Beranda Suara Rakyat Opini ALASAN SEKOLAH TIDAK BOLEH MENARIK PUNGUTAN

ALASAN SEKOLAH TIDAK BOLEH MENARIK PUNGUTAN

323
0
BERBAGI
foto diambil dari: www.merdekaposredaksi.wordpress.com
foto diambil dari: www.merdekaposredaksi.wordpress.com

Sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, salah satu fungsi negara adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalimat ini mempunyai makna filosofis. Artinya, negara berkewajiban menyelenggarakan dan menyediakan instrumennya agar proses pencerdasan bagi seluruh rakyat Indonesia dapat berjalan dengan baik. Yang dimaksud dengan penyediaan instrumen adalah negara melalui pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikantanpa diskriminasi dan tanpa memberatkan warga negara.

Ternyata wajah buruk dan potret buram masih menyelimuti dunia pendidikan di Kota Malang. Perlakuan tidak adil dan diskriminatif serta kekerasan dalam dunia pendidikan kita masih mewarnai carut-marutnya peningkatan mutu pendidikan. Hal ini terekam dalam pengaduan yang diterima oleh Malang Corruption Watch (MCW) dan hasil monitoring MCW. Berikut jenis-jenis pungutan liar yang meneror wali murid di Kota Malang.

ragam pungutan

Larangan Pungutan dalam Pendidikan

  • Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010, bagian keempat, larangan-pasal 181 Pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:
  1. Melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang menciderai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik; dan/atau Melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada peserta didik di satuan pendidikan
  3. Menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan
  • Peraturan Walikota Malang No 50 Tahun 2013 Tentang Biaya Satuan Pendidikan Dasar, Pasal 5 yang berbunyi:
  1. Satuan pendidikan dasar yang diselenggerakan oleh pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan dalam bentuk/jenis apapun
  2. Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat dilarang memungut bagi peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu/miskin
  3. Komite sekolah atau kelompok yang dibentuk oleh orang tua/wali murid pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemeritah daerah dilarang melakukan pungutan

Pasal 7, Perwali No 50 Tahun 2013 juga mengatur tentang pengembalian hasil pungutan liar, yang berbunyi: “Satuan pendidikan dasar yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 wajib mengembalikan kepada peserta didik”.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.