APBD Kota Malang 2022: Dari Rakyat dan Untuk Rakyat?

BERBAGI
Foto: MNC Media

Anggaran publik memiliki peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Anggaran publik adalah uang rakyat yang dikelola pemerintah dengan harapan digunakan sebaik-baiknya bagi kepentingan rakyat. Karenanya, setiap rupiah uang rakyat harus dipergunakan tepat sasaran, bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Maka, pengelolaan anggaran publik yang transparan dan partisipatif wajib diterapkan sebagai prinsip dasar pengelolaan anggaran, mengingat pengelolaan anggaran yang tertutup dan minim partisipasi publik sangat rentan disalahgunakan. Hal tersebut terbukti saat kasus tsunami korupsi menerjang Kota Malang pada tahun 2018 silam. Tahun ini potret pengelolaan anggaran publik Kota Malang juga menampilkan pengelolaan yang eksklusif.

MCW menemukan beberapa kelemahan dan permasalahan pengelolaan anggaran publik di Kota Malang tahun 2022, di antaranya:

Pertama, pendapatan daerah Kota Malang tahun 2022 terendah di tiga tahun terakhir (2019-2022). Pendapatan daerah Kota Malang pada tahun 2022 direncanakan sebesar Rp. 2.076.977.264.844,00. Adapun rincian pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 752.795.828.609,00, pendapatan transfer Rp. 1.220.864.636.235,00,dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 103.316.800.000,00. Jika dibandingkan dengan pendapatan tahun 2021 yang mencapai Rp. 2.250.888.107.625,00, maka dapat dilihat penurunan pendapatan sebesar Rp. 173.910.842.781,00 dengan persentase penurunan mencapai 7,73%.

Dalih Pemkot Malang, penurunan pendapatan tersebut dikarenakan dampak pandemi. Namun, perlu di ingat kembali bahwa di tahun 2020 yang merupakan masa awal merambaknya pandemi, sektor pendapatan daerah masih mampu memberikan anggaran sebesar Rp 2.289.322.092.017,00. Sedangkan di tahun 2021 dimana pandemi di Kota Malang masih tergolong tinggi, meski anggaran pendapatan mengalami penurunan sebesar 1,68% dari tahun 2020, namun tidak sebanding dengan derasnya penurunan anggaran pendapatan daerah di tahun 2022.  

Diluar semua itu, satu sektor yang seharusnya mampu meningkatkan pendapatan daerah namun terkesan dilupakan dan perlu dicatat lebih lanjut yaitu Piutang Kota Malang tahun 2020 yang mencapai Rp. 251.771.488.237 dan hingga kini tak kunjung ditagih. Dengan pendapatan Kota Malang pada tahun 2022 tersebut, maka dengan ini pendapatan daerah tahun 2022 menjadi pendapatan terendah dari tiga periode tahun anggaran terakhir (2019-2022).

Kedua, anggaran belanja pelayanan publik dasar (pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan) belum menjadi prioritas. Untuk sektor pendidikan Pemkot Malang menganggarkan belanja sebesar Rp. 587.237.661.000 dari total Rp. 2.219.287.390.137 belanja APBD tahun 2022. Jika dibandingkan dengan anggaran pendidikan tahun 2021, anggaran pendidikan Kota Malang di tahun 2022 menurun secara signifikan hingga 10,39%.

MCW menyadari pendapatan daerah Kota Malang tahun ini mengalami penurunan, namun bukan berarti aspek fundamental seperti anggaran pendidikan juga harus dipeloroti hingga mencapai 10,39%. Selain itu, anggaran pendidikan tahun ini juga didominasi oleh kepentingan stakeholder terkait, khususnya di aspek belanja pegawai yang mencapai 55,19% dari total anggaran pendidikan, sedangkan belanja barang dan jasa hanya dianggarkan sebesar 28,59%. Disusul belanja hibah sebesar 12,85% dan belanja modal sebesar 3,37%.

Di sektor kesehatan, urusan pemerintah yang seharusnya menjadi sektor prioritas mengingat tingginya angka pandemi Covid-19 di kota malang, seakan dikesampingkan dengan hanya menganggarkan belanja sebesar 9,22% dari total belanja APBD di luar anggaran penyediaan gaji dan tunjangan ASN.

Padahal pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 telah mengamanatkan bahwa Anggaran kesehatan wajib dianggarkan minimal 10% dari APBD di luar gaji.  Begitupun untuk administrasi kependudukan dan pencatatan sipil hanya dianggarkan 0,73% dari total APBD tahun 2022. Di tengah merosotnya anggaran pelayanan publik dasar Kota Malang tahun 2022, anehnya anggaran penyediaan gaji dan tunjangan ASN khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan meningkat. Bidang pendidikan meningkat sebesar 0,65%, sedangkan kesehatan meningkat sebesar 3,33%. di banyak kasus, potret ini disebut sebagai “anomali anggaran pelayanan”. 

Ketiga, SiLPA tergolong tinggi mencapai Rp. 149.585.125.293. Hal ini menunjukkan serapan pengelolaan anggaran di tahun sebelumnya masih buruk dan memungkinkan program atau kegiatan yang diusung tidak berjalan dengan optimal.

Keempat, pengelolaan anggaran publik minim transparansi dan non partisipatif. Dari 11 (sebelas) macam data mutakhir (terbaru) mengenai laporan keuangan daerah yang wajib diumumkan sebagaimana amanat UU KIP, Pemerintah Kota Malang hanya menyediakan dan mengumumkan 1 (satu) dokumen saja kepada masyarakat (Perda APBD 2022). 

Tertutupnya pengelolaan anggaran Kota Malang ini seakan disengaja karena telah berlangsung lama. Selain mencederai amanat UU KIP, tertutupnya pengelolaan anggaran Kota Malang juga mengesampingkan 3 (tiga) pilar pengelolaan keuangan daerah yang baik sebagaimana yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Dari catatan diatas, MCW mendorong Pemkot Malang agar membuat kebijakan:

  1. Meningkatkan pendapatan pajak daerah sesuai potensi riilnya, dan menagih piutang tahun sebelumnya untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
  2. Memprioritaskan anggaran untuk pelayanan publik dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (pendidikan 20 %; kesehatan 10% dari total APBD diluar gaji);
  3. Menerapkan transparansi pengelolaan anggaran sebagaimana amanat UU KIP No 14 Tahun 2008 melalui agenda open data (e-government), serta mendesain sistem pengelolaan anggaran yang melibatkan partisipasi publik sekaligus sebagai wujud pertanggungjawaban kepada rakyat (tiga pilar tata kelola keuangan daerah transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.