Beranda Suara Rakyat Rilis Pers Masalah Pendataan Bantuan Bagi Warga Miskin, Kementerian Sosial Wajib Bertanggung Jawab

Masalah Pendataan Bantuan Bagi Warga Miskin, Kementerian Sosial Wajib Bertanggung Jawab

30
0
BERBAGI

Malang, 30 Januari 2018, Berbagai program perlindungan sosial bagi warga miskin di Kota Malang dan Indonesia belum tepat sasaran. Program unggulan seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Beras Untuk Keluarga Sejahtera (Rastra), bantuan rumah tidak layak huni, mengalami masalah pendataan dan informasi.

Selain itu terdapat permasalahan pendataan warga miskin antara Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik, serta aparatur pemerintahan daerah seperti Dinas Sosial, Kelurahan, BPS, belum terpadu menjadi masalah sebab banyak ditemukan beberapa masalah. Selain itu masalah informasi mengenai keringanan biaya berupa program bantuan melalui Surat Pernyataan Miskin di Kota Malang belum dipahami secara menyeluruh oleh warga, bahkan untuk lingkup RT dan RW.

Adapun beberapa masalah antara lain:

  1. Warga belum mengetahui keluarganya masuk dalam kepesertaan penerima bantuan iuran. Informasi yang tidak merata baik cara mengusulkan kepesertaan PBI daerah dan nasional hingga tidak mengetahui dirinya masuk dalam kepesertaan PBI-KIS. Kebijakan dalam lingkup lokal yakni pembuatan surat pernyataan miskin di masyarakat telah menjadi solusi di Kota Malang.
  2. Masalah verifikasi dan validasi warga miskin seperti data berganda dan data yang telah dihapus oleh petugas sosial masyarakat (PSM) atau pencacah data muncul kembali di tahun berikutnya.
  3. Pemuktahiran data terpadu antara BPS dan Dinas Sosial perlu dilakukan. Pada tahun 2015, pembentukan Tim Nasional Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menjadi dasar pemutakhiran basis data terpadu yang dilaksanakan oleh BPS dalam rangka pendataan program perlindungan sosial, salah satunya berkaitan dengan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional.
  4. Data yang diusulkan dari Dinas Sosial ke Kementerian Sosial sudah yang diverifikasi dan validasi. Akan tetapi berdasarkan keterangan dari berbagai pihak, data yang turun dari Kementerian Sosial masih data lama. Akibatnya proses verifikasi dan validasi terkesan tidak berguna.

Terdapat perbedaan data angka kemiskinan oleh Badan Pusat Statistik dan penerima bantuan iuran di Kota Malang. Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan indikator antara kedua instansi tersebut. Berikut adalah penyajian data yang dihimpun yakni :

 

Tahun Angka Kemiskinan / Jumlah Penduduk Penerima PBI – KIS Penerima PBI-APBD
2014 5,20% / 44.980 jiwa 106.902 20.190 jiwa
2015 4,20% / 37.050 jiwa 24.190 jiwa
2016 129.314 jiwa (SK Kemensos) 24.924 Jiwa
119.854 jiwa (data PBI-KIS)
2017 111.768 Jiwa (SK Kemensos) 27.956 Jiwa

(Jamkesda Okt 2017)

Tabel: Data penerima bantuan iuran – Kesehatan di Kota Malang

Dengan melihat data tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat berbagai perbedaan data khususnya pada sektor kesehatan di Kota Malang. Padahal pendataan menjadi hal yang penting untuk menentukan siapa penerima bantuan program perlindungan sosial. Di Kota Malang sendiri terdapat beberapa program perlindungan sosial seperti:

  1. Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan kerja bagi anak jalanan
  2. Pembinaan Petugas Sosial Masyarakat di Kota Malang
  3. Pemberdayaan Karang Werdha
  4. Pemberdayaan Karang Taruna Kota Malang
  5. Pusat edukasi NAPZA
  6. Pemberian Bantuan beras pra sejahtera daerah (RASDA)
  7. Penyaluran Beras Keluarga pra Sejahtera (RASTRA)
  8. Pemenuhan Kebutuhan dasar bagi disabilitas
  9. Operasional Program Keluarga Harapan
  10. Upaya pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di puskesmas
  11. Upaya promosi kesehatan seperti posyandu,kader kesehatan, kader kelurahan siaga, perbaikan gizi (bantuan makanan tambahan), dan pengembangan lingkungan hidup sehat.

Hingga saat ini, belum ada data terpadu di Kota Malang untuk sejumlah penerima bantuan program perlindungan sosial sebab data yang muncul seringkali berulang. Oleh karena itu Malang Corruption Watch menyatakan sikap dan mendesak :

  1. Mendesak tanggung jawab Kementerian Sosial untuk memberikan data program perlindungan sosial ke tingkat daerah (Kota Malang) secara tepat dan sesuai dengan usulan dari daerah.
  2. Mendesak Dinas Sosial dan Pemerintah Kota Malang serius dalam pembuatan data terpadu bagi program perlindungan sosial di Kota Malang agar berpihak pada Wong Cilik
  3. Meningkatkan informasi terkait bantuan sosial dan alur surat pernyataan miskin di Kota Malang secara menyeluruh.
  4. Mendorong peran serta masyarakat untuk turut serta aktif dalam mengawasi program bantuan dari pemerintah agar tidak tepat sasaran.

Cp : Bayu Diktiarsa – (Divisi Riset Malang Corruption Watch)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here