Beranda Suara Rakyat Opini ANCAMAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

ANCAMAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

188
0
BERBAGI

IMG_8612Senin (02/03/2015), Masyarakat Sipil Malang Menolak Kriminalisasi dan Pelemahan KPK. Masyarakat menagih janji kepada Presiden Joko Widodo dalam NAWA CITA-nya untuk tetap komitmen melanjutkan pemberantasan korupsi dan menyelamatkan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi. Kita ketahui bersama, KPK terancam berakhir di Era Jokowi cukup hanya dengan kepemimpinan 100 hari dalam kekuasaannya. Dengan ditetapkannya sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri pimpinan KPK Abraham Samad, Bambang Widjojanto dan tinggal menunggu penetapan sebagai tersangka pimpinan KPK tersisa yaitu Adnan Pandu Praja dan Zulkarnain, telah nyata adanya kriminalisasi terhadap pimpinan KPK dan dahsyatnya serangan balik koruptor terhadap lembaga antirasuah itu. Tidak bisa dipungkiri pelemahan KPK dampak dari di tetapkannya sebagai Tersangka Komjen Budi Gunawan yang dilakukan oleh pimpinan KPK saat ini.

Dengan ditunjuknya Plt Pimpinan KPK yang dikomandoi oleh Taufiqurachman Ruki, Indrianto Seno Aji dan Johan Budi, ternyata tidak menghentikan Kriminalisasi dan Pelemahan KPK. Setelah pimpinan KPK ditetapkan sebagai tersangka, giliran 21 penyidik KPK yang dikriminalisasi dengan alasan kepemilikan senjata yang secara administratif habis masa izinnya dan Bareskrim Polri mengatakan kepemilikan senjata illegal. Penyidik Novel Baswedan pun tidak terlepas dari kriminalisasi yang dilakukan oleh Bareskrim Polri dengan dugaan melakukan penganiayaan saat melakukan penyidikan ketika berdinas di Polri.

Jika Presiden Jokowi masih komitmen dengan janji-janjinya saat kampanye, sangat beralasan dan mendesak Presiden untuk mengeluarkan PERPPU perlindungan terhadap pimpinan KPK atau dalam bahasa hukum dikenal dengan “hak imunitas”, hak imunitas yang akan diberikan pada pimpinan KPK tentunya hanya “hak imunitas terbatas”, tidak dicari-cari kesalahan masa lalu yang dimiliki oleh pimpinan KPK mengingat dalam proses seleksi sudah melalui Pansel dan feet and proper test di DPR. Presiden Jokowi harus melihat kepentingan yang lebih besar dalam hal pemberantasan korupsi yang sudah akut masuk ke dalam sendi-sendi setiap elemen lembaga Negara. Pemberian hak imunitas dalam hukum positif Indonesia bukan hal baru, Pasal 224 UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 mengatur “anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun diluar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR”. Pasal 10 UU No. 37/2008 tentang Ombudsman juga menerapkan imunitas dengan mengatur bahwa “Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut, atau digugat di muka pengadilan”. Bahkan tidak hanya pejabat Negara yang memiliki imunitas, masyarakat pun memiliki hak imunitas yang diberikan oleh UU Lingkungan Hidup Pasal 66 “Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata”.

Meskipun KPK mengalami kriminalisasi dan sengaja untuk dilemahkan, Masyarakat Sipil Malang masih mengharap dan mendukung sepenuhnya untuk melanjutkan penyidikan kasus rekening gendut yang dilakukan oleh Budi Gunawan terlepas saat ini dia merasa lega karena dikabulkannya gugatan Pra Peradilan yang dilakukan olehnya.

Presiden Jokowi juga seharusnya mendesak kepada Komjen Budi Gunawan untuk melepaskan jabatannya sebagai Kepala Pembinaan Karir Polri dan non aktif sementara sebagai anggota Polri. Meskipun dalam UU Kepolisian tidak diatur, Komjen Budi Gunawan sebagai jenderal bintang tiga pasti mengetahui dan memahami kode etik profesi kepolisian yang menyatakan “setiap anggota Polri dilarang : melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan/atau gratifikasi”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.