BERBAGI

Pengadaan Barang/Jasa Memainkan Modus Lama

“Kekurangan Volume Pengerjaan”

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, ketersediaan infrastruktur menjadi bagian penting untuk mewujudkan perkembangan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu pemenuhan dalam melaksanakan pembangunan daerah. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah di ubah beberapakali, terakhir dengan peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 menjadi pedoman bagi pemerintah daerah maupun penyedia kontruksi layanan. Perlu dipahami bahwa pengadaan barang/jasa tidak hanya sekedar pemenuhan dalam aspek fisik infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah, melainkan pemenuhan akan hak hidup masyarakat terhadap aspek-aspek pelayanan publik. Antara lain, pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi dan lain sebagaimanya. Hal tersebut senada dengan arah kebijakan Presiden Joko Widodo sebagaimana termaktub dalam Nawa Cita ke 5 Presiden yakni peningkatan kualitas hidup manusia melalui pendidikan dan kesejahteraan masyrakat. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan nasional harus dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh kementerian/ lembaga/ satuan kerja perangkat daerah/ institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa. Pengadan barang dan jasa tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan daerah, utamanya yang berkaitang dengan pembangunan fisik.

Pada prinsipnya pengadaan barang atau jasa harus memperhatikan asas-asas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Perpres No. 54 Tahun 2010 jo Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah bahwa pengadaan barang atau jasa dilakukan secara efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

Namun sejalan dengan hal tersebut, dalam praktiknya pengadaan barang atau jasa selalu dimainkan oleh pihak-pihak penyedia kontruksi yang berafiliasi dengan pemangku kebijakan atau kepentingan. Berdasarkan laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), suap terhadap pengadaan barang dan jasa merupakan sektor yang paling banyak ditangani oleh KPK pada 2016. Selain itu  banyaknya permasalahan dalam pengadaan barang atau jasa utamanya dalam proses pelaksanaan yang dilakukan oleh penyedia kontruksi maupun pihak-pihak terkait dapat dilihat pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 3 tahun terakhir 2013-2016 dengan modus kekurangan volume atau penurunan kualitas cukup besar khususnya dalam pengadaan barang atau jasa yang terjadi di Kota Malang.

Selengkapnya dapat diunduh disini Analisis PBJ di Kota Malang (Telaah LHP BPK 2016)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.