Beranda Suara Rakyat Rilis Pers KPU Tertutup Semenjak Perencanaan Anggaran Pilkada 2018

KPU Tertutup Semenjak Perencanaan Anggaran Pilkada 2018

32
0
BERBAGI

Malang, 11 januari 2018. Komisi pemilihan umum daerah Kota Malang, merupakan lembaga yang telah ditetapkan sebagai penyelenggara pemilihan umum, maupun pemilihan kepala daerah, selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah, komisi pemilihan umum bertugas untuk melaksanakan kegiatan kegiatan persiapan pemilihan kepala daerah, merencanakan kegiatan dan menetapkan hasil pemilihan kepala daerah. Sebagai penyelenggara pelaksanaan pemilihan umum maupun kepala daerah, maka tingkat keberhasilan pelaksanaan pemilihan umum atau kepala daerah tersebut sangat ditentukan oleh penyelenggaranya.

Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, pada tahun 2018 ini mendapat dana hibah dari Pemkot Kota Malang sebesar 30.2 M. artinya dana yang digelontorkan tersebut kiranya mampu digunakan secara maksimal bersadarkan asas asas yang ada di dalam pasal 2 PKPU Nomor 1 tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubenur, wakil gubenur, bupati wakil bupati, walikota dan wakil walikota tahun 2018 yakni KPU mempunyai peran untuk melaksanakan pemilihan, pendidikan partisipasi masyarakat berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, profesional, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas dan aksebilitas. Malang Corruption Watch (MCW) dalam hal ini adalah organisasi masyarakat sipil yang sejauh ini konsen pada issu korupsi termasuk didalamnya adalah Korupsi politik. Salah satu agenda monitoring MCW adalah pemantauan penyelenggaraan pilkada. Sebagai bentuk komitmennya MCW dalam mendorong penyelnggaraan pilkada yang berintegritas adalah dengan memberikan catatan kritis terkait beberapa temuan dalam dokumen anggaran yang direncanakan oleh KPU Kota Malang dalam pilkada tahun 2018 diantaranya:

  1. Terjadi peningkatan jumlah dana KPU yang signifikan dari tahun 2013 sebesar 18 M menjadi 32 M pada pilkada 2018. Artinya ada penambahan dana KPU pada Pilkada 2018 sebesar 14 M. Sementara kebutuhan pembiayaan program KPU dalam penyelenggaran pilkada pada tahun 2013 dan 2018 secara substansi hampir sama. Artinya kenaikan dana KPU dalam pilkada 2018 perlu di pertanyakan. Sesuai dengan pernyataan ketua KPU Kota Malang kenaikan anggaran dana KPU Kota Malang 2018 naik dikarenakan salah satunya adalah adanya laju inflasi, sementara data BPS Kota Malang, (Malang dalam angka sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016), laju inflasi yang ada di kota malang adalah sebagi berikut :
No Tahun Laju Inflasi Jumlah
1 2014 8.14 19.765.200.000
2 2015 3,32 20.421.398.000
3 2016 2,62 20.958.480.767

Sumber : malang dalam angka 2014-2017.

Dari tabel diatas, Sangat jelas inflasi yang terjadi di kota malang dari tahun 2013 sampai dengan 2017 tidak mengalami suatu kenaikan yang signifikan. Menurut MCW, jika dana  KPU 2018 mengalami kenaikan di karenakan faktor adanya kenaikan inflasi, maka kenaikan yang seharusnya adalah 18 M + (8.14% x 18 M) = 19,7 M, kemudian untuk tahun 2015, kota malang mengalami laju inflasi sebesar 3,32 maka, dana KPU untuk Pilkada sebesar 19,7 M + (3.32 % x 19.7 M) = 20.421.398.000, selanjutnya jika menggunakan data inflasi tahun 2016 maka dana KPU kota malang Untuk Pilkada sebesar 20 M + (2.62% x 20 M) = 20.9 M.  Selain itu, MCW juga menilai bahwa, asumsi yang digunakan oleh KPU sebagai dasar penambahan jumlah dana KPU pada pilkada Kota Malang 2018 adalah tidak tepat. Jika di cermati, ternyata penambahan jumlah TPS, dari periode sebelumnya sebanyak 1.202 TPS, naik menjadi 1.400 TPS pada pilkada 2018 maka, selisihnya hanya sebanyak 198 TPS. artinya, penambahan 198 TPS pada pilkada kali ini tidak bisa dijadikan dasar penambahan jumlah anggaran untuk membiayai pilkada 2018 yang kenaikannya hampir dua kali lipat dari dana KPU untuk pilwali 2013 lalu.

  1. Pada Program sosialisasi/penyuluhan dan bimbingan teknis, KPU Kota Malang merencakanan anggaran sebesar 1 M, yang terdiri dari dana sosialisasi sebesar 3.1 M dan dana bimbingan teknis sebesar 1 M. Artinya KPU menghabiskan dana yang begitu besar hanya semata-mata untuk kepentingan sosialisasi yang patut dipertanyakan orientasi dan dampaknya terhadap kesadaran politik masyarakat. belum lagi socialisasi yang cenderung elitis dan serimonial menjadi suatu kekhawiran bersama terhadap penggunaan anggaran yang tidak berbasis pada azas pemanfaatannya. Selain itu, banyak pengalaman yang terjadi pada setiap proses elektoral, KPU cenderung lemah dalam agenda pendidikan politik terhadap masyarakat sehingga potensi munculnya persoalan yang sama dilakukan oleh KPU Kota Malang dalam Pilkada kali ini jika, KPU sendiri tidak maksimal dalam melakukan agenda pendidikan politik yang secara serius menyasar pada pembangunan kesadaran politik warga bukan sebatas sosialisasi semata. Sementara itu, untuk anggaran 1 M yang dianggarkan untuk kegiatan Bimtek, pun dipertanyakan kejelasannya, apakah Bimtek itu dilakukan terhadap masyarakat, atau bimtek untuk panitia penyelenggara? Jika bimtek dilakukan kepda masyarakat lantas bagaimana wujud dan bentuknya? Demikian juga jika bimteknya dilakukan untuk panitia penyelenggara maka terjadi pendobelan budget dalam perencanaan anggaran KPU karena program bimtekpun dianggarkan dalam agenda PPK, PPS, KPPS, PPDP. Artinya, terdapat kekaburan dalam logika perencanaan yang dilakukan oleh KPU sehingga memunculkan pertanyaan publik tentang akuntabilitas dan transparansi KPU sebagai institusi penyelenggara pilkada.
  2. Dalam hal pembentukan PPK,PPS, KPPS dan PPDP yang menghabiskan anggaran sebesar 137.085.000. anggaran tersebut digunakan dalam rangka :
  • Pembentukan dan pelantikan PPK : 144.750.000
  • Pembentukan dan pelantikan PPS : 119.950.000
  • Pembentukan dan pelantikan KPPS : 180.710.000
  • Pembentukan dan PPDP :    500.000
  • Bimbingan teknis PPK  :    810.000
  • Bimbingan teknis PPS :  165.000
  • Bimbingan KPPS :  400.000
  • Bimbingan teknis PPDP :   800.000

Artinya, pada tahapan pembentukan saja, KPU harus mengahabiskan dana sebesar 1.1 M untuk membiayai agenda pembentukan dan pelantikan yang dilakukan secara terpisah. padahal, Proses pembentukan dan pelantikan itu bisa dilakukan berbarengan dalam satu agenda sehingga tidak terjadi pemborosan dalam penggunaan anggaran dalam kegiatan serimonialistik. Hal demikian menjadi indikasi bahwa KPU masih jauh dari nilai dan azas umum penggunaan anggaran yang efektif, efisien dan proporsional.

  1. Selain itu, anggaran yang dianggap oleh MCW tidak optimal adalah di dalam pengadaan undang undang, peraturan juklis, buku panduan, dalam anggaran mencapai nominal 235.000, MCW melihat alokasi untuk hal ini kuranglah tepat. Berikut adalah rincian dana yang dianggarkan untuk pengadaan kebutuhan materi oleh KPU
No Penyelenggara Pilkada Jumlah eks Jumlah total Keterangan
1 Kpu Kota Malang 100 eks 21.940.000 Berarti satu eks seharga 210 ribu
2 5 PPK 50 eks (setiap 1 PPK membutuhkan 10 eks)   5.428.500 Berarti satu eks seharga 108 ribu
3 57 PPS 57 eks (setiap PPS membutuhkan 1 eks )   1.140.000 Setiap eks seharga 20 Ribu
4 KPPS/ TPS (1400 TPS) 4200 eks (setiap kpps membutuhkan 3 eks) 42.000.000 Setiap eks seharga 10 Ribu
5 PPDP 2.800 Eks ( setiap PPDP membutuhkan 2 eks) 28.000.000 Setiap eks sebesar 10 Ribu

Berdasarkan penjelasan pada tabel di atas, terdapat beberapa hal penting yang perlu dipertanyakan kembali proporsionalitasnya adalah apakah, penggandaan materi untuk kebutuhan KPU sebanyak 100 eks dengan jumlah anggaran yang direncanakan sebesar 21.9 Juta adalah akumulasi dari keseluruhan harga satuan berdasarkan jenis materinya ataukah jumlah tersebut hanya mencakup satu jenis materi saja. Sementara, dalam dokumen rancangan anggaran yang diajukan oleh KPU menyebutkan pengadaan itu bersifat paketan, namun tidak dibarengi dengan keterangan yang jelas sehingga hal ini menjadi persoalan di mata publik. Jika demikian maka, patut di duga bahwa, KPU dari sejak dalam perencanaan saja sudah menunujukan kecenderungannya untuk tertutup dengan akses publik terhadap rincian mata anggaran yang direncanakan.

  1. KPU kota Malang kembali mengalokasikan dana pengelenggarakan pilkada kurang maksimal, menurut MCW yang termasuk tidak maksimal adalah KPU kota malang kembali mengangarkan rapat kerja atau bimtek KPU Kota/PPK/PPS/KPPS yang sebesar 270.690.000 yang mencakup rapat kerja atau pelatihan sebesar 1.191.615.000, sementara PPK,PPS ataupun KPPS sudah mendapatkan alokasi bimtek dengan nominal yang tinggi pula.
  2. Dana untuk sosialisasi penyuluhan dan bimbingan teknis Sebesar 172.410.000, sedangkan honorarium kelompok kerja KPU Kota malang sebesar 10.899.100.000, dikarenakan pokja yang ada di dalam POKJA KPU terlalu banyak, padahal menurut MCW bisa di sederhanakan, misalkan dengan menggabung pokja pembentukan PPK dan PPS digabung dengan Pokja pembentukan KPPS, pokja pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perhitungan suara digabung dengan pokja pokja pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara.

Rekomendasi yang diajukan oleh MCW adalah sebagai berikut :

  1. agar KPU kota Malang mengalokasikan dana yang sebesar kurang lebih 30 M tersebut secara efektif dan efesien,hingga dapat menyasar kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Malang.
  2. Agar Anggaran KPU tentang sosialisasi atau penyuluhan atau bimbingan teknis digunakan oleh KPU berpedoman pada asas kepentingan untuk umum. Misalkan lebih menyasar pada masyarakat menengah kebawah.
  3. Mcw Mengharapkan agar KPU Kota Malang mampu melakukan sosialisasi dan penyadaran serta melakukan pendidikan politik rakyat secara maksimal dengan adanya dana yang sangat tinggi tersebut. Bukan hanya mensosialisasikan prosedur dan jadwal pilkada Kota Malang.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here