Beranda Suara Rakyat Opini Ancaman Ekologi dan Korupsi Pada Proyek Kelapa Sawit Kabupaten Malang

Ancaman Ekologi dan Korupsi Pada Proyek Kelapa Sawit Kabupaten Malang

175
1
BERBAGI
Foto Aksi Aliansi Selamatkan Lingkungan Malang, 10 Juni 2021 Gedung DPRD Kab. Malang

Berita mutakhir di Kabupaten Malang menuai kontroversi terutama soal Proyek Kelapa Sawit. Tentunya protes datang dari kalangan aktivis lingkungan dan warga yang berada di sekitar wilayah yang akan dijadikan Proyek Kelapa Sawit. Mereka menilai, sawit adalah tanaman yang memiliki dampak lingkungan yang serius karena mengancam sumber mata air dan kesuburan tanah. Namun, di sisi lain Sanusi selaku Bupati Kabupaten Malang memberikan lampu hijau dalam penyelenggaraan Proyek Kelapa Sawit. Asumsinya ini merupakan anjuran dari pemerintah pusat.

Kesepakatan baru dan Potensi Korupsi

          Saat ini sudah semakin banyak orang yang sadar, bahwa telah terjadi dehumanisasi yang diakibatkan dari kebijakan ekonomi politik. Fakta real yang terjadi di Kabupaten Malang sebagaimana yang telah dijelaskan di muka. Kebijakan yang ideal adalah kebijakan yang menyesuaikan kebutuhan masyarakat bukan masyarakat yang meyesuaikan pemerintah. Dalam kaitan ini muncul adagium “solus populi supremalex”  yang berarti suara rakyat adalah hukum yang tertinggi, bukan malah sebaliknya.

            Walaupun dalil tersebut menjadi utama, tetapi sikap yang diambil oleh Bupati Kabupaten Malang cukup berkebalikan.  Dalam tanggapannya, ia memberikan Statement bahwa berdirinya Pabrik Sawit tidak lain untuk meningkatkan pendapatan masyarakat Malang Selatan hingga mengurangi angka kemisikanan. Hal tersebut, dikuatkan dengan berita yang direlease oleh beritajatim.com pada tanggal 2 Maret 2021 tentang Sanusi yang menyebutkan bahwa sudah banyak investor yang menghubunginya untuk berinvestasi di Malang Selatan. Sehingga, tekadnya dalam membuat pabrik sawit semakin kuat. Jika dalam bayangan Sanusi hal itu adalah baik, maka kemudian mengapa tetap menuai protes?

            Jika ditilik, dua alasan yang dilontarkan Sanusi itulah yang kemudian dibayangkan sebagai sumber ketidakadilan terutama bagi masyarakat yang mendiami Kabupaten Malang, khususnya warga yang bertempat tinggal di Kecamatan Pagak dan Kalipare. Lebih jauh, dalih tersebut telah terlampau umum untuk digunakan dalam proses pembuatan pabrik yang bekerjasama dengan koorporasi. Menurut Fakih (2002) Hari ini kita berada di era development yang ditandai dengan kemerdekaan negera yang terjajah secara fisik, namun didominasi negara penjajah terhadap bekas koloni mereka tetap dilenggengkan melalui kontrol terhadap teori dan kebijakan perubahan sosial (melalui hegemoni cara pandang” .

           Hemat penulis, bahwa kontrol akan teori dan kebijakan terhadap perubahan sosial mulai dilakukan di Kabupaten Malang bahkan bekerja dengan beberapa koorporasi. Bisa jadi, perubahan sosial itu akan menghapuskan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat disana. Bahkan menghegemoni pengetahuan masyarakat disana, sebagaimana yang diungkapkan oleh Fakih.  Padahal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang Pasal 47 ayat 6 terkait pengelolaan kawasan peruntukan industri tidak sama sekali mengarah pada dua kecamatan yakni Kecamatan Pagak dan Kalipare yang dicanangkan menjadi tempat pabrik industri kelapa sawit. Tentunya, hal tersebut mejadi pertanyaan, mengapa regulasi secara tertulis tidak menjadi episentrum dalam melakukan segala aktivitas kepemerintahan Kabupaten Malang?

           Sudah tentu, ini akan berpotensi dalam melakukan aktivitas korupsi. Dalam teori klasik menurut Adnan Topan Husodo, korupsi adalah persoalan hubungan asimetris antara principal dan agent. Di sini principal diasumsikan sebagai publik yang mempresentasikan kepentingan publik luas, sementara agent  adalah pegawai/penjabat negera atau politisi yang memiliki kecendrungan berperilaku menyimpang (korupsi) karena keuntungan yang diperoleh dari kejahatan itu lebih besar dari ongkos yang harus ditanggung. Pernyataan tersebut ditambah oleh Anna bahwa principal secara alamiah memiliki peran untuk mengontrol korupsi, sementara agent dianggap sebagai pusat dari masalah korupsi.

            Teori tersebut sebenarnya teori yang biasa digunakan dalam melakukan korupsi terkhusus korupsi pada sektor sumber daya alam. Semua modus yang digunakan adalah modus kebijakan. Beberapa aktivis lingkungan mengistilahkan hal tersebut sebagai State Capture . Setidak-tidaknya mari mengutip kata Robinson dan Hadiz bahwa Institusi-institusi publik seringkali gagal dalam melayani kepentingan umum, memenangkan kepentingan segelentir orang saja. Artinya apa ? Bahwa dalih akan meningkatkan pendapatan asli daerah, barangkali, hanya mimpi di siang bolong.

            Jika pendapat itu salah ? apakah riset yang dilakukan oleh World Bank tahun 2015 juga salah ? Dengan Pendapat bahwa 1% penduduk Indonesia menguasai 50,3% dari seluruh kekayaan negeri ini. Ditambah dengan INFID dan OXAM 10 orang terkaya Indonesia, setara dengan 100 juta rakyat miskin. Artinya, bahwa dalih akan pendapatan daerah tidak menjadi penuntasan kesenjangan yang begitu masif di negeri ini atau di Kabupaten Malang. Barangkali, hal tersebut menjadi kunci pembuka tsunami investasi koridor ekonomi.

            Pradiptyo berpendapat meskipun teori ekonomi telah mengakui peran human capital dan aspek kelembagaan sebagai faktor penentuan pertumbuhan ekonomi, kebijakan ekonomi di Indonesia belum memprioritaskan kedua aspek tersebut.  Sebab, aspek tersebut tidak akan pernah berjalan dengan masif disebabkan “korupsi” sebagaimana yang diterangkan di atas atau kalau mau ditambah korupsi telah didesain dari sejak perencanaan dan penyusunan Peraturan.

Bencana Ekologi Di Depan Mata

          Dimana ada potensi untuk terdapat kerusakan lingkungan, maka disana dapat  dipastikan terdapat korupsi yang bisa dilihat dari segi kerugian sosial maupun kerugian negara. Andik Syaifudin dari Sahabat Alam Indonesia mengatakan bahwa “Pemerintah Kabupaten mengambil alih pengelolaan hutan untuk alih fungsi perkebunan sawit. Lantaran tak memungkinkan perkebunan sawit seluas 60 hektare yang akan menggunakan lahan warga karena padat penduduk dan tak ada hamparan perkebunan yang luas”.

            Statement  itu dapat diterjemahkan dan menghasilkan dua kesimpulan, yakni melakukan pembangunan yang tidak memperhatikan aspek lingkugan hingga mengorbankan hutan sebagai salah satu penyimpan oksigen dan penampung serapan air di Kabupaten Malang. Padahal jika hal tersebut terjadi peningkatan level karbondioksida akan meningkat, molekul-molekul ini terjebak dalam panas yang kian menyengat dan tempratur di Kapubapaten Malang mengalami kenaikan.

            Di sisi lain, Hutan adalah pabrik alami dimana, memiliki serapan bisa menjaga air dan melepaskannya secara perlahan dalam membentuk mata air dan sungkai kecil. Selanjutnya, yaki kanopi hutan yang memiliki fungsi luar biasa dalam melindungi Tanah dan menigkatkan kemampuan tanah dalam menyerap air.

            Apabila proyek tersebut tetap berjalan, maka akan terjadi bencana krisis air di Kabupaten Malang. Jika krisis air terjadi asusmsi saya peluang tersebut akan digunakan oleh perusahaan air untuk menjual air di Kabupaten Malang sehingga kemudian akan terjadi privatisasi air yang akan menguntungkan koorporasi air. Padahal air sesungguhnya adalah common property , yang akan berubah kemudian menjadi private property ketika proyek ini tetap dipaksakan.

            Kembali pada ulasan kelapa sawit yang memiliki sifat ketidakmampuan yang baik dalam menyerap air secara maksimal. Sebab tanaman kelapa sawit berakar dangkal sehingga tidak punya kemampuan menyimpan air sebaik pohon lain. Saat hujan dating, air tidak dapat tertahan tetapi lolos bergerak ke lapisan tanah di bawah zona perakaran yang bilamana lahan tersebut datar dengan muka air tanah yang dangkal, maka akan berpotensi megalami banjir, dan bilamana air tersebut dialirkan melalui saluran drainase begitu saja, maka air yang hilang juga lebih banyak, sedangkan air yang seharusnya tersimpan menjadi lebih sedikit.

            Menurut Dwi Putro Tejo Bakoro selaku akdemisi di Fakultas Pertanian IPB, Perkebunan sawit biasanya dilengkapi dengan jalan panen yang umumnya keras dan padat. Jalan panen ini mempunyai kapasitas infiltrasi yang sangat rendah dan dapat bertindak sebagai jalur pengaliran air pada saat hujan sehingga air yang terbuang mengalir sebagai aliran permukaan menjadi tinggi..Jika terjadi demikian, maka cadangan air tanah menjadi lebih rendah.

           Ekologi itu bukan perosalan hanya pada lingkungan saja. Berbicara tentang ekologi juga berarti berbicara mengenai makhluk hidup yang berada di dalamnya, termasuk manusia. Dalam statement yang diungkapan oleh Andik Syaifudin juga akan terjadi perampasan lahan milik warga. Jika perampasan laha akan terjadi secara berutal dengan dalih pembagunan maka, sama saja melanggar konsep secara global mengenai pembagunan berkelanjutan.

           Pembangunan berkelanjutan merupakan proses pembangunan yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Pembangun berkelanjutan dapat dikatakan berhasil apabila pembangunan tetap memperhatikan sumber daya alam serta ruang lingkup keadilan sosial dan ekonomi. Apabila yang terjadi sebaliknya, maka lebih baik kata “Pembangunan berkelanjutan” ditambah kata “Segelintiran Orang Saja”,itu lebih cocok.Vandana Shifa mengatakan “Sistem Ekonomi yang tidak demokratis yang telah memusatka kontrol atas pembuatan keputusan dan sumber daya alam yang menggusur manusia dari kerja produktif dan kehidupannya, menciptakan budaya kegundahan. Setiap kebijakan politik diterjemahkan ke dalam kebijakan politik diterjemahkan  ke dalam kebijakan “kami” dan “mereka”. “Kami” telah diperlakukan secara tidak adil, sedangkan “mereka” memperoleh hak-hak istemewa”.

Daftar Pustaka

Atmadja D G. 2012 Ilmu Negara Sejarah, Konseo Negara dan Kajian Kenegaraan. Malang : Setara Press.  

Baskoro D P T. Buletin Faperta IPB. Kelapa Sawit : Benarkah Rakus Air?, Diakses https://faperta.ipb.ac.id/buletin/2017/08/14/kelapa-sawit-benarkah-rakus-air/ pada tanggal 8 Juni 2021.

Husnodo A T, dkk,. 2018. Setengah Hati Membrantas Korupsi (Kumpulan Opini Kompas Staff ICW Era Presoden Joko Widodo). Malang : Intrans Publshing.

Kiswarai B Y. Beritajatim.com. Bupati Sanusi Proyeksi BangunPabrik Kelapa Sawit di Malang Selatan, diakses https://beritajatim.com/politik-pemerintahan/bupati-sanusi-proyeksikan-bangun-pabrik-kelapa-sawit-di-malang-selatan/  pada tanggal 7 Jui 2021.

Mudhoffir A M, dkk.,. 2020. Oligarki Tori dan Kritik. Tangerang : Marjin Kiri.

Widiato E. Mongabay. Perlukah Perkebunan Sawit di Malang?, diakses dari  https://www.mongabay.co.id/2021/05/16/perlukah-perkebunan-sawit-di-malang/ pada tanggal 7 Juni 2021.

Vandhana Shiva. 2002. Waters Wars Privitisasi, Provit, dan Polusi. Yogyakarta : Insist Press.

Penulis: Miri Pariyas (Badan Pekerja MCW)

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.