Beranda Suara Rakyat Rilis Pers MENGUNGKAP SINDIKAT MAFIA PARKIR KOTA MALANG

MENGUNGKAP SINDIKAT MAFIA PARKIR KOTA MALANG

50
0
BERBAGI

MENGUNGKAP SINDIKAT MAFIA PARKIR KOTA MALANG

Malang, 9 Januari 2018. Fenomena parkir di Kota Malang saat ini kondisinya sangat memprihatinkan terutama di dalam sistem tata kelola penyelenggaraan perparkiran. Selain itu, adanya perubahan tarif di dalam perda No. 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum terutama mengenai perubahan tarif sektor parkir menambah rentetan panjang persoalan yang ada. Perubahan tarif dirasa sangat memberatkan karena kenaikannya tidak berdasarkan kebutuhan masyarakat. Selain itu, kenaikan tarif juga tidak didukung dengan peningkatan pelayanan dan prasarana/fasilitas yang memadai.

Dilain sisi hingga hari ini disektor retribusi parkir tidak menyumbang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada tahun anggaran 2013 pemerintah daerah Kota Malang menganggarkan pendapatan retribusi parkir di Kota Malang sebesar 2,3 miliyar, 2.4 miliyar 2014  dan 3.3 miliyar pada tahun 2015. Namun target tersebut masih terkendala pada tahap pelaksanaan, padahal potensi yang sesungguhnya dapat melebihi target yang dicanangkan oleh pemerintah daerah. Berikut dapat kita lihat realisasi pendapatan retribusi parkir pada 3 tahun terakhir.

Grafik 1.1 Realisasi Pendapatan Retribusi Parkir[1]

Dalam 3 tahun terakhir dapat kita lihat target untuk tahun anggaran 2013 dan 2014 tercapai, namun pada tahun anggaran 2015 pendapatan retribusi parkir tidak tercapai. Pada tahun 2016 pemerintah Kota Malang mentargetkan PAD pada sektor retribusi parkir cukup signifikan yakni ± 7 miliyar dan dirubah menjadi ± 6 milyar dengan kebijakan menaikkan tarif retribusi parkir. Namun pada tahun 2016 realisasi pendapatan parkir tidak jauh berbeda dan tidak mengalami kenaikan. Adapaun catatan kami terkait permasalahan parkir di Kota Malanga dalah sebagai berikut:

  1. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum tidak memiliki pertimbangan Dasar Pembentukan yang jelas (tidak ada naskah akademik, perda spesifik parkir, perwali)
  2. Kebijakan Kenaikan Tarif Retribusi (Parkir) tidak mengalami peningkatan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah
  3. Potensi Pendapatan Asli Daerah Pada Sektor Retribusi Parkir mengalami kebocoran
  4. Realitas pegelolaan Lahan Parkir dikelola dan dimanfaatkan oleh sindikat, diantaranya paguyuban, karang taruna, keluarahan bahkan oknum anggota dewan dan oknum dishub juga menjadi bagian.

Oleh karena itu kami yang tergabung dalam koalisi antiperda tidak pro rakyat (Malang Corruption Watch dan Fakultas Hukum Univ Widyagama Malang) menintah pemerintah daerah Kota Malang di antaranya sebagai berikut

  1. Pemerintah Kota Malang (Dinas Perhubungan) melakukan peninjauan ulang atas penggunaan payung hukum tentang tata kelola parkir Kota Malang yakni dengan mengusulkan perda dan turunannya yang lebih spesifik yang mengatur tentang pentarifan, tempat parkir, sistem pembagian hasil retribusi dan sanksi.
  2. Pemerintah Kota Malang (Dinas Perhubungan) menyampaikan secara rutin baik berkala maupun tersedia setiap saat kepada publik yang berkenaan dengan jumlah titik parkir, jumlah juru parkir dan jumlah pendapatan yang dihasilkan dari sektor retribusi parkir.
  3. Pemerintah Kota Malang (Dinas Perhubungan) melakukan penindakan tegas kepada oknum/mafia pengguna dan pemilik lahan parkir liar dengan mengambil alih secara penuh lahan untuk dapat kelola oleh pemerintah daerah.
  4. Pemerintah Kota Malang (Dinas Perhubungan) menerapkan system parkir berlangganan untuk mencegah kebocoran pendapatan retribusi parkir.
  5. Pemerintah Kota Malang (Dinas Perhubungan) melakukan pengawasan dan control terhadap keberadaan parkir tidak resmi di Kota Malang

CP : Nursasi Atha (Divisi Korupsi Politik : 082335405068)

[1] Realisasi pendapatan retribusi parkir yang diperoleh dari LHP BPK 2013-2015

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here