Beranda Suara Rakyat Opini ANGGARAN KOTA MALANG (MASIH) DISKRIMINATIF DAN BERMASALAH

ANGGARAN KOTA MALANG (MASIH) DISKRIMINATIF DAN BERMASALAH

346
0
BERBAGI

Malang, 24/03/2016_ Sejak tahun 2015 – 2016 pemerintah kota malang sangat tidak serius dalam melakukan percepatan pembangunan kota malang . munculnya indikasi tersebut bisa dilihat dari Pendapatan daerah yang seharusnya setiap tahunnya naik secara signifikan akan tetapi ditahun ini menurun. Dan alokasi anggaran yang digunakan untuk  pelayanan public yakni penddikan, kesehatan, dan infrastruktur pun setiap tahunnya sangat minim, sehingga muncul ketimpangan antara kemauan pemerintah dalam membangun kualitas pendidikan yang lebih baik untuk bersaing di era globalisasi, meningkatan kualitas kesehatan masyarakat dari fisik dan mental, serta membangunan kota malang sebagai tujuan kota wisata yang aman dan nyaman dengan porsi anggaran yang tidak memadai serta prooyek pembangunan yang masih dalam masalah. Oleh Karena itu, kami merasa pemerintah kota malang dalam rencana penganggaran tidak pernah ada niat untuk memperjuangkan keinginan masyarakat kota Malang .

Permasalahan yang dijelaskan ditunjukan dengan hal sebagai berikut pertama, Pendapatan APBD tahun 2015 hingga masuk ditahun 2016 menurun. Total APBD tahun 2015 sebesar Rp. 1,876,858,611,232.00 sedangkan total pendapatan APBD tahun 2016 menurun menjadin Rp. 1,810,269,759,704.00. Pada dua tahun seharusnya terjadi kenaikan, akan tetapi malah terjadi penurunan pendapatan APBD senilai Rp. 66,588,851,528.00.  Kedua, anggaran pendidikan Kota Malang tahun 2016 anggaran belanjanya senilai Rp.702.440.569.452, jika dilihat sudah mencapai angka 20% yang tertera pada undang-undang sisdiknas No. 20 Tahun 2003. Tetapi untuk anggaran belanja tidak langsung cukup besar dibandingkan dengan belanja langsung.  Berikut ini tabel dan grafik tersebut

belanja langsung

persentase belanja langsung

Dari pemaparan diatas dilihat alokasi anggaran untuk internal pemerintah hingga Rp 533,418,760,922.00 atau 76%, sedangkan untuk belanja yang langsung bersinggungan dengan masyarakat Rp 169.021.808.530 atau 24%. Sehingga pemerintah kota malang dalam hal RPJMD berkeinginan meningkatkan kualitas pendidikan adalah mimpi disiang bolong.

Ketiga, Kesehatan sebagai sarana dalam meningkatkan kualitas hidup manusia, ternyata bagi pemerintah kota malang tidak menjad satu hal yang utama. Sebab alokasi anggaran untuk kesehatan hanya 5,7 % atau Rp.104.327.707.309. padahal berdasarkan undang-undang No.30 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 171 yakni pemerintah atau pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk kesehatan minimal 10%.  Akan tetapi hal itu tidak diikuti oleh pemerintah kota malang dalam hal ini eksekutif dan legislatif, mereka lebih memilih mengalokasikan anggaran untuk keperluan operasional dan kedinasan  sebesar Rp.234.203.168.483 dari akumulasi keseluruhan. Berikut ini grafik kenaikan setiap tahunnya pada dinas kesehatan.

alokasi belanja kesehatan

Keempat,  megaproyek bermasalah  yang dianggarkan ditahun 2016 yakni proyek pengerjaan saluran drainase jacking system Rp.16.000.000.000 yang pada saat ini sedang ditangani oleh Polda jawa Timu. Proyek pembangunan jembatan kedungkandang dianggarkan multiears Rp.95.000.000.000 (TA.2016 Rp.30.000.000.000, T.A 2017 Rp.35.000.000.000, T.A 2018 Rp.30.000.000.000) yang sedang ditangani polres kota malang , dan proyek RSUD  Rp. 83.787.426.552 yang sedang ditangani kejaksaan negeri Malang.  ketiga megaproyek tersebut ditahun sebelumnya juga dianggarkan, akan tetapi tidak dilaksanakan sehingga terjadi silpa sebesar Rp. 99,111,511,424.00 yang mengakibatkan penggaran tidak produktif.  Hasil dari diskusi bersama dengan para ahli pidana serta Hukum tata Negara dalam melihat ketiga megaproyek tersebut seharusnya dihentikan dulu, karena akan terjadi pemborosan setiap tahunnya dan tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kota Malang.

Sehingga dari pemaparan diatas serta beberapa hal yang masih janggal dan tidak menjadi satu proses percepatan pembangunan yang pro terhadapv kesejahteraan masyarakat. maka dari itu MCW merekomendasikan agar:

  1. Walikota Malang dan DPRD Kota Malang lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat dalam mengalokasikan angggaran
  2. Walikota Malang dan DPRD Kota Malang harus lebih detail pada manajemen pendapatan daerah anggaran APBD kota Malang dapat meningkat
  3.  Walikota Malang dan DPRD Kota Malang menghentikan pengalokasian anggaran untuk mega proyek seperti yang disebutkan di atas, sebelum kasus tersebut tertangani oleh lembaga penegak hukum.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.