Beranda Informasi 70 LSM Gelar Konferensi Masyarakat Sipil Jawa Timur 2015

70 LSM Gelar Konferensi Masyarakat Sipil Jawa Timur 2015

191
0
BERBAGI
Dok. MCW
Dok. MCW

Organisasi masyarakat sipil di Jawa Timur menggelar konferensi guna merumuskan gerakan perubahan di Jawa Timur kedepan. Terdapat 120 peserta dari organisasi masyarakat sipil yang akan mengikuti agenda ini selama 3 hari yang diselenggarakan di Agro Kusuma Batu mulai tanggal 10 Maret-12 Maret 2015. Organisasi Masyarakat Sipil di Jawa Timur ini akan menyusun strategi gerakan berdasarkan 3 isu pokok ; demokratisas, penegakan hukum, dan penegakan HAM di Jawa Timur.

Pemilu 2014 yang diramalkan akan mampu membawa perubahan yang lebih baik ternyata belum terlihat sampai saat ini. Pasca pemilu 2014 silih berganti terjadi masalah yang ditimbulkan oleh elit politik di tingkat nasional maupun di lokal. Baik eksekutif maupun legislative tidak cukup terlihat segera melakukan kerja yang maksimal dalam tiga isu pokok diatas.

Begitu juga di lokal Jawa timur, kami melihat belum adanya perubahan fundamental yang dihasilkan oleh rezim pemilu. Malah actor-aktor politik yang terpilih dalam pemilu 2014 terlihat tidak mempunyai visi politik yang jelas. Secara rinci kita bisa melihat beberapa persoalan yang ada di Jawa Timur Sebagai berikut;

  1. Berdasarkan hasil analisa tim riset MCW atas LHP LKPD (Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) yang diterbitkan oleh BPK RI (Badan Pemeriksan Keuangan Republik Indonesia) tahun 2013, setidaknya ditemukan potensi kerugian Negara hingga 126 Miliar. Kerugian tersebut merupakan akumulasi dari berbagai praktik penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah baik eksekutif maupun legislatif. Setidaknya ada 386 praktik penyimpangan yang terjadi dan tersebar di hampir seluruh Berdasarkan keterangan resmi pengadilan tindak pidana korupsi jawa timur, setidaknya terdapat 141 perkara korupsi yang telah divonis pada tahun 2013 dan 95 kasus pada tahun 2014. Dari total 236 kasus (141 [2013]+95[2014]) hanya 94 kasus atau 39.8% dari seluruh kasus tervonis pengadilan tipikor yang dapat terpantau oleh Malang Corruption Watch. Berdasarkan hasil analisis MCW terhadap kasus-kasus tersebut, terlihat bahwa proses penegakan hukum kasus korupsi belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hal ini terlihat dari masih banyaknya vonis ringan yang diberikan kepada koruptor, serta masih minimnya usaha pengembalian kerugian Negara akibat korupsi utamanya melalui putusan pengadilan. Bila berdasarkan pada putusan pengadilan tipikor, setidaknya terdapat 6,5 Miliar kerugian Negara yang diakibatkan oleh para pelaku korupsi padatahun 2013, dan 157 Miliar pada tahun 2014. Sayangnya, dari total kerugian 163 Miliar, hanya 47.5 Miliar saja yang berhasil dikembalikan oleh aparat penegak hukum. Selain itu masih minimnya vonis kategori berat dan vonis kategori sedang mengindikasikan lemahnya upaya pemberantasan korupsi. bukan berarti seluruh pelaku korupsi harus dihukum berat, akan tetapi vonis sedang dan berat menunjukkan bahwa pelaku korupsi memiliki kesalahan yang amat fatal sehingga Ia harus dihukum berat. Dengan kata lain, vonis sedang dan berat diberikan hanya kepada mereka yang berada dalam lingkaran pelaku intelektual kejahatan korupsi. Selama 2 tahun ini, para penegak hukum berhasil memberikan hukuman berat kepada 13 pelaku korupsi sepanjang 2013-2014. Artinya, hanya ada 13 pelaku intelektual tindak pidana korupsi yang berhasil diberantas oleh penegak hukum di jawa timur.
  2. Terabaikannya keterlibatan publik dalam perumusan kebijakan publik. Publik hanya dijadikan objek pembangunan yang ide besarnya sudah digariskan oleh pemerintah. Sehingga, jika ada gonta-ganti kebijakan maka publik-lah yang menanggung dampaknya tanpa bisa memprotes lebih jauh.
  3. Informasi yang dikelola pemerintah, penegak hukum, dan partai politik masih tetap tertutup meskipun sudah ada UU KIP.
  4. Keterputusan relasi konstituensi antara legislator dengan masyarakat. Baik legislator di lokal kota/kabupaten maupun di tingkat provinsi dan nasional.
  5. Menguatnya oligarki di tingkat lokal dengan ditopang oleh kekuatan aktor politik, militer, maupun pengusaha yang berada di tingkat pusat. Sekilas, hampir seluruh kab/kota di Jawa Timur bercokol bos lokal yang berkelindan dengan pemerintah dan aktor politik. Pemerintahan lokal yang oligarkis inilah yang meminggirkan kesejahteraan rakyat banyak, HAM, dan layanan publik yang berkualitas.
  6. Lahirnya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, berpotensi menjadi masalah baru jika tidak dikawal dengan maksimal. Pembangunan nasional yang bervisi pembangunan dari desa bisa jadi malah menimbulkan konflik baru. Misalnya, korupsi, konflik antar kelompok, homogenitas desa, kemandirian masyarakat, desa sebagai objek pembangunan yang sudah dirumuskan, dsb.

Atas dasar itulah maka MCW, Kontras Jatim, LBH Surabya, LPKP Jatim, KRPK Blitar, LKK Madiun dan Irdes Situbondo, menginisiasi terselenggaranya Konferensi Masyarakat Sipil di Jawa Timur.

Adapun Tujuan dari konferensi ini adalah:

  1. Mengidentifikasi peluang dan tantangan di Jawa Timur pasaca Pemilu 2014
  2. Merumuskan gerakan bersama
  3. Mendesain rencana kerja yang saling terintegrasi antar OMS di Jatim kedepan
  4. Melakukan kritik dan saran agar pemerintah Provinsi dan pemerintah kab/kota, Kejaksaan Tinggi serta KPU untu lebih serius dalam mendorong demokrasi di tingkat lokal. Terutama dalam hal pemberantasan korupsi, penegakan hukum dan HAM.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.