Beranda Suara Rakyat (APA) Kabar Kejaksaan Negeri Kota Malang

(APA) Kabar Kejaksaan Negeri Kota Malang

81
0
BERBAGI
foto diambil dari: vitalsignsblog.blogspot.com
foto diambil dari: vitalsignsblog.blogspot.com

Kejaksaan Negeri merupakan salah satu lembaga penegak hukum selain KPK dan Polri yang dapat menangani kasus-kasus korupsi baik di pusat maupun di daerah. Sebagai lembaga penegak hukum yang mempunyai mandat untuk menegakkan keadilan tentu masayrakat berharap kepada kejaksaan negeri untuk dapat menuntaskan kasus-kasus korupsi. Pada kesempatan ini MCW mencoba untuk mereview kinerja Kejaksaan Negeri Kota Malang dalam menangani kasus korupsi di Kota Malang.

Berdasarkan unggahan resmi pada website kejaksaan negeri malang, Sepanjang tahun 2011-2013 kejaksaan negeri kota malang telah menindak 9 perkara (putus). Hingga tahun 2014, terdapat 7 perkara dengan status lidik, 5 perkara penyidikan, dan 4 dalam proses penuntutan. Pada 2015, terdapat 2 perkara yang diajukan penuntutannya kepada pengadilan tipikor Surabaya. Berdasarkan pantauan MCW, setidaknya sepanjang 2011-2015 terdapat 17 terdakwa yang telah dituntut oleh kejaksaan negeri kota malang dan divonis oleh pengadilan Tipikor Surabaya.

Hingga tahun 2015 tingkat kerugian kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kota Malang mayoritas masih di bawah 1 milyar, hanya ada 2 kasus yang melebihi nilai 1 milyar yaitu

kasus pengadaan lahan kampus UIN yang mencapai Rp. 3 Milyar dan kasus korupsi pengadaan peralatan Lab F-MIPA UM yang mencapai Rp. 14 Milyar. Masih ada kasus-kasus lain yang mempunyai nilai kerugian diatas 1 milyar dan kejaksaan negeri kota malang tidak melakukan penanganan terhadap kasus-kasus tersebut. Misalnya dugaan kasus korupsi pengadaan lahan RSUD Kota Malang senilai Rp. 4,3 M, dugaan kasus korupsi pengerjaan jembatan kedungkandang senilai Rp. 9,7 M, dan dugaan kasus korupsi pengerjaan proyek drainase senilai Rp. 1,1 M. Padahal semakin besar kerugian yang diakibatkan, seharusnya semakin serius pula proses penanganannya.

Dalam menangani kasus korupsi terdapat disparitas penuntutan yang sangat mungkin berimbas pada disparitas penjatuhan vonis oleh pengadilan tipikor. Disparitas ini terlihat pada tuntutan ringan atas terdakwa pada kasus dengan kerugian negara yang besar dan tuntutan yang jauh lebih berat pada terdakwa pada kasus dengan kerugian negara yang jauh lebih kecil. Sebagai contoh, terdakwa pada kasus korupsi pengadaan peralatan Lab F-MIPA UM yang total kerugiannya mencapai 14 Miliar lebih dituntut dengan tuntutan yang sama (Andoyo: 1,6 Tahun) dengan pelaku korupsi penyemiran jalan dan pavingisasi (Hari Mujoko: 1.6 tahun) yang total kerugiannya ‘hanya’ 69 Juta. Bahkan, seorang lurah yang ‘hanya’ menerima suap sebesar 7 juta rupiah dituntut dengan tuntutan yang jauh lebih tinggi (Suhartono: 4 tahun). Hal ini memaksa publik untuk mempertanyakan independensi Kejaksaan Negeri Kota Malang.

Terdapat fenomena kasus yang ‘hilang’ dari daftar kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kota Malang. Terminology ‘hilang’ menunjukan ketidakjelasan dari proses penegakan hukum terhadap sebuah kasus. Padahal kasus tersebut sempat disampaikan telah mencapai tahapan tertentu. Misalnya adalah dugaan kasus korupsi paku jalan dan pengadaan lahan RSUD Kota Malang mengalami penghentian dalam proses penegakan hukumnya. Sekali lagi hal ini tentu akan berakibat pada kecurigaan-kecurigaan publik terkait keberadaan mafia perkara di dalam tubuh Kejaksaan Negeri Kota Malang sehingga membuat lembaga tersebut tidak independen.
Kejaksaan Negeri Kota Malang belum menyampaikan informasi eksekusi atas uang pengganti terhadap seluruh terdakwa kasus-kasus yang telah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kota Malang. Hingga kini, berdasarkan dokumen resmi yang diunggah oleh Kejaksaan Negeri Kota Malang, hingga tahun 2014 Kejaksaan telah menyelamatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 217,425,000. Jumlah tersebut sangat sedikit jika dibandingkan dengan uang pengganti yang seharusnya masuk ke dalam Pendapatan Negara Bukan Pajak sejak tahun 2011-2014 sebesar Rp. 1,256,649,098.

Dari uraian di atas memberikan gambaran kepada publik mengenai kabar Kejaksaan Negeri Kota Malang khususnya kinerja dalam menangani kasus korupsi. Pemberantasan korupsi merupakan gerakan nasional yang harus diupayakan dengan serius oleh lembaga penegak hukum dan Kejaksaan Negeri mempunyai peran penting di dalamnya. Korupsi merupakan permasalahan bangsa Indonesia jika Kejaksaan Negeri Malang tidak dapat melakukan upaya pemberantasan korupsi sesuai dengan mandatnya maka sama halnya Kejaksaan Negeri Malang menjadi bagian permasalahan bangsa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.