Jawa Timur telah nunggak pajak selama tahun 2010 – 2014, alasan tidak dibayarkan karena nilai yang diminta oleh pemerintah Kota Batu sebesar 35 persen.[2]

Juga gampangnya Paul Sastro, dari tiga kecamatan yang ada di Kota Batu telah dipetakan  sebagaimana yang tertera pada Perda No 7 Tahu 2011 tentang RTRW Kota Batu. Kecamatan Junrejo didorong pada lahan pertanian dan peternakan, seperti tempat operasinya Predator Fun Park, sebelumnya merupakan lahan tanah kas desa. Izin belum keluar, pembangunan telah selesai.[3] suguh paradogs dengan cita-cita mengedapankan partanian organik.[4] Padahal lahan pembangunan Predator Fun Park adalah lahan produktif untuk ditanam buah. Kembali lagi, pemerintah Kota Batu tidak melihat pada potensi tersebut.

Atas kuasa yang dimiliki oleh Paul Sastro, mudah sekali Ia mengendalikan ketiga orang tersebut, dan ketika Eddy Rumpoko saat ini sedang mendekap di penjara, namun nama Paul Sasto tidak menjadi temuan KPK sebagai pengusut benang merah. Padahal relasi kekuasaan di Kota Batu sejatinya ada pada dua orang ini, Paul Sastor dan Eddy Rumpoko. Banyak pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kedua orang ini, namun tidak pernah diusut secara hukum oleh Aparat Penegak Hukum (APH) – masih bersyukur karena ada KPK. Sedangkan lainnya adalah pengikut yang menumpang isi perut dan jabatan untuk menghidar dari kemiskinan.

***

Alur cerita ini masih bersambung, karena belum ditemukan bagaimana pertemuan Eddy Rumpoko dan Paul Sastro sehingga dapat membentuk Kota Batu sedemikian rupa? Apakah si Penulis yang akan membuat tulisan baru lagi atau masyarakat Kota Batu sendiri yang akan membongkar praktik tersebut? kita nantikan…

[1] http://gosipnya.blogspot.co.id/2017/08/paul-sastro-sendjojo.html
[2] Arif Ramadhan. 2018. Menyambut Pelantikan Ibu eks-Walikota dan Plt Walikota Batu Periode 2017 – 2022. http://mcw-malang.org/2018/01/07/menyambut-pelantikan-ibu-eks-walikota-dan-plt-walikota-batu-periode-2017-2022/. Diakses pada 7 Januari 2018.
[3] MCW Beber Maladministrasi Perizinan Predator Fun Park. https://malangtoday.net/malang-raya/batu/mcw-beber-maladministrasi-perizinan-predator-fun-park/. Diakses pada 29 November 2017. Media Online Malang Today
[4] Lihat Perda No 7 Tahun 2011 Tentang RTRW Kota Batu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here