Ancaman Kedaulatan Agraria dalam Insiden Wadas

BERBAGI

Pemberitaan mengenai kedatangan aparat kepolisian dari Polisi Resor (Polres) Purworejo menuju Desa Wadas pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 menjadi trending topic terbaru bagi masyarakat Indonesia dan kejadian tersebut disatu sisi kembali memberikan sinyal buruk bagi kedaulatan masyarakat lokal atas di Indonesia, khususnya di Desa Wadas yang terletak di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kedatangan aparat kepolisian ke desa tersebut pada mulanya ditujukan untuk mengawal anggota Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang hendak mengukur tanah di desa tersebut dan pengukuran tanah tersebut bisa dilihat bahwa tujuan akhirnya ialah untuk survei beberapa lahan yang akan digunakan untuk pembangunan tambang andesit oleh pemerintah pusat. Tambang andesit yang akan dibangun di desa Wadas ini kedepannya akan digunakan sebagai sumber bahan baku utama untuk pembangunan Bendungan Bener, dimana bendungan tersebut sedianya akan dibangun di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo untuk menyediakan listrik dan sumber air di tiga wilayah di Jawa Tengah – yaitu Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Kebumen – dan bendungan ini juga akan digunakan sebagai infrastruktur pendukung bagi pembentukan ratusan hektar lahan sawah yang akan digarap dalam beberapa waktu mendatang.

Proyek besar ini sejatinya tidak lepas dari keberadaan program Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dicanangkan Presiden Joko Widodo pada awal kepemimpinan periode ke-2 nya, dimana program ini dicanangkan oleh Jokowi sebagai upaya untuk mendongkrak perekonomian negara dan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia ini juga menjadi kelanjutan dari program serupa yang telah diundangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016, sehingga proyek ini seolah menjadi magnum opus Jokowi pada periode keduanya, khususnya dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Sepintas, pembangunan tambang andesit ini akan menguntungkan masyarakat Wadas dikarenakan tambang tersebut akan memberikan lapangan kerja bagi warga di sekitarnya dan tambang yang nantinya akan digunakan dalam mendukung pembangunan Bendungan Bener tersebut akan meningkatkan pendapatan warga Purworejo secara signifikan dan sekaligus pasokan air yang melimpah untuk wilayah di sekitarnya. Selain itu, apabila pembangunan bendungan tersebut berhasil mencapai waktu yang telah ditargetkan, maka keuntungan simbolis juga akan diterima masyarakat Wadas dikarenakan pemerintah akan mencanangkan bendungan tersebut sebagai bendungan tertinggi di Indonesia dengan proyeksi ketinggian mencapai 159 meter.

Namun demikian, pembangunan struktural yang digembor-gemborkan pemerintah kembali memperlihatkan ilusinya yang destruktif, dimana penambangan andesit yang akan dilakukan di Wadas menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan yang tentu akan memarjinalkan kehidupan masyarakat Wadas dalam beberapa waktu mendatang. Perlu diketahui bahwasannya desa Wadas dikelilingi oleh sumber daya alam yang melimpah dan tentu bernilai ekonomis bagi setiap pelaku ekonomi di wilayah tersebut – seperti komoditas akasia, mahoni, dan lain sebagainya – yang disatu sisi juga tidak bisa disangkal dari pencatatan WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) bahwa prospek pendapatan dari semua komoditas di Wadas akan mencapai Rp 8,5 milyar/tahun apabila dikelola semaksimal mungkin melalui pengelolaan masyarakat yang berbasiskan pada kearifan lokal. Namun kemudian, kekayaan sumber daya alam di Wadas disatu sisi telah memicu prahara berkepanjangan terkait konflik agraria, dimana keberadaan batu andesit tentu menjadi alasan dibalik munculnya penambangan andesit oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, tanpa adanya Izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan secara resmi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, untuk keperluan pembangunan Bendungan Bener dan penambangan yang dipaksakan oleh pihak kapitalis swasta kendati bermasalah dari aspek AMDAL hanya akan berdampak buruk pada penutupan 27 sumber air hingga kerusakan alam di wilayah tersebut, sehingga penambangan di desa Wadas disatu sisi menunjukkan kembali karakter negara yang cenderung memaksakan pembangunan secara masif tanpa memperhatikan kedaulatan masyarakat atas tanah dan aspek pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang telah dijanjikan oleh pemerintah.

Ilusi tersebut semakin nyata dengan keterlibatan aparat kepolisian hanya untuk pengawalan atas pengukuran tanah, dimana kehadiran aparat negara seolah digunakan sebagai justifikasi pemerintah untuk proyek tersebut dan kehadiran mereka juga sedari awal ditujukan untuk berhadapan vis-à-vis dengan masyarakat Wadas yang menolak tambang di wilayah mereka – mulai dari pengepungan masjid oleh aparat hingga penangkapan 64 warga oleh kepolisian – sehingga nampak jelas bahwa masyarakat kembali dipertontonkan dengan konflik agraria sekaligus represivitas aparat kepolisian yang jauh dari visi Kapolri dalam menghiadirkan polisi yang humanis. Tidak hanya konflik frontal, bayang-bayang aliansi bisnis-politik kembali menguat perihal proyek di Wadas yang mana proyek ini hanya merupakan intrik dari pemerintah untuk menarik berbagai pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur dan derasnya investasi dari swasta akan menjadi prioritas bagi pemerintah untuk mendapatkan insentif besar bagi pembangunan, sehingga proyek tersebut kembali dibayangi oleh kuasa oligarki yang tentu hanya menguntungkan sebagian pihak.

Logika pembangunan ini kemudian kembali dielaborasikan dengan keterlibatan aparat kepolisian yang diterjunkan hanya untuk mengawal pengukuran tanah yang tentu bisa dibaca bahwa pengawalan mereka bukanlah hal yang semestinya diperlukan dalam keperluan survei dan pengawalan tersebut hanya memberikan kesan bahwa aparat kepolisian hanyalah aparat represif yang bekerja atas nama pembangunan, sehingga dampaknya pun sudah terlihat melalui penangkapan 64 warga desa Wadas oleh polisi. Fenomena di Wadas ini seolah menjadi lembaran buku yang kesekian kalinya dalam sejarah konflik agraria di Indonesia, dimana sebagai negara yang dianugerahi kekayaan alam dan tanah yang luar biasa tentunya konflik tersebut semestinya tidak mendapatkan tempat di negara tersebut dan kekayaan bumi Indonesia pun juga sejatinya harus dikelola semaksimal mungkin hanya untuk kesejahteraan rakyat. Namun demikian, seiring dengan masifnya investasi dan kebijakan pembangunan yang menganut konsep neoliberalisme, maka kebijakan dan regulasi yang dibuat hanya akan bercokol pada aliansi bisnis-politik antara pemerintah, pengusaha, dan para oligarki di dalamnya yang tentu akan berorientasi pada pemenuhan kepentingan mereka semata.

Tidak hanya pembangunan ala neoliberalisme, terbitnya Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau dikenal sebagai Omnibus Law disatu sisi menjadi penegas akan keberpihakan pemerintah terhadap investasi dan tata kelola swasta dalam pembangunan yang disatu sisi justru menihilkan partisipasi masyarakat dan penghormatan akan keanekaragaman hayati di Indonesia, dan pelaksanaan undang-undang ini kemudian juga menjustifikasikan tindakan pemerintah dalam pembangunan secara masif tanpa memperhatikan berbagai latar belakang yang ada – dan cenderung menggunakan pendekatan koersif dalam mengamankan proyek tersebut – sehingga konflik agraria kembali meningkat pesat antara pemerintah yang dibeking oleh korporasi dengan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan yang sah akan kekayaan alam tempat mereka tinggal. Hal ini jelas menjadi pelanggaran bagi kedaulatan agraria di Indonesia secara spesifik, dimana rakyat sebagai konstituen yang berdaulat dalam demokrasi juga senantiasa diberikan kewenangan dan kedaulatan atas tanah dan sumberdaya alam yang dimilikinya sebagaimana esensi dari keduanya yang berperan sebagai sumber penghidupan utama masyarakat. Kedaulatan tersebut kemudian direpresnetasikan melalui sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria yang mengatur pokok-pokok kedaulatan rakyat dalam perspektif agraria, termasuk bagaimana rakyat berhak untuk mengelola tanah dan sumber daya secara swakelola untuk kesejahteraan bersama dan pemerintah hanya diamanatkan sebagai perantara untuk mencapai kesejahteraan tersebut.

Disamping itu, kedaulatan agraria di Indonesia sendiri juga sejatinya menjadi identitas masyarakat Indonesia perihal aktivitas ekonominya dimana setiap kegiatan ekonomi masyarakat yang melibatkan interaksi individu dengan alamnya – baik pertanian, peternakan, hingga kelautan – sejatinya harus memberikan keleluasaan penuh bagi masyarakat untuk mengelola alam mereka sesuai dengan pengetahuan lokal yang arif dan mereka juga harus mendapatkan kepastian hukum dari pemerintah dalam menjamin independensi setiap pelaku ekonomi supaya tanah dan sumber daya alam dibawahnya dapat dikelola secara komprehensif dalam memakmurkan diri mereka sendiri serta menggunakan pengelolaan berwawasan lingkungan untuk mencegah kerusakan alam. Oleh karenanya, perjuangan tetap harus digelorakan oleh kita semua selaku masyarakat sipil dan perjuangan untuk membela kedaulatan ini juga akan menjadi batu pijakan dari perilaku kita untuk menyelamatkan bangsa kita dari ancaman kerusakan lingkungan hingga pelanggaran HAM untuk beberapa tahun mendatang.

Penulis: Dhen Favian (Relawan MCW)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.