BERBAGI

Sejak Indonesia merdeka dan menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Proses penegakan hukum dan lembaga-lembaga yang berwenang dalam penegakan hukum dan pelayanan bagi para pencari keadilan dinilai belum memuaskan. Sembilan belas tahun setelah reformasi, praktik-praktik korupsi masih banyak ditemui. Penegakan hukum untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi juga tidak berjalan dengan memuaskan. Padahal reformasi membawa semangat untuk terus memperbaiki sistem peradilan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme  (KKN).

Hal itu diakui oleh Mahkamah Agung dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 bahwa budaya organisasi yang cenderung feodal dan masih kentalnya KKN menjadi sebab belum profesionalnya organisasi MA dan badan-badan peradilan di bawahnya[1]. Peran pengadilan saat ini sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman dan penerapan hukum diharapkan mampu untuk menyelesaikan perkara-perkara korupsi dan perkara-perkara para pencari keadilan.

Pengadilan tingkat pertama atau Pengadilan Negeri diharapkan mengadili perkara-perkara kejahatan dan tindak pidana korupsi dan sebagai Pengadilan yang bersih dan berwibawa. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga Pengadilan Negeri masih kurang karena banyaknya praktik-praktik pungutan liar, suap dan masalah administrasi keuangan lainnya.

Adanya pungutan liar dan pungutan biaya-biaya tidak resmi lainnya sudah ada sejak dulu namun sulit untuk dibuktikan. Sehingga tahun 2017 Malang Corruption Watch (MCW) sebagai lembaga swadaya masyarakat yang senantiasa melakukan pendidikan publik kepada warga wilayah Malang raya berkeinginan melakukan penelitian tentang ada atau tidaknya praktik pungutan liar yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kota Malang.

Selengkapnya dapat dilihat disini Biaya Perkara yang Tak Pasti

[1] Mahkamah Agung RI, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010 ) h.7

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here