Beranda Suara Rakyat Rilis Pers Banjir Rasa Korupsi

Banjir Rasa Korupsi

100
0
BERBAGI

Malang, 29 Nopember 2016_Permasalahan banjir di Kota Malang akhir-akhir ini tidak bisa dimaknai hanya terjadi karena curah hujan yang lebat. Akan tetapi jauh daripada itu terdapat beberapa persoalan lain yang juga menjadi penyebabnya.  Beberapa hal tersebut diantaranya adalah:

Pertama, terjadinya alih fungsi lahan, terutama beralih fungsinya ruang terbuka hijau menjadi pemukiman elit dan pertokoan modern. Keberadaan perumahan elit ijen nirwana, Ijen Suite Hotel, Malang town square (MATOS), Mall Olimpic Garden (MOG) dan beberapa bangunan besar lain telah mengganti fungsi lahan yang dulunya menjadi ruang terbuka hijau sekaligus sebagai serapan air.Selai itu, banyak proses alih fungsi lahan di Kota Malang menjadi mall, hunian elit, pertokoan, dan hotel, menyisakan masalah. Misalnya terkait alih fungsi lahan APP Lambau (Bumi Tanjung) menjadi hunian elit Ijen Nirwana dan hotel pernah menimbulkan konflik serta penolakan dari warga. Hal yang sama juga terjadi terkait alih fungsi lahan APP menjadi Matos. Alih fungsi itu dulunya mendapat penolakan yang keras dari masyarakat, aktivis dan utamanya mahasiswa. Alih fungsi itu juga menyisakan persoalan tukar guling yang terindikasi korupsi.

Kedua, tidak jelasnya pengerjaan Drainase Jacking System Jalan Bondowo-Kalimetro. Pengerjaan proyek Drainase (Jacking System) yang berada di jalan bondowoso-kalimetro tidak memberikan dampak sekali terhadap penyelesaian banjir. Proyek dengan anggaran cukup fantastis tersebutjustru menimbulkan banyakmasalah dan terindikasi korupsi, yaitu mulai dari proses perencanaan, penetapan dan pelaksanaan. Pada tahun 2013 anggaran pengerjaan tiba-tiba muncul dan ditetapkan sebesar 40 M dalam APBD 2013, padahal sebelumnya proyek tersebut tidak masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD 2013). Dan dalam APBD 2014 kembali dianggarkan sebesar 16 M. Berdasarkan Audit BPK TA 2013, PT Citra Gading Astritama (CGA) belum menyelesaikan pengerjaannya sesuai dengan pembayaran yang telah diberikan oleh Pemerintah Kota Malang. Akibatnya Pemerintah Kota Malang diduga merugi hingga Rp. 1.1 M. dan pada tahun 2014 anggaran 16 M yang sudah dianggarkan juga tidak terpakai.

Pada tahun 2014 PT. CGA melayangkan gugatan wanprestasi kepada pemerintah Kota Malang terkait dengan tidak dibayarkannya sisa pembayaran pengerjaan proyek, pada pengadilan tingkat pertama majelis hakim memutus bahwa pemerintah kota malang harus mengganti uang sebesar 17 M kepada PT CGA, meskpun pada akhirnya dalam putusan kasasis MA menolak gugatan dari PT CGA. Selain itu dalam pelaksanaan pembangunan drainase juga tidak menggunakan teknik jacking system, buntutnya saat ini saat ini didapati lubang besar/jalan abrol ditengah jalan bondowoso yang kemungkinan besar berasal dari pengerjaan proyek drainase yang tidak jelas.

Ketiga, besarnya anggaran pengerjaan drainase tidak berbanding lurus dengan berkurangnya permasalahan banjir. Pada tahun 2015 anggaran untuk pengerjaan drainase/gorong-gorong sebesar Rp 12 M sedangkan pada tahun 2016 sebesar 42 M, terdapat peningkatan 300% lebih.Dalam APBD 2016 terdapat banyak pembangunan drainase akan tetapi justru wilayah yang dibangun tersebut menjadi langganan banjir. Wilayah tersebut diantaranya:

No Nama Jalan/Wilayah Anggaran Pembangunan Drainase
1. JL MT Haryono 1.000.000.000
2. JL Pasar Besar 600.000.000
3. JL Soekarno Hatta RT.14 RW.08 Kel. Sukoharjo 357.000.000
4. Jl. Sukarno Hatta (pesawat) – Sudimoro 500.000.000
5 Jl Veteran 1.000.000.000
6. Lintas RW .01, RW.02 RW.04 Kel. Bandulan 480.000.000
7. Jl. GalunggungRT.01 RW.01  Kel.Gadingkasri 120.000.000
8. Jl. Terusan Ambarawa RW.03 Kel. Sumbersari 360.000.000
9. Jl. I.R. Rais 400.000.000
10. Jl. Sunan Kalijaga 500.000.000
11. Jl. Sigura-gura Barat 500.000.000
Total Rp 5.817.000.000

Sumber: APBD Kota Malang 2016 (diolah oleh Malang Corruption Watch)

Kondisi tersebut tentu menjadi sinyal negatif terhadap pembangunan drainase di kota malang. dimana pembangunan yang ada tidak memberikan sumbahsih apapun terhadap persoalan bajir dan tentu hal tersebut dapat diindikasikan terjadi korupsi.

Keempat, Penyempitan ruang terbuka hijau.Beralihnya fungsi ruang terbuka hijau menjadi lahan bisnis dan perumahan berdampak pada pengurangan jumlah RTH di Kota Malang, setidaknya sampai tahun 2016 kota malang hanya memili 2% RTH dari total wilayah. Jika mengacu pada regulasi yang ada maka idealnya sebuah kota seharusnya memillki minimal 30 % ruang terbuka hijau. Salah satu dampak yang dirasakan, malang tidak lagi sejuk, malang langganan banjir dll. Hal ini menjadi penanda bahwa pemerintah kota malang saat ini tidak serius untuk menambah jumalah ruang terbuka hijau, bukan hanya melakukan revitaslisasi terhadap taman-taman yang sudah ada.

Berangkat dari persoalan tersebut tersebut, Malang Corruption Watch (MCW), Wahana lingkungan Hidup (WALHI)  bersama dengan rakyat Kota Malang Menuntut beberapa hal:

  1. Meminta kepada Aparat Penegak Hukum, Kepolisian dan Kejaksaan Negeri Kota Malang agar melakukan upaya upaya penegakan hukum terhadap indikasi korupsi terhadap pembangunan drainase di Jalan Bondowoso-kalimetro.
  2. Meminta Aparat penegak hukum untuk meninjau kembali permasalahan alih fungsi lahan APP menajadi kawasan perumahan elit dan pertokoan modern, mengingat persolan tersebut terindikasi bermasalah dan terdapat pontensi korupsi di dalamnya.
  3. Walikota serius melakukan penambahan ruang terbuka hijau di Kota Malang.
  4. Pemerintah Kota Malang melakukan proteksi terhadap ruang terbuka hijau yang sudah ada di Kota Malang, yaitu dengan tidak memberikan izin pendirian bangunan perumahan elit, pertokoan modern, hotel dan bangunan besar lainnya diatas kawasan ruang terbuka hijau.
  5. Pemerintah Kota Malang harus melakukan evaluasi dalam menata kota, terutama terkait dengan pembangunan infrastruktur di Kota Malang.
  6. DPRD kota malang untuk lebih maksimal dalam melakukan pengawasan terhadap proyek-proyek yang ada di Kota Malang
  7. Mengajak masyarakat kota malang untuk secara aktif melakukan pengawasan terhadap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, utamanya yang menyangkut dengan penghilangan ruang terbuka hijau dan pembangunan drainase.

CP:

  1. Fahrudin (MCW)/081554633373
  2. Purnawan (WALHI)/08113776678
  3. Pak Suaib Warga Malang/083834561819

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.