Beranda Suara Rakyat Opini APBD Kota Malang 2021 : Sudah Efektifkah Belanjanya?

APBD Kota Malang 2021 : Sudah Efektifkah Belanjanya?

387
0
BERBAGI
sumber gambar : dokumentasi MCW

“Baru diperbaiki itu, Mas.” seru penjual singkong goreng sembari membungkus pesanan untuk saya. Terlihat bekas tambalan aspal dengan panjang sekitar 50 meter terbentang tepat di depan Gedung Olahraga (GOR) Ken Arok. Tak jauh dari lokasi tersebut, hingga 17 Maret 2021, saya mencatat ada 38 titik jalan berlubang dengan diameter 15-40 cm yang terlihat dari Jembatan Kedungkandang hingga Kantor BNN Kota Malang. Anggaran Rp 97 Miliar untuk belanja modal jalan dan jembatan memunculkan pertanyaan baru, sudahkah belanja sebesar itu dipergunakan sebagaimana mestinya?

Gaji Besar, Fasilitas Mewah

Rp 2,5 triliun dianggarkan oleh Kota Malang untuk belanja daerah tahun 2021. Cukup kecil jika dibandingkan dengan belanja daerah Kota Surabaya yang totalnya mencapai Rp 9 triliun. Belanja pegawai mendominasi dengan jumlah satu triliun tujuh miliar rupiah. Belanja tersebut setara dengan 47% dari total belanja operasional Kota Malang. Lebih besar dari Kota Surabaya yang menggunakan “hanya” 35% dari total belanja operasional di tahun anggaran 2021. Jika diselisik lebih lanjut, belanja gaji dan tunjangan ASN menempati posisi teratas sebagai alokasi terbanyak dengan persentase sebesar 28,7%.  Meskipun di dalam anggaran belanja tersebut telah mencakup Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNS,  belanja tambahan penghasilan dan belanja gaji pokok masih jauh lebih banyak dengan total persentase 30%. Kembali kepada jumlah TPG PNS, jika merunut ke pos belanja lainnya seperti belanja gaji dan tunjangan DPRD dengan total Rp 40 miliar, belanja operasi untuk para pahlawan tanpa tanda jasa masih sangat minim di angka Rp 108 miliar.

Tidak hanya gaji dan tunjangan PNS, belanja operasional APBD Kota Malang tahun 2021 juga masih dijejali anggaran pada sektor lain yang cukup menguntungkan jajaran birokrat. Seperti belanja makanan dan minuman untuk rapat yang mencapai Rp 27 miliar dan belanja makanan dan minuman untuk jamuan tamu yang berada di angka Rp 11 miliar. Bandingkan dengan anggaran untuk jasa tenaga kesehatan yang “hanya” mencapai Rp 12 miliar.

Jika menelurusi lebih dalam pada sektor belanja jasa, gaji, tunjangan, makan dan minuman yang dibelanjakan untuk para ASN masih diberi “bonus” dengan adanya nominal anggaran yang cukup besar untuk tagihan listrik dan belanja internet atau TV berlangganan yang mencapai Rp 63 miliar. Sangat kecil jika dibandingankan dengan belanja yang lebih produktif seperti belanja jurnal atau majalah dengan jumlah Rp 1,07 miliar.

Selain pengeluaran di atas, masih ada pos belanja lain yang sebenarnya dapat dihemat oleh Pemerintah Kota Malang seperti anggaran untuk belanja sewa gedung yang mencapai Rp 24 miliar dan belanja pakaian dinas dan atribut DPRD dengan jumlah Rp 402 juta.

Fasilitas-fasilitas megah untuk ASN tidak hanya itu saja. Meskipun nominal belanja jurnal tergolong kecil, ASN masih memiliki semangat yang besar untuk “belajar” ke daerah lain. Tengok saja anggaran perjalanan dinas yang sudah menyentuh angka 67,7 miliar rupiah. Meski didominasi perjalanan dalam negeri, jumlah belanja sebesar itu rawan tidak terserap dengan baik karena kondisi wabah Covid-19 yang membatasi mobilitas manusia dan mengakibatkan perjalanan dinas menjadi rentan terhadap masalah kesehatan.

Apa Kabar Bantuan Sosial dan Infrastruktur?

Jika berbicara soal wabah, bantuan sosial memiliki kaitan yang erat dan sangat lekat dengan berbagai kondisi selama satu tahun terakhir.  Belanja bantuan sosial sebesar Rp 16,6 miliar memang terlihat cukup besar. Hampir sama besarnya dengan jumlah dugaan suap untuk eks Menteri Sosial, Juliari Batubara, senilai Rp 17 miliar. Namun, jika dibandingkan dengan biaya perjalanan dinas dalam kota dengan total Rp 15,03 miliar, bantuan sosial yang dianggarkan terasa cukup kecil. Semangat abdi negara untuk berpetualang dan “mencari ilmu” dalam perjalanan memang patut dievaluasi kembali.

Kembali pada persoalan jalan yang berlubang, jika mengacu pada Peraturan Walikota no. 37 tahun 2020 tentang penjabaran APBD, belanja pemeliharaan rutin jalan di Kota Malang sudah menyentuh angka Rp 58 miliar. Belanja rehabilitasi jalan juga berada di nominal Rp 28 miliar. Namun, besarnya pengeluaran untuk pemeliharaan jalan itu tidak dibarengi dengan rehabilitasi saluran drainase yang kerap menjadi penyebab utama genangan air yang bisa merusak kualitas jalan. Anggaran rehabilitasi drainase sebesar Rp 10 miliar bahkan tidak sampai 20% dari total belanja pemeliharaan jalan.

Masalah utama dari belanja daerah yang harus segera diperbaiki adalah memilih prioritas anggaran. Pemerintah Kota Malang yang sangat cekatan dalam urusan estetika infrastruktur seperti pembuatan mural di Jembatan Kedungkandang perlu diimbangi dengan pemeliharaan infrastruktur lain seperti jalan dan drainase. Masyarakat Kota Malang membutuhkan jalan yang halus dan tidak tergenang demi keselamatan berkendara. Estetika perkotaan juga tidak selamanya baik. Terbukti, Kota Malang pada tahun 2013-2018 sudah menghasilkan berbagai kampung tematik. Namun, tetap terjadi korupsi dalam skala masif.

Penulis : Muhammad Isyroqi Basil (Relawan MCW)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.