Beranda Suara Rakyat Opini Gagalnya KPU Menyelamatkan Hak Konstitusional Warga

Gagalnya KPU Menyelamatkan Hak Konstitusional Warga

63
0
BERBAGI

Gagalnya KPU Menyelamatkan Hak Konstitusional Warga

09 Juli 2014: Hari ini masyarakat melakukan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, suasana pemilihan di bulan puasa nampaknya tidak menjadi kendala bagi masyarakat untuk datang ke tempat pemungutan suara, Malang Corruption Watch menurunkan 40 relawan untuk melakukan pemantauan proses pemilihan Presiden di Malang Raya (Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu), relawan yang diturunkan terdiri dari masyarakat yang telah mengikuti pelatihan, mahasiswa dan badan pekerja MCW

Pemantauan Pilpres yang dilakukan oleh MCW bersama relawan dilakukan dalam rangka mengawal dan mengawasi proses pemilihan agar proses pelaksanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, berdasar pemantauan MCW pada saat pelaksanaan pemilu legislatif ditemukan banyak pelanggaran seperti mobilisasi massa, praktek politik uang dan lemahnya fungsi control di saat pelaksanaan pencoblosan, sehingga kejadian-kejadian tersebut menjadi salah satu kendala untuk membangun demokrasi yang sehat dan pendidikan politik bagi masyarakat

Pemantauan yang dilakukan hari ini adalah salah satu bentuk komitmen MCW untuk turut serta mendorong tata pelaksanaan pemilu yang professional, bersih, jujur dan berintegritas. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh MCW bersama relawan yang turun dilapangan, ada 33 keluhan warga atas proses pelaksanan pemilu presiden 2014. Ke-33 hal  tersebut mencakup dalam isu berikut:

1. Tidak meratanya undangan yang diterima warga

2.Tidak tersedianya fasilitas bagi pihak-pihak berkebutuhan khusus (pasien rumah sakit dan difable)

3.Minimnya kapasitas penyelenggara teknis pemilu

4.Buruknya distribusi logistik

 

Tidak meratanya undangan pemilihan mengakibatkan banyak warga kesulitan untuk mengakses hak pilih mereka. Padahal, mereka yang tidak menerima undangan terdaftar sebagai DPT di TPS setempat. Pada akhirnya, warga-warga ini melakukan negoisasi dengan petugas KPPS setempat, atau diminta untuk memilih pada pukul 12.00-13.00.

Minimnya fasilitas mengakibatkan sebagian besar pasien di RS lavalet, RS Supraun, dan RS Aisyiah tidak dapat melakukan pemilihan. Hal serupa dialami oleh para penyandang difable di lowokwaru, ketiadaan fasilitas bagi mereka, mengakibatkan terancamnya kemurnian hasil pilihan mereka. Karena para penyandang difable merasa diarahkan oleh petugas KPPS.

Minimnya kapasitas penyelenggara teknis pemilu, mengakibatkan kebingungan bagi para pemilih maupun petugas TPS. Seperti pengelolaan pemilih dengan dokumen A5 yang simpang siur terkait waktu pemilihan bagi mereka. Begitu juga dengan pengetahuan petugas TPS dalam mengisi form-form yang ada. Sehingga, sangat rawan terjadi ketidaksengajaan penggelembungan suara maupun ketidakjelasan jumlah pemilih yang hadir.

Bahkan, salah satu warga melaporkan kurangnya jumlah surat suara yang diterima oleh TPS. Dengan jumlah DPT sebanyak 570, TPS tersebut hanya menerima sekitar 400-an surat suara. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa penyelenggara pemilu tidak berhasil menjaga hak konstitusional dari warga Negara Indonesia. Hasil ini harus menjadi evaluasi bagi penyelenggara dalam melaksanakan pemilu kedepan. Tidak hanya penyelenggara pemilu pada tingkatan lokal, namun juga bagi penyelenggara pemilu pada tataran nasional.

 

Proses pemantauan ini akan terus dilakukan utamanya dalam mengawal proses perhitungan suara pada tingkatan kelurahan, kecamatan dan kabupaten. Selama proses ini, MCW masih akan terus menerima pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.