BERBAGI
"Pilkada Serentak, Kenapa Tidak?" sumber; purwoudiutomo.com

Pemilihan kepala daerah kabupaten/kota dan provinsi sudah berlalu. Total, sebanyak 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten yang telah menyelenggarakan pilkada sekaligus akan melakukan perubahan sesuai dengan visi dan misi yang diusungnya. Jawa Timur (Jatim) menjadi bagian dalam penyelenggaran pilkada serentak, juga akan melakukan perubahan sesuai dengan visi dan misi yang di usung oleh pasangan terpilih (Khofifah – Emil) melalui kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jatim 2018-2022. Gagasan atau visi dan misi calon yang dituangkan dalam RPJMD menjadi ujung tombak dalam melakukan pembangunan di Jatim. Secara teoritis, RPJMD merupakan dokumen penting yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belana Daerah (APBD) yang di susun setiap tahun.

Ironisnya visi dan misi yang akan dituangkan dalam RPJMD tidak mengarakan pada “penguatan” partisipasi masyarakat dalam proses pencegahan dan pemberantasan korupsi. Padahal secara yuridis, korupsi disebut sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) karena korupsi tidak hanya mengakumulasi kerugian keuangan negara dan tidak pula soal pasal-pasal yang di langgar. Akan tetapi, korupsi juga dapat menjauhkan kesejahteraan rakyat, merusak struktur sosial masyarakat, merusaka kualitas pendidikan dan kesehatan, bahkan dapat merusak segalanya.

Gugus Persoalan

Pada tahun 2017, misalnya. Angka Partisipasi Kasar pendidikan dasar masih di angka 7,23 persen. Kemudian dari hasil laporan Kesra (Kesejahteraan Rakyat) Jawa Timur 2017, penduduk Jawa Timur yang berumur 15 tahun yang tidak lulus SD di angka 21 persen dan yang lulus 30 persen. Selain itu, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa kenaikan garis kemiskinan di pedesaan di Jawa Jatim selalu lebih tinggi dibanding perkotaan. Pada periode September 2014 hingga Maret 2015 tercatat garis kemiskinan naik sebesar 6,49 persen, diperkotaan hanya 3,93 persen. Sedangkan periode September 2016 hingga Maret 2017 penduduk miskin di Jawa Timur hanya turun 0,01 persen.

Selain itu, kondisi yang sangat nampak dan membuat masyarakat sakit hati adalah soal kasus korupsi yang terjadi di Jatim. Terhitung dari tahun 2016-2018 terdapat 9 Kepala Daerah di Jatim yang tersangkut Korupsi, diantaranya; Bupati Bangkalan (divonis 13 Tahun Penjara – 2016) dengan potensi kerugian negara Rp 414,2 Miliar, Bupati Nganjuk (OTT Kasus Suap SKPD – 2017) dengan total suap Rp 298 Juta, Bupati Pamekasan dan Kejaksaan Negeri Pamekasan (OTT Suap Kejari – 2017) dengan jumlah suap Rp 250 juta, 2 Anggota DPRD Jawa Timur dan Kepala Dinas Pertanian Jawa Timur (dugaan korupsi Suap Peraturan Daerah – 2017) dengan dugaan suap Rp 150 juta, Walikota Mojokerto (dugaan korupsi pengalihan sepihak alokasi anggaran 2017) dugaan kerugian Rp 300 juta, Walikota Madiun (dugaan Korupsi Pembangunan Pasar Besar – 2017) dengan keuntungan terdakwa Rp 4 miliar, Bupati Jombang (dugaa korupsi Suap dana kapitasi JKN) dengan jumlah suap Rp 275 juta, Bupati Mojokerto (dugaan korupsi perizinan menara) dengan jumlah suap Rp2,7 miliar, Ketua DPRD Kota Malang (19 DPRD), Walikota dan Kepala Dinas PU Kota Malang (dugaan Korupsi penggaran Jembatan Kedungkandang dan suap perubahan APBD 2015- 2017) dengan total kerugian negaran Rp 700 juta, dan Walikota Batu (OTT Kasus Meubelair – 2017) dengan total kerugian Rp 300 juta.

Pendidikan Politik Masyarakat

Masalah tersebut dapat di bentangkan melalui “penguatan” partisipasi masyarakat dalam proses perencanaa, pelaksanaan, penetapan dan pertanggung jawaban kebijakan. Hal ini menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan yang mengarah pada kesejahteraan sosial dan ekonomi, khusunya di Jatim. Namun sayangnya, penguatan partisipasi masyarakat belum menjadi bagian dalam 9 Nawa Bhakti Satya Khofifah-Emil untuk membangun Jatim sejahtera. Dari 9 program tersebut, hanya No. 8 (delapan) yakni, Jatim Amanah yang diartikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, dan anti korupsi. Dengan membudayakan meritokrasi, menyelenggarakan complain handling system, budaya birokrasi yang melayani dan efektif, menjaga clean government, sound governance, perluasan dan pelayanan berbasis IT. Akan tetapi, “Jatim Amanah” yang menjadi bagiaan prioritas program tidak mengarah pada penguatan partisipasi masyarakat dengan melakukan pendidikan politik kepada masyarakat.

Benar bahwa dengan adanya program tersebut, mungkin masyarakat akan lebih mudah mengkases informasi, melakukan aduan, mendapatkan pelayanan yang besifat sementara, bahkan masyarakat akan lebih mudah mendapatkan data-data pemerintah yang berkaitan dengan publik. Namun hal tersebut tidak akan menyentuk pada akar persoalan di masyarakat, yakni; kapasitas masyarakat dalam melihat segala persoalan dan meneyelesaikan persoalan tersebut.

Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) ditingkat desa dan kecataman, misalnya. Sejauh ini, media aspirasi masyarakat (musrenbang) menjadi kegiatan seremonial atau formalitas samata. Bagaimana tidak? Sudah menjadi rahasia umum soal aspirasi masyarakat yang tidak muncul atau hilang di Musrenbang tingkat kota/ kabupaten dan forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Forum diatur sedemikian rupa, sedangkan masyarkat tidak tau setelah forum harus bagaimana dan apa yang harus dilakukan. Sehingga tidak heran program dan kegiatan yang tertuang dalam APBD tidak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat dan tidak menjawab persoalan di masyarakat.

Salah satu cara dalam mewujudkan “Jatim Amanah” maupun 8 program lainnya yang tergabung dalam 9 Nawa Bhakti Satya Khofifah-Emil untuk membangun Jatim sejahtera adalah dengan malakukan tranformasi pengetahuan politik kepada masyarakat. Termasuk menyalurkan kekuatan hukum masayrakat dalam melakukan partisipasi atas pembuatan kebijakan yang tertuang dalam pasal 19 undang-undang (UU) No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik “berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik” dan aturan lainnya. Selain itu, masyarakat harus diberikan pemahaman soal politik anggaran, pelayanan publik, dan hukum dengan kritis. Sehingga semua persoalan yang dihadapi masyarakat baik persoalan laten seperti korupsi, kolusi dan nepotisme dan rumitnya pelayanan publik akan mudah dilihat, dicegah dan diselesaikan oleh masyarakat itu sendiri.

Fausi Tim Kampanye Malang Corruption Watch (MCW)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.