Audit LSM dan Ancaman Kebebasan Berekspresi

26
0
BERBAGI
Sumber foto: Media Indonesia

Pernyataan Menteri Kooordinator Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Panjaitan terhadap rencana audit Lembaga Swadaya Masyarakat mengundang polemik diberbagai macam kalangan. Berbeda dengan Lembaga negara yang secara wajib diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Inspektorat. Audit terhadap LSM ini selain tidak memiliki dasar hukum yang mengatur, juga merupakan ancaman terhadap kebebasan berekspresi.

Kritikan yang dilontarkan masyarakat sipil seharusnya tidak ditanggapi secara reaksioner oleh pemerintah. Bagaimana pun, kebebasan mengeluarkan pendapat tetap dijamin oleh konstitusi sebagai hukum tertinggi di Indonesia. Alih-alih melarang orang berpendapat, pemerintah seharusnya menjadi garda terdepan untuk memberi contoh dan memulai debat yang berkualitas di ruang publik.

Aturan Saat Ini

Dasar hukum berdirinya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) diatur didalam UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Organisasi Kemasyarakatan ( UU Ormas).

Dalam UU Ormas tidak terdapat substansi yang secara tegas mengatur mengenai audit. Namun terdapat poin pengawasan, yang dalam pasal 53 disebutkan terdapat dua mekanisme pengawasan, yakni internal dan eksternal. Pengawas internal berfungsi untuk menegakkan kode etik organisasi dan memutuskan pemberian sanksi dalam internal organisasi. Sedangkan pengawas eksternal dapat berupa pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah dan/ atau pemerintah daerah.

Lebih lanjut dalam pasal 38, dalam hal Ormas menghimpun dan mengelola bantuan atau sumbangan masyarakat, maka wajib mengumumkan laporan keuangan kepada publik secara berkala.

Dengan kata lain, tanpa harus dilakukan audit, LSM sudah seharusnya menyampaikan laporan keuangan mereka kepada publik jika dana yang mereka gunakan berasal dari sumbangan atau bantuan dari masyarakat.

Aturan yang lebih rinci terdapat dalam PP No. 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan UU Ormas, yang dalam pasal 41 disebutkan bentuk pengawasan oleh masyarakat berupa aduan yang disampaikan secara tertulis dan/atau tidak tertulis yang disampaikan kepada menteri, menteri/ pimpinan Lembaga terkait, gubernur, dan/atau bupati/ walikota.

Sedangkan untuk Ormas yang berbadan hukum yayasan, diatur dalam UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yang dalam pasal 52 dijelaskan bahwa yayasan wajib melaporkan ikhtisar laporan tahunan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia bagi yayasan yang memperoleh bantuan dari negara atau luar negeri atau pihak lain sebesar 500 juta atau lebih dalam satu tahun buku, atau mempunyai kekayaan diluar harta wakaf sebesar 20 miliyar atau lebih. Laporan keuangan tersebut wajib diaudit oleh akuntan publik serta ditembuskan kepada menteri.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga tidak bisa secara semena-mena melakukan audit terhadap suatu organisasi. Hal ini dikarenakan ruang lingkup kerja yang terbatas, dan sudah secara jelas diatur dalam undang-undang. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Kewenangan audit oleh BPK terbatas hanya untuk organisasi yang sumber pendanaannya berasal dari anggaran negara.

Dengan kata lain, BPK hanya berwenang mengaudit LSM yang memakai uang negara, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dalam memeriksa penggunaan keuangan negara. Standar pemeriksaan itu mengacu pada standar audit pemerintah.

LSM Sebagai Organisasi Pemberadab

Berbeda dengan LSM plat merah yang berkerja untuk kepentingan pragmatis mendapatkan pendanaan dari pemerintah, saat ini masih banyak ditemukan LSM yang memang bekerja secara independen, baik secara pendanaan maupun kelembagaan. Mereka bekerja untuk kepentingan publik demi mewujudkan tatanan sosial yang lebih baik. Kerja-kerja yang mereka lakukan adalah mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif.

Atas dasar itu, LSM sebagai bagian dari masyarakat sipil seringkali dimaknai sebagai aktor utama demokrasi yang memiliki sumbangsih besar dalam mempercepat proses transisi menuju konsolidasi demokrasi. Mereka diasumsikan dapat membawa Indonesia dalam menuntaskan problem sosial seperti korupsi, pelanggaran HAM, penguasaan sumber daya yang tersentral, dan lain sebagainya.   

Bahkan jika kita sedikit mengengok kebelakang, hadirnya LSM tidak bisa terlepas dari respon atas tuntutan gerakan sosial baru yang memunculkan pola gerakan diberbagai macam isu, misalnya lingkungan, ketahanan iklim, anti korupsi, gender, hak asasi manusia, dan lain-lain.

Pertumbuhan jumlah organisasi gerakan sosial di Indonesia (dunia ketiga) tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan sejarah diskursus pembangunan. Dimana, gerakan LSM berusaha untuk mendorong pembangunan alternatif dengan model “bottom-up” sebagai lawan dari model “top-down” yang dilakukan dilakukan secara besar-besaran oleh pemerintah.

Gerakan LSM mempertimbangkan aspek yang lebih luas seperti masalah struktural dan keterkaitan sistemik dari masalah  yang sedang diupayakan pemecahannya.

Dengan kata lain, misi yang sebenarnya dilakukan oleh kalangan LSM ini adalah mendesak agenda perubahan sosial kearah tatanan (hukum, politik, ekonomi, dan budaya) yang lebih baik. Berbeda dengan proyek pemerintah saat ini yang lebih menggenjot sektor infrastruktur fisik, para LSM lebih menyadari urgensi pembangunan yang berwawasan manusia perlu untuk terus ditingkatkan.

LSM adalah salah satu kelompok yang berjasa dalam mendorong tata kelola pemerintah yang baik.

Tugas pemerintah justru bukan melakukan audit, namun menertibkan LSM yang saat ini berkeliaran tidak jelas. Seperti LSM yang didirikan untuk kepentingan sesaat, yang biasanya memeras suatu pihak dengan ancaman-ancaman tertentu.

Jangan sampai rencana audit ini akhirnya menjadi ukuran pemerintah untuk menilai layak atau tidaknya LSM berdiri. Lebih membahayakan lagi ukuran tersebut  berujung pada pembubaran LSM secara sepihak. Maraknya kasus korupsi seperti sekarang ini mengharuskan pemerintah untuk lebih banyak mengaudit lembaga-lembaga negara yang berpotensi korupsi. Sedangkan masyarakat saat ini sudah cukup cerdas untuk menuntut pelayanan publik yang transparan dan akuntabel adalah indikator penting merealisasikan jargon anti korupsi.

Alih-alih merencakan audit kepada LSM, pemerintah justru mesti berterimakasih kepada para LSM yang selama ini secara konsisten mengawal dan mengkritisi produk kebijakan yang dibuat. Pentingnya upaya ini dilakukan untuk memberikan keseimbangan, check and balance guna mengantisipasi kecenderungan pemerintah ke arah otoritarian.

Sehingga, sangat sah bagi sebuah negara demokrasi seperti Indonesia untuk meningkatkan posisi tawar dari para LSM, bukan justru malah membatasi geraknya.  Bahkan menurut saya, LSM perlu untuk mendiaspora gerakannya ke ranah local, menyesuaikan dengan pola pemerintahan saat ini yang terdesentralisasi. 

Penulis : Ahmad Adi Susilo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.