Beranda Suara Rakyat Rilis Pers Abdurrachman Bebas,Preseden Buruk Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi

Abdurrachman Bebas,Preseden Buruk Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi

47
0
BERBAGI

Salah satu unsur yang paling penting dari hukum adalah keadilan. Cita-cita hukum untuk menegakkan keadilan direfleksikan dalam suatu adagium hukum Fiat justitia et pereat mundus. Ada juga yang menyebutnya Fiat Justitia, ruat caelum. Keadilan harus ditegakkan apapun resikonya. Oleh karena itu, keadilan harus menjadi “nilai yang harus siap dipertahankan dan dijunjung tinggi” dalam praktik penegakan hukum.

Rabu, 16 September 2020, Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya memutus bebas kepada tersangka kasus dugaan korupsi Mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Abdurahman. Menanggapi putusan tersebut, Malang Corruption Watch yang sejak awal ikut mengawal kasus ini, melalui siaran pers ini akan memberikan beberapa catatan kritis:

  1. Bahwa hakim yang memutus bebas Abdurrachman, M.Kes, mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dari semua Dakwaan Penuntut Umum (vrijpraak) menjadi preseden buruk bagi upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, khususnya Pemerintah Kabupaten Malang. MCW memandang Bahwa dugaan kasus korupsi dana kapitasi di Kabupaten Malang ini telah menimbulkan kerugian dan dampak social, dampak ekonomi maupun kesehatan yang bagi masyarakat Kabupaten Malang dalam mengakses sector pelayanan kesehatan, maka seharusnya dugaan kasus korupsi ini dapat dikembangkan sampai pada actor intelektualnya.
  2. Bahwa penilaian majelis hakim yang menyatakan bahwa tindakan terdakwa yang melakukan pemangkasan anggaran sebesar 7 persen Dana Kapitasi Kabupaten Malang yang dianggap wajar. Ini patut dipertanyakan. MCW memandang bahwa pandangan hakim yang menilai ada kewajaran atas pemotongan 7% dari yang seharusnya 70% ini harus disandingkan dengan putusan mantan Bupati Jombang Nyono Suharli. Berdasarkan pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya Nomor 102/Pid.Sus/Tpk/2018/PN.Sby dengan terdakwa Nyono Suharli Wihandoko Mantan Bupati Jombang atas korupsi Dana Kapitasi Kabupaten Jombang. Putusan ini seharusnya dapat digunakan sebagai yurisprodensi atau pertimbangan hakim untuk memutus perkara dugaan korupsi dana kapitasi di Kabupaten Malang tersebut. Didalam putusan mantan Bupati Jombang tersebut, Hakim menyatakan bahwa Nyono bersalah sehingga dijatuhkan pidana penjara 3 tahun 6 bulan. Walaupun Nyono Suharli melakukan pemotongan dana kapitasi sebesar 6 persen. Artinya korupsi tidak memandang berapa nominal yang di korupsi, berapapun nominalnya, merugikan keuangan negara, guna memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dan ditambah merugikan masyarakat luas atas korupsi tersebut, maka dugaan kasus korupsi tersebut harus dihukum dengan seadil-adilnya.
  3. Bahwa Kejaksaan Kabupaten Malang harus mendalami faktar persidangan terdakwa Yohan Charles Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 102/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby. Didalam putusan tingkat pertama Pengadilan Negeri Surabaya No 102/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby tersebut menunjukkan beberapa fakta persidangan yang patut didalami kembali oleh kejaksaan Kabupaten Malang.
  4. Kesaksian saksi, yang merupakan pegawai Internal Dinas Kesehatan Kabupaten Malang,  yang hadir dalam persidangan dibawah sumpah menyebutkan bahwa saksi sering melihat  terpidana YC masuk ke ruangan Abdurahman dengan membawa map, bahkan saksi menjelaskan bahwa YC suatu hari pernah masuk ke ruangan Abdurahman dengan membawa paperbag oleh-oleh warna cokelat. Dan pada hari yang sama, A membawa keluar tas paper bag tersebut dari ruangan.
  5. Bahwa saksi lainnya, hadir dipersidangan dibawah sumpah juga menerangkan bahwa Abdurahman sering memanggil YC, kadang YC juga menghadap sendiri.  Saksi menerangkan pada suatu saat, saksi melihat bahwa YC membawa bentuk bungkusan kresek warna hitam, kemudian juga melihat YC membawa Paper bag masuk ke ruangan A. saksi ini juga menerangkan bahwa pada tahun 2015, pernah melihat barang dikemas dalam paper bag diletakkan di kursi jok mobil bagian tengah, pada saat turun dari mobil, Karena hujan, buru-buru masuk ke rumah, isi dari bungkusan tersebut jatuh, saksi melihat bahwa yang jatuh  merupakan satu gepok uang tunai, itu menjelang agenda pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Malang.

Oleh karena itu, kesaksian para saksi didalam persidangan putusan Nomor 102/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby tersebut menjadi petunjuk kejaksaan Kabupaten Malang dan Aparat Penegak Hukum lainnya untuk mendalami kasus tersebut dan mampu mengembangkan perkara ini sesuai dengan beberapa bukti petunjuk yang dapat digunakan.

Cp : Ibnu Syamsu, Wakil Koordinator Malang Corruption Watch.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.