Beranda Suara Rakyat Rilis Pers ANTISIPASI PENDANAAN PILKADA KOTA BATU 2017

ANTISIPASI PENDANAAN PILKADA KOTA BATU 2017

60
0
BERBAGI

Pemilihan kepala daerah bukan sekedar ajang persaingan partai politik dan politisi untuk memperoleh atau memperluas kekuasaan. Secara substansi pemilu memberikan legitimasi bagi seseorang atau parpol untuk memimpin dalam pemerintahan. Berkaitan dengan konteks pemberantasan korupsi, pemilu merupakan ajang pertanggungjawaban partai politik dan politisi kepada rakyat.

Dua faktor utama yang menyebabkan pemilu tidak bisa dijadikan sebagai momentum untuk menghukum partai dan politisi yang korup yaitu, aenyelenggaraan pemilu yang korup dan buruknya pengetahuan pemilih mengenai pemilu. Kombinasi dua faktor tersebut membuat para politisi, terutama petahana yang memiliki modal besar serta kases terhadap sumber dana dan sumber daya negara mampu menjadi pemenang dalam pemilu.

Temuan tersebut sesuai dengan laporan Bawaslu pada Pilkada 2015 yang menunjukkan bahwa terjadi politik uang di 21 kabupaten pada 10 provinsi, belum lagi ditambah 311 kasus politik uang saat masa tenang dan 90 kasus saat pelaksanaan. Survei dari Indonesia Corruption Watch menyebutkan bahwa umumnya calon kepala daerah telah menghabiskan biaya < 1 Milyar (43.7%) dan 1-5 Milyar (43.4%). Biaya tersebut tentu bisa bertambah seperti hasil kajian Litbang Kemendagri yang menunjukkan biaya politik menjadi Walikota/Bupati mencapai 20-30 Milyar.

Untuk memangkas dana tersebut, beberapa calon kepala daerah mengeluarkan biaya pribadi yang cukup besar. Melalui penelusuran dana LHKPN menunjukkan bahwa 51.4% responden mengeluarkan biaya pilkada melebihi kemampuan harta kas yang dimilikinya, hal ini diketahui melalui (147 dari 286 orang telah mengeluarkan biaya pilkada melebihi kemampuan harta kas).  Bahkan,  16.1% responden mengeluarkan dana pilkada melebihi total harta yang dimiliki responden.

Melihat hal tersebut pasangan calon tentu menerima sumbangan dari pihak lain atau dikenal dengan Laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK). Berdasarkan data LPSDK yang diterima, tergambarkan bahwa laporan hanya bersifat formalitas dan belum memiliki semangat transparasi ataupun akunatabilitas. Sebanyak 28 LPSDK berisikan nihil, 52 LPSDK tidak ditemukan laporan nya. Namun dari beberapa data LPDSK yang diterima, rata-rata responden mengatakan bahwa sumbangan yang diterima < Rp. 1 Milyar (51.7%) dan 21.3% lainnya telah menerima sumbangan sebesar Rp. 1- 5 Milyar.

Kriteria sumbangan dalam undang-undang disebutkan bersifat “tidak mengikat”. Namun anekdot bahwa “tidak ada makan siang gratis” diyakini oleh 56.3% responden. Mereka mengatakan bahwa sumbangan yang telah diberikan pasti mengharapkan balasan di kemudian hari. Hal tersebut diungkapkan secara jelas oleh 60,2% responden. Sebagian besar dari responden akan membalas sumbangan yang telah diberikan/ memenuhi keinginan donatur (75.8%). Empat harapan utama donatur saat menyumbang yang dipahami para cakada adalah kemudahan perijinan dalam bisnis (65.7%), kemudahan terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah (64.7%), keamanan dalam menjalankan bisnis (61.5%) dan kemudahan akses untuk menjabat di pemerintah daerah/BUMD (60.1%)

Melihat kondisi tersebut, melalui penelusuran Malang Corruption Watch (MCW) melihat bahwa di Kota Batu memiliki bentuk korupsi dalam pemilu misalnya:

  1. Manipulasi pengumpulan dana kampanye: yang dilakukan oleh partai politik atau kandidat menerima donasi dari sumber-sumber yang dilarang oleh aturan seperti sumbangan melebihi batas maksimal, bersumber dari hasil korupsi atau kejahatan, dan penyumbang tidak jelas,
  2. Penyalahgunaan sumber dana dan daya negara seperti partai politik atau kandidat menyalahgunakan sumber dana dan daya negara untuk kepentingan pemenangan mereka.
  3. Politik uang seperti partai atau kandidat, tim sukses memberikan/menjanjikan uang atau barang kepada pemilih atau penyelenggara pemilihan dalam rangka memenangkan pemilu. Ini masih belum terlihat namun bukan berarti tidak ada persoalan-pesoalan tersebut pada pilkada Kota Batu Tahun 2007 dan Tahun 2012.

Berdasarkan beberapa persoalan diatas maka ada beberapa rekomendasi yang menurut MCW sangat penting dan harus diantisipasi didalam pilkada kota Batu 2017. Hal ini antara lain sebagaimana berikut ini:

  1. KPUD Kota Batu harus invetigatif terhadap syarat administrasi pendaftaran pencalonan, laporan kekayaan pasangan calon, laporan dana kampanye dan realisasi penggunaan dana kampanye.
  2. Memperkuat peran pengawas pada saat pilkada berjalan (pengawasan TPS dari Bawaslu, sehingga biaya saksi yang berasal dari Paslon dapat dihilangkan).
  3. Koordinasi Gakumdu dan penyelesaian pelanggaran pidana pilkada harus bisa diminimalisir dengan membentuk langka-langka prventif pra pilkada-pasca pilkada

Kontak Person: M. Tahir Bugis (085243143102) – Divisi Advokasi MCW

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.