Beranda Suara Rakyat Rilis Pers Bansos Minim: Operasional Birokrasi Masih Jadi Prioritas Pemkot Batu Dikala Pandemi

Bansos Minim: Operasional Birokrasi Masih Jadi Prioritas Pemkot Batu Dikala Pandemi

36
0
BERBAGI
Infografis/Ingin Mendapatkan Bansos Tunai Rp 600.000, Begini Caranya/Aristya Rahadian
Sumber gambar: cnbcindonesia

Anggaran belanja Kota Batu tahun 2021 direncanakan sebesar Rp1.087.361.986.047 (1 Triliun). Namun sektor paling besar menghabiskan anggaran adalah belanja operasional birokrasi. Seperti Anggaran Belanja Pegawai Rp387.664.239.677 (35,6%); Belanja Perjalanan Dinas Rp28.228.016.500 (2,6%); Belanja Gaji dan  Tunjangan DPRD Rp19.293.030.330 (1,77%).Sementara itu, sektor yang berkaitan dengan penanganan pandemic justru lebih kecil seperti Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Rp10.848.585.089 (0,99%), dan Belanja Bantuan Sosial hanya dianggarkan Rp13.730.228.800 (1,26%), sementara anggaran Bansos tunai untuk 3.325 warga terdampak pandemi hanya Rp997,5 juta.

Anggaran perjalanan dinas seharusnya direalokasi untuk penanggulangan Covid-19, karena pada masa pandemi tidak memungkinkan pejabat melakukan perjalanan dinas. Demikian halnya  Anggaran Gaji dan Tunjangan DPRD bisa dipangkas untuk kebutuhan mendesak masyarakat dikala pandemi. Bagaimanapun ‘uang rakyat’ yang dikelola Pemkot Batu tujuan utamanya untuk kesejahteraan rakyat, bukan sebaliknya uang rakyat habis terserap untuk operasional birokrasi seperti realitas kini.

Malang Corruption Watch (MCW) menilai bahwa Pemkot Batu belum memprioritaskan sumber daya anggaran publik untuk penanganan pandemi sekaligus memberi perlindungan sosial yang memadai. Selain itu, mekanisme penyaluran Bansos tidak transparan; baik data penerima Bansos, jumlah yang disalurkan, waktu penyaluran, serta pertanggungjawabannya. Hal ini terkonfirmasi dari laporan warga Kota Batu ke MCW, bahwa warga bersangkutan tidak menerima Bansos PPKM padahal saat awal pandemi warga terkait mendapat Bansos, ditambah tidak ada penjelasan dari pemerintah, “ada yang janggal”, ujarnya.

Perlindungan Sosial Warga Harus Diutamakan                                                                                                                  

Saat PPKM level 4 diterapkan di Kota Batu, Pemkot bertanggung jawab melindungi rakyat dari resiko sosial. Sebagaimana UU No. 11 Tahun 2011 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 ayat (9) menjelaskan “Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko guncangan dan kerentanan sosial”. Salah satu program perlindungan sosial berupa Bansos.

Saat PPKM, Pemkot Batu menyalurkan Bansos desa untuk 1.000 warga terdampak, selain itu ada Bansos profesi untuk 2.566 warga dengan anggaran Rp769.800.000, serta Bansos tunai tingkat kelurahan untuk 759 warga dengan anggaran Rp227.700.000. Seluruh anggaran tersebut bersumber dari APBD dengan perkiraan sebesar 7-9 Miliar. Jika ditotal, jumlah penerima Bansos 4.325 warga selama masa PPKM, cukup kecil dibanding anggaran belanja Kota Batu tahun 2021 mencapai 1 T. Padahal hampir seluruh penduduk Kota Batu terdampak Covid 19 dan membutuhkan perlindungan sosial.

MCW mendorong Pemkot Batu agar memprioritaskan perlindungan sosial melalui sumber daya anggaran publik (uang rakyat) yang ada. Karena “keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi”, maka program dan proyek yang tidak mendesak dapat direalokasi-refocusing untuk penanganan pandemi.

Janwan Tarigan (Divisi Riset dan Informasi MCW)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.