Artidjo Sang Algojo, Sebuah Kajian Korupsi Politik

BERBAGI

Pepatah lama menyebut “Semua orang yang masuk dalam sistem pemerintahan pasti akan berujung korup”. Saya sendiri tidak sepenuhnya sependapat dengan adagium tersebut. Walau pada umumnya ada pola kecenderungan mereka yang awalnya baik saat di luar sistem pemerintahan, namun berbalik arah saat berada di dalam. Berkhianat. Mengecewakan kawan seperjuangan. Namun, rasanya tidak adil jika dipukul rata tiada sisa. Sebab selalu saja ada orang-orang “gila”, yang berani melawan sistem korup kekuasaan dan tetap pada jalur bermartabat. Mampu merawat idealisme. Baginya demokrasi sejati saat hukum bersukma keadilan dan berspirit kerakyatan.

Pandangan semacam ini oleh beberapa kawan sering dinilai sebagai pandangan moralis atau kadang dicap “naïf”, tapi tak ada salahnya jika pun demikian. Kita bebas menilai, menguji, dan berdialektika. Tapi perlu kiranya kita memandang secara berimbang, agar fair. Dengan menyuarakan kebenaran dan tidak menutupi kesalahan. Tulisan ini bermaksud mengapresiasi mereka yang berani “terjun” ke realitas sosial lalu mengupayakan perubahan tanpa terseret arus. Satu di antara sedikit ada nama Artidjo Alkostar.

Artidjo, adalah seorang jujur dan sederhana. Mantan hakim agung yang dikenal berani dan bersemangat antikorupsi. Perjalanan hidupnya sebagian besar dihabiskan membela kaum miskin, yakni sebagai advokat publik dilakoninya selama 28 tahun di LBH Yogyakarta. Latar belakang sebagai advokat publik selama puluhan tahun telah membuatnya memahami betul bagaimana susahnya masyarakat di tataran grassroot akibat ketidakadilan struktural, seperti korupsi. Tak pelak sejarah masa muda Artidjo membentuknya menjadi sosok yang berpihak pada rakyat melalui jalur hukum.

Selain sebagai advokat publik, Artidjo juga merupakan seorang akademisi hukum di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta. Kemudian pada tahun 2000 ia diminta menjadi hakim agung kamar pidana khusus hingga pensiun pada tahun 2018. Sebanyak 19.708 perkara telah ia diselesaikan selama menjabat sebagai hakim agung. Kurun waktu 18 tahun lamanya itu banyak kisah keberanian yang dicontohkannya, palunya tak kenal kompromi menegakkan keadilan. Setiap kasus korupsi yang ditanganinya selalu dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya tanpa “pandang bulu”. Karenanya ia disebut sang algojo koruptor. Sebab integritasnya, koruptor ketakutan tak berkutik.

Mewariskan Gagasan

Sang algojo tidak hanya meninggalkan teladan antikorupsi, tetapi juga mewariskan gagasan. Tulisan-tulisannya dapat ditemukan di berbagai platform media, di antaranya buku “Korupsi Politik di Negara Modern” yang merupakan hasil disertasinya. Gagagan ini dapat dikatakan cukup fundamen menyoal korupsi politik yang menjadi buku rujukan para pegiat antikorupsi. Bahkan kajiannya visioner karena ditulis sejak jauh jauh hari sebelum ramai ditilik dan diulas. Artidjo mencoba merumuskan bahwasanya dari banyak jenis korupsi, korupsi politiklah induknya sekaligus paling berbahaya-merusak.

Korupsi politik dimaknai luas, yakni penyalahgunaan kekuasaan oleh penyelenggara Negara. Korupsi politik berkenaan dengan kewenangan atau diskresi pejabat pemerintah yang digunakan mengeruk keuntungan untuk diri sendiri atau golongannya. Dampaknya jauh lebih hebat dari korupsi administrasi, pungutan liar, dan korupsi penggelumbungan dana proyek, dan jenis korupsi kecil lainnya. Ibarat suatu pohon, korupsi politik langsung menyasar akarnya untuk selanjutnya dapat menguasai pohon, ranting, dan daun secara menyeluruh.

Dalam konteks  bernegara, praktik korupsi politik menarget peraturan perundang-undangan yang dirancang seturut kepentingan pejabat atau pemodal. Korupsi politik sejak awal didesain mendapat legitimasi hukum. Seolah legal melalui proses demokrasi, tapi hanya demi kepentingan pribadi dan golongan dan sudah pasti merugikan masyarakat luas.

Korupsi politik biasanya dilakukan oleh elite politik. Sebab hanya pejabat pemerintahan pemilik akses kekuasaan strategis yang dapat mengintervensi pembuatan perundang-undangan. Para elite yang diberi kepercayaan menjalankan kekuasaan negara mengkhianati rakyat dengan tindakan korupsi. Atas dasar itu korupsi politik atau korupsi kekuasaan ini disebut juga capture state corruption (korupsi yang dilakukan Negara). Itulah mengapa korupsi politik sangat “mengerikan” merusak tatanan bernegara secara terus-menerus dari berbagai aspek. Disebut juga kejahatan kemanusiaan (crime against humanity).

Membaca perkembangan korupsi politik tak dapat dilepaskan dari latar sejarah yang membentuknya. Di Indonesia, bibit korupsi politik terdeteksi sejak kolonialisme Belanda. Ideologi hukum yang berlaku saat itu menegasikan kontrol sosial-politik dari rakyat. Watak hukum berpondasi kepentingan penguasa ini sudah pasti eksklusif mewadahi korupsi kekuasaan. Demikian halnya pada masa Orde Baru, meski undang-undang pemberantasan korupsi diberlakukan akan tetapi terjadi feodalisasi hukum yang juga gencar dikerjaan oleh rezim. Hasilnya, korupsi politik merajalela di Indonesia dengan predikat Negara terkorup saat itu. Sementara pada era Reformasi perubahan yang dilakukan tidak menyentuh sistem hukum secara radikal. Memperlihatkan pemberantasan korupsi setengah hati.

Lebih lanjut, menurut Artidjo, perdebatan klasik perihal ideologi mana yang terbebas dari korupsi politik juga harus dilihat secara komparatif-historis. Berdasarkan catatan sejarah, korupsi politik terjadi di seluruh Negara, apapun ideologi dan agamanya, dan di mana pun letak geografisnya. Korupsi politik terjadi baik di negara kapitalis, komunis, pun fasis, negara dengan mayoritas Islam, Kristen, Hindu, Buddha, atau Konghucu. Begitupun letak geografisnya juga sama saja, baik di Benua Amerika, Afrika, Asia, atau Eropa. Adapun korupsi politik dipengaruhi karakter kekuasaan, ketidakadilan struktur sosial politik, dan lemahnya kontrol sosial, politik, dan hukum.

Untuk menilai jernih suatu perbuatan korupsi politik perlu dipandang dari beragam aspek sebab dan akibat. Tidak hanya menyoal aspek ekonomi atau kerugian keuangan negara sebagaimana selama ini sering diulas, akan tetapi juga berkorelasi dengan sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural, sosio-yuridis, dan hak asasi manusia. Kekayaan perspektif akan menjadi bahan sitematis, lengkap, dan komprehensif untuk memahami sebab dan akibat korupsi politik secara utuh sekaligus juga dasar merancang strategi-taktis pemberantasannya.

Korupsi Kekuasaan

Hasil analisa Artidjo menyebut penyebab korupsi politik antara lain karena besarnya nafsu politik untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan; tidak adanya budaya dialogis dalam mengelola fasilitas dan sarana ekonomi dan politik; lemahnya kontrol sosial dari rakyat; iklim sosial politik yang krisis integritas dan ketiadaan pemimpin teladan; serta iklim penegakan hukum yang tragikomis yang ditandai krisis institusi dan mental aparat, dan kredibilitas penegak hukum merosot.

Selain itu adanya kerkorelasi dengan struktur sosial feodal diskriminatif yang menimbulkan kevakuman moral beriringan interaksi sosial soliter. Di tengah masyarakat yang soliter cenderung mengabaikan kontrol sosial terhadap kekuasaan sebagai kebutuhan dalam agenda demokratisasi. Konsekuensi iklim individualisme dan eksklusifitas pemerintah akan sejalan dengan tumbuh suburnya korupsi politik.

Akibat tumbuh suburnya korupsi politik di suatu negara berdampak negatif pada kondisi hukum dan sosial ekonomi suatu Negara. Sebab korupsi politik merampas hak-hak ekonomi maupun hak politik. Lebih jelas korupsi politik melahirkan krisis ekonomi serta ketimpangan sosial antara kaya dan miskin, yang pada gilirannya konsentrasi kekuasaan politik penguasa akan beriringan dengan watak tertutup, nonkredibel, dan fungsi hukum tidak berjalan.

Cita-cita mulia bernegara seakan jadi fantasi yang tinggal cita-cita tak ada tanda-tanda membumi. Karenanya ke depan dibutuhkan desain kerja-kerja antikorupsi yang efektif dan berkelanjutan. Korupsi selayaknya menjadi musuh bersama. Narasi korupsi politik sebagai kejahatan kemanusiaan harus terus dilekatkan dan digaungkan. Kita menyadari itu saja tidak cukup, Artidjo melalui pendekatan hukum menawarkan solusi penanggulangan korupsi politik, yakni upaya penal dan non penal. Sederhananya, upaya penal bermuara pada pendekatan penindakan, dan upaya non penal dikenal dengan pendekatan pencegahan. Kedua pendekatan sama-sama penting dan harus berjalan seimbang karena sifatnya saling mendukung-mengisi dalam pemberantasan korupsi.

Sebagai catatan. Pada masa awal reformasi, upaya pemberantasan korupsi lebih bertumpu pada pendekatan penindakan kasus per kasus. Seiring berjalan waktu tak kunjung korupsi berkurang bahkan semakin menjadi-jadi. Kerja-kerja penindakan dilakukan seperti “pemadam kebakaran” yang tidak mendeteksi sebab-akibat lalu mencegah terjadinya kebakaran di hari depan.

Sering waktu berjalan kondisi ini kemudian memantik kesadaran para pegiat antikorupsi untuk menaruh perhatian pada pencegahan korupsi. Sayangnya, justru kini upaya pencegahan lebih dominan, sementara pendekatan penindakan mulai mengendor. Sehingga kerja pencegahan pun tak berjalan optimal, karena penindakan yang lemah secara langsung menghadirkan rasa percaya diri koruptor melakukan aksinya tanpa adanya rasa takut dan rasa jera.

Oleh karena itu, ke depan upaya penal dan non penal harus dijalankan seara optimal dan seimbang. Di samping itu tantangan ke depan adalah menjadikan formulasi kebijakan pemberantasan korupsi menjadi milik rakyat. Milik bersama. Pemberantasan korupsi bukan hanya menjadi tugas aparat penegak hukum, akan tetapi menjadi gerakan sosial dan gerakan kultural yang melekat dalam hati nurani masyarakat Indonesia.  Warisan gagasan Artidjo sang algojo koruptor ini patut diapresiasi dan diteladani sekaligus menjadi amunisi melawan korupsi. Artidjo adalah contoh intelektual publik. Ia memilih jalur hukum dan kerja-kerja antikorupsi. Menggunakan ilmunya berpihak pada kemaslahatan rakyat. Demi kebaikan peradaban. Jasadnya sudah tiada tapi gagasannya akan beranak-pinak berikut teladan keberanian dan integritasnya menjadi lentera zaman.

Kejujuran tidak bisa diajarkan, tetapi bisa dihidupkan. Bergaulah dengan orang bijak sehingga kejujuran akan tumbuh.

Artidjo Alkostar

Penulis: Janwan Tarigan, Pegiat Anti Korupsi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.