Beranda Suara Rakyat Rilis Pers BERSIHAKAN KABUPATEN MALANG DARI TIKUS-TIKUS JALAN

BERSIHAKAN KABUPATEN MALANG DARI TIKUS-TIKUS JALAN

93
0
BERBAGI

Selama tahun 2015-2017, Malang Corruptin Watch (MCW) melakukan monitoring Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di Kabupaten Malang. Dari kegiatan tersebut, ditemukan beberapa masalah dalam pengadaan jalan dan jembatan di Kabupaten Malang. Masalah PBJ di Kabupaten Malang diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, Temuan Kekurangan Volume pada audit BPK.

Temuan kekurangan Volume Pekerjaan sebesar Rp. 1.064.168.859,42 atas sebelas paket pengerjaan pada Dinas Bina Marga Kabupaten Malang selama tahun 2016. Dengan rincian sebagai berikut:

Paket Pekerjaan Penyedia Jasa Nilai Kontrak Kekurangan Volume
Peningkatan Jalan Tumpang/ Tulusbesar – Ngadas Kec.

Tumpang (DAK – IPD)

CV AKA 2.454.550.000 41.404.355,24
Peningkatan Jalan Sengkaling – Junrejo Kec. Dau (DAK-IPD) PT WP 2.905.700.000 37.566.499,02
Peningkatan Jalan – Kepuharjo – Tegalgondo, Kec.

Karangploso *

PT TAV 2.576.890.000 119.694.444
Peningkatan Jalan Kepanjen – Pagak Kec. Pagak PT TBMS 3.199.804.000 144.504.036
Pemeliharaan Jalan Wonokerto – Bantur (Bantur) PT TPA 3.932.571.000 135.698.047
Pemeliharaan Jalan Singosari Jabung Kec. Jabung PT BBA 3.424.837.000 75.659.074
Pemeliharaan Jalan Pakis – Kemiri (Jabung) PT SDP 2.896.000.000 83.449.780
Pemeliharaan Jalan Mangliawan – Tumpang (Pakis) PT IBP 3.139.693.000 50.617.253
Pemeliharaan Jalan Lingkar Barat Kepanjen PT KJAC 4.920.952.000 315.088.976
Pemeliharaan Jalan Krebet – Wajak Kec. Wajak PT KJAC 3.624.996.000 51.780.794
Pemeliharaan Jalan Bululawang – Tlogowaru Kec.

Bululawang

CV KA 1.969.600.000 8.704.796

 

Kedua, Belum adanya sanksi dan perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten Malang

Masih adanya modus yang sama dan dilakukan terus menerus setiap tahun. Modus pengurangan volume pengerjaan jalan dan jembatan ini akan terus berulang selama tidak adanya kemauan pemerintah memberikan sanksi kepada kontraktor bermasalah. Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya, Pasal 118 (1) huruf e “Perbuatan atau  tindakan  Penyedia  Barang/Jasa  yang dikenakan sanksi diantaranya adalah  tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab. Sementara ayat (2) menyatakan bahwa, Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa: 

  1. sanksi administratif;
  2. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;
  3. gugatan secara perdata; dan/atau
  4. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.

 

Ketiga, belum adanya penyelidikan maupun penyidikan terhadap dugaan korupsi

Kontraktor yang terbukti dengan sengaja melakukan tindakan kecurangnan berupa pengurangan volume pengerjaan Jalan dan/atau Jembatan dapat dikatakan korupsi dengan merujuk pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31/1999 jo. Undang-undang No. 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Sementara Pegawai Negeri yang terbukti terlibat dalam korupsi tersebut bisa dikenakan pasal 3 UU Tipikor.

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya  diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara  minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah  dan paling banyak 1 miliar rupiah.

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999, yang dimaksud dengan “setiap orang” dapat berupa orang perorangan dan atau suatu korporasi, sehingga sebagai pelaku tindak pidana sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999, dapat berupa orang perorangan atau pun suatu korporasi.

Bahwa patut diduga atau disangka beberapa kontraktor (PT atau CV) yang telah disebutkan di atas karena menjadi pemenang lelang pembangunan jalan dan/atau jembatan telah memenuhi unsur setiap orang dalam unsur pasal 2.

Ad.2 Unsur Secara melawan hukum

Bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah seperti yang diterangkan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meski pun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela  karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka dapat dipidana.

Bahwa kontraktor sebagai pihak ke-tiga dalam melaksanakan pemborongan jalan harus berpedoman kepada Undang-Undang RI No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah RI No. 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan  Jasa  Konstruksi,

Ad 3 Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi

Bahwa yang dimaksud dengan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi adalah membuat diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi menjadi lebih kaya dari yang sebelumnya, dengan kata lain assetnya bertambah.

Ad 4  Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Bahwa  kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Bahwa unsur ini merupakan alternative, dapat hanya merugikan keuangan negara atau dapat juga hanya perekonomian negara, atau pun kedua-duanya.

Bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah keuangangan negara menjadi rugi atau berkurangnya keuangan negara.

Bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberi manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.

Sedangkan Pasal 3 menyebutkan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan  diri sendiri atau  orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit  50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar.

Korupsi yang sudah dilakukan tidak dihapuskan walaupun sudah mengembalikan kerugian Negara. Pasal 4 UU Tipikor tentang Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa “Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3”.

Keempat, sudah ada putusan pengadilan tentang tindak pidana korupsi dengan modus yang sama.

Sebagai bahan pertimbangan tentang penindakan dugaan korupsi di atas, berikut adalah beberapa putusan tentang tindak pidana korupsi dengan modus pengurangan volume pengerjaan:

  1. 16/PID.SUS.K/2013/PT-MDN
  2. 07 / Pid.Sus-TPK / 2017 / PN.Mdn
  3. 57/PID.SUS.K/2013/PT-MDN.

Berdasarkan hal di atas, MCW mendesak sebagai berikut:

  1. Mendesak Kepolisian dan Kejaksaan Kabupaten Malang untuk melakukan Penyelidikan dan Penyidikan dugaan Korupsi Pengadaan Jalan dan Jembatan Tahun 2012-2016 di Kabupaten Malang
  2. Mendorong Kepolisian dan Kejaksaan untuk melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Malang yang terindikasi Korupsi.
  3. Meminta Kepolisian dan Kejaksaan berkomitmen dalam agenda Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Malang.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here