Beranda Suara Rakyat Rilis Pers Pemerintah Kota Malang Masih Tertutup

Pemerintah Kota Malang Masih Tertutup

52
0
BERBAGI

(Optimalisasi Pengelolaan Informasi Publik Kota Malang)
Malang, 29 Agustus 2017. Pada tahun 2015 Kota Malang sabet dua penghargaan di ajang PPID Award 2015. Penghargaan tersebut merupakan anugerah dalam pengelolaan informasi yang dikelola oleh PPID Kota Malang dalam hal pengelolaan website. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Jawa Timur pada tahun 2016, Kota Malang berada pada posisi nomor 8 dari 38 Kota dan Kabupaten jawa timur. Skor yang diperoleh dari penilaian KI adalah 71,69 dengan keterangan cukup terbuka. Angka tersebut diperoleh dari beberapa indicator dalam memberikan penilaian kepada pemerintah Kota Malang dengan instrument monitoring dan evaluasi website dan checklist dokumen badan publik (Informasi yang wajib tersedia setiap saat).
Adapun temuan-temuan Malang Corruption Watch terhadap pengelolaan keterbukaan informasi public di Kota Malang antara lain sebagai berikut;
1. Informasi mengenai laporan keuangan
Informasi mengenai laporan keuangan terdiri dari
a. Infromasi rencana dan laporan realisasi anggaran,
Konten ini diwakili oleh informasi mengenai rencana kerja anggaran dan realisasi yang dapat bersumber dari RKA-KL dan laporan realisasi anggaran. Dalam konten ini pemerintah Kota Malang tidak menyediakan secara tidak lengkap informasi tersebut.  Hal ini tidak sesuai dengan sebagaimana dimaksud pasal 11 huruf d Perki No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik bahwa ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas: informasi laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan Yang Disusun Sesuai Dengan Standar Akuntansi Yang Berlaku
b. Informasi neraca,
konten ini diperoleh dari laporan neraca tahunan badan public. Dalam konten ini Dalam konten ini pemerintah Kota Malang tidak menyediakan sama sekali (0). Sebagaimana dimaksud pasal 11 huruf d Perki No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik bahwa ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas: informasi Neraca.
c. Informasi daftar investasi dan asset (administrasi barang milik daerah).
konten ini diwakili oleh table yang berisi investasi dan asset beserta nominal; masing-masing pada tahun lalu. Hal ini juga tidak sesuai dengan sebagaimana dimaksud pasal 11 huruf d Perki No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik bahwa ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas: Daftar Aset Dan Investasi
2. Informasi Terkait Badan Publik
Informasi Terkait Badan Publik sebagaimana dimaksud yakni
a. informasi mengenai kedudukan, domisili, beserta alamat dan kontak.
Konten ini diwakili dengan informasi mengenai kedudukan kantor alamat, kantor no. telepon yang disediakan untuk layanan masyarakat. Alamat dan kontak Setda Kota Malang. Dalam konten ini pemerintah Kota Malang tidak menyediakan (0). Hal ini tidak sesuai dengan  pasal 11 Ayat (1) huruf a angka 1 Perki No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik bahwa informasi tentang profil Badan Publik yang meliputi: informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Badan Publik beserta kantor unit-unit di bawahnya
b. Struktur organisasi beserta profil singkat Pejabat Struktural
Konten ini diwakili dengan informasi mengenai struktur organisasi dan profil pejabat. Dalam konten ini pemerintah Kota Malang tidak menyediakan (0). Hal ini tidak sesuai dengan pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 Perki No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik bahwa informasi tentang profil Badan Publik yang meliputi: struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat structural.
3. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik
Informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan public sebagaimana dimaksud yakni;
a. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup badan publik.
Konten ini diwakili oleh ringkasan table yang memuat: 1. Nama program dan kegiatan; 2. Penanggungjawab; 3. Kontak; 4. Besaran anggaran yang bersumber dari ringkasan DIPA dan.atau RKA-KL.  Dalam konten ini pemerintah Kota Malang informasi yang disediakan kurang lengkap (1). Hal ini tidak sesuai dengan pasal 11 huruf b Perki No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik bahwa ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas: 1. Nama program dan kegiatan; 2. Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi; 3. Target dan/atau capaian program dan kegiatan; 4. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan; 5. Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah; 6. Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik.
b. Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik
Konten tersebut dapat diwakili oleh ringkasan laporan akses informasi publik yang memuat : a)jumlah permohonan informasi publik yang diterima; b) Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik; c) Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian/seluruhnya dan permohonan informasi publik yang ditolak; d) Alasan penolakan permohonan informasi public. Dalam konten ini pemerintah Kota Malang tidak menyediakan/tidak ada (0). Hal ini tidak sesuai dengan pasal 11 huruf e Perki No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
Terkait pengelolaan informasi yang wajib tersedia setiap saat terdapat 2 indikator yang cukup krusial yakni;
4. Seluruh kebijakan yang ada beserta dokumen pendukungnya
Konten ini diwakili dengan dokumen yang memuat informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat public dalam pertemuan yang terbuka untuk umum, dapat berupa notulensi atau berita acara. Dalam konten ini pemerintah Kota Malang menyediakan tapi kurang lengkap (1). Hal ini kurang sesuai sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) huruf q Perki No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik bahwa Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum
5. Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik
Konten ini diwakili informasi dengan ketersediaan dokumen laporan kegiatan pelayanan informasi public yang dilaksanakan Dalam konten ini pemerintah Kota Malang tidak menyediakan tapi kurang lengkap (1). Hal ini juga kurang sesuai sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) huruf k Perki No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik bahwa Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya;
Adapun temuan lain selain indikator penilaian di atas antara lain:
1. Dalam website Pemerintah Kota Malang tidak mencantumkan konten khusus mengenai pembentukan PPID di Badan Publik diantaranya; salinan SK pembentukan PPID, informasi mengenai struktur PPID, SOP Layanan Informasi Publik.
2. Pada tahun 2015 visitor KI memberikan penilaian terhadap dukungan meja informasi, visitor menilai tersedianya meja informasi, petugas khusus, computer khusus, lemari dokumen khusus, formulir permohonan informasi, telepon, papan informasi public, buku register permohonan informasi, papan keterangan meja layanan informasi/PPID dan papan keterangan jam layanan informasi publik. Namun pada tahun 2017 berdasarkan temuan dan wawancara MCW kepada PPID utama (dinas komunikasi dan informatika) meja informasi, petugas informasi, computer khusus, papan informasi public, papan keterangan meja layanan informasi public/PPID tidak tersedia
3. Beberapa pemohon yang mengakses dokumen public tidak dipenuhi oleh pemerintah Kota Malang, bahkan ada yang sampai melakukan sengketa ke Komisi Informasi (KI) Jatim.
Analisis
Dari data hasil temuan tersebut MCW menilai pemerintah Kota Malang tersebut secara garis besar dapat dikatakan Bemerintah Kota Malang masih tertutup dalam transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan informasi publik. Berikut catatan terkait dengan transparansi dan akuntabilitas pemerintah Kota Malang:
1. Pemerintah Kota Malang kurang memiliki kesadaran untuk transparan dan akuntabel dalam hal penyediaan informasi kepada publik.
Hal ini dapat dilihat dimana belum ada pemenuhan unsur-unsur transparansi dan mekanisme yang jelas dalam pengelolaan informasi pemerintah Kota Malang untuk terbuka kepada publik. Sebagai contoh penyediaan informasi yang wajib disediakan, informasi berkala dan ada setiap saat. Selain itu, dalam hal pemenuhan informasi terkait dokumen publik dan program kerja, pemerintah Kota Malang masih terkesan kewalahan dalam menanggapi kewajiban untuk memenuhi permintaan informasi publik. Kemudian dokumen tersebut tidak diinformasikan kepada kepada publik.
2. Pemerintah Kota Malang sangat lamban dalam mekanisme pengelolaan informasi public.
Hal ini terlihat dari permintaan informasi respon pemerintah Kota Malang sangat lama dan memerlukan tahapan-tahapan yang justru mempersulit dalam mengakses dokumen publik.
3. Pemerintah Kota Malang dan SKPD terkait kurang responsif terhadap permintaan informasi sesuai UU 14 2008.
Secara keseluruhan, permintaan informasi yang dilakukan oleh pemohon mayoritas tidak dikabulkan oleh Pemkot Malang. Misalnya permohonan Walhi mengenai kontrak kerja revitalisasi Hutan Kota Malabar, Amdal. Permohonan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Malang dengan PT CGA MCW terkait dokumen APBD 2017, Naskah akdemik atas perubahan perda retribusi Kota Malang Nomor 3 tahun 2015, Titik parkir Kota Malang, Pendapatan Retribusi Parkir 2014-2016 keuangan dan program kegiatan tidak dikabulkan dan tidak mendapatkan respon baik. Bahkan hampir semuanya masuk pada tahapan keberatan. Namun demikian, tetap saja SKPD terkait masih enggan memberikan data dan informasi terkait yang dhimohonkan.
 Rekomendasi
Atas dasar data dan analisa diatas, MCW bersama dengan FoI Network, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keterbukaan Informasi di Indonesia ikut terlibat dalam pembuatan blueprint PPID mendorong agar upaya reformasi PEMERINTAH KOTA MALANG melalui transparansi dan akuntabilitas INFORMASI perlu diprioritaskan.
1. Pemerintah Kota Malang harus menyediakan informasi public baik sifatnya berkala maupun ada setiap saat dan disampaikan kepada publik sebagai upaya pertanggungjawaban (akuntabilitas). Selain itu hal tersebut sebagai upaya mendorong percepatan reformasi pemerintah daerah dalam pencegahan tindak pidana korupsi.
2. Pemerintah Kota Malang harus meningkatkan pelyanan informasi utamanya pelayanan yang diberikan PPID Kota Malang.
3. Pemerintah Kota Malang hrus meningkatkan profesionalitas di dalam memberikan layanan informasi publik.
4. Pemerintah Kota Malang harus membuat kebijakan untuk mendorong transpasansi dan akuntabilitas publik kepada masing-masing SKPD terkait.
5. Pemerintah Kota Malang harus mendorong upaya transparansi, jika SKPD tidak menyampaikan informasi publik, pemerintah dapat memberi sanksi dan menganulir SKPD terkait.
6. Pengelolaan informasi oleh PPID perlu dioptimalkan sebagai upaya responsif terhadap keterbukaan dan akuntabilitas pemerintah daerah kepada publik dalam hal laporan keuangan, program kerja dan lain halnya.
Contact Person :               Buyung Jaya Sutrisna (0823-3251-5159Devisi Riset dan Dokumetasi MCW 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here