BERBAGI

 

Malang,  Dalam beberapa studi mengenai akuntansi keperilakuan, terdapat perilaku disfungsional yang terjadi dalam siklus perencanaan anggaran instansi pemerintah. Realitas yang dapat dirasakan dan terjadi pada instansi pemerintah –tidak terkecuali pemerintah Malang Raya- adalah adanya fenomena Budgetary Slack, sebuah fenomena pegawai tidak mau bekerja secara optimal bahkan berperilaku disfungsional, dan menyembunyikan informasi untuk kepentingan mereka sendiri.

Budgetary Slack atau kesenjangan anggaran terjadi karena adanya perbedaan potensi dengan target anggaran pendapatan. perbedaan potensi pendapatan dengan target anggaran pendapatan mengindikasikan terjadinya perilaku individu merendahkan target pendapatan untuk memudahkan dalam pencapaian anggaran pemerintah. Artinya bahwa terjadinya budgetary slack ditimbulkan oleh adanya perilaku individu untuk mengupayakan membuat angggaran yang dirasa lebih mudah untuk dapat dicapai, serta aman ketika anggaran tersebut dipertanggungjawabkan.

Pada tahun 2017, Malang Corruption Watch telah melakukan kajian mengenai anggaran pemerintah Malang Raya. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat beberapa indikasi atas bentuk budgetary slack pada pemerintah Kota Batu dan Kota Malang, antara lain Pembiaran atas Piutang Pajak Hiburan Kota Batu dan Buruknya Pengelolaan Retribusi Parkir di Kota Malang.

Hilangnya Potensi Pendapatan Pajak Hiburan Kota Batu

Realisasi pendapatan pajak hiburan tahun 2016 Kota Batu menunjukkan angka Rp 10 Miliar. Angka yang kecil mengingat, masih ada Rp 16 Miliar pajak hiburan yang masih mengendap sebagai piutang pajak hiburan Pemkot Batu TA 2016. Pemerintah Kota Batu cenderung pesimis dan tidak berani memasang target, terlebih menagih hingga terlunasi.

Sejak 2012, piutang pajak hiburan Kota Batu selalu diatas Rp 20 M, akan tetapi hal tersebut tidak dijadikan dasar bagi Pemkot Batu untuk menargetkan pendapatan pajak hiburan Kota Batu. Justru sejak 2012, target pendapatan atas pajak hiburan selalu pada kisaran angka dibawah Rp 15 M. Berikut adalah diagram perbandingannya.

Sumber: Data Olahan LHP BPK 2012-2017 Kota Batu

Melihat kenyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara tidak langsung Pemkot Batu mengalami kebocoran anggaran di sektor penerimaan pajak hiburan. Seharusnya pemerintah Kota Batu mulai serius menuntaskan permasalahan tunggakan pajak pengusaha hiburan di Kota Batu, mengingat banyaknya alih fungsi lahan pertanian menjadi tempat wisata dan hotel yang tentunya secara tidak langsung juga menyebabkan kerugian sosial dan lingkungan bagi masyarakat di Kota Batu.

Target retribusi parkir tak maksimal

Pada 2013 dan 2014 pemerintah berhasil mencapai target penerimaan di sektor retribusi parkir, namun 2 tahun terakhir (2015 dan 2016) pendapatan retribusi parkir tidak berhasil mencapai angka yang ditargetkan pemerintah. Pada 2016 Pemkot Malang mentargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor retribusi parkir sejumlah Rp 7 M dengan kebijakan menaikkan tarif retribusi parkir.

Target ini tentunya jauh lebih tinggi dari target pendapatan di tahun-tahun sebelumnya yang hanya pada kisaran Rp 2 M. Namun, adanya kebijakan kenaikan tarif tersebut pada kenyataannya tidak membuat pendapatan retribusi daerah tercapai secara optimal.

Terlepas dari tidak tercapainya target pendapatan atas retribusi parkir pada 2 tahun terakhir, hal yang lebih mengejutkan adalah adanya kesenjangan antara potensi penerimaan yang tersedia dengan target yang ditetapkan pemerintah. Berikut adalah hasil riset MCW mengenai potensi pendapatan retribusi parkir berdasarkan jumlah juru parkir.

Dinas Perhubungan Kota Malang menyebutkan untuk data sementara juru parkir resmi di kota Malang ada 6000 orang. *(Apabila kita hitung rata-rata setiap juru parkir setor Rp. 50.000 per hari ke Pemerintah Kota, maka jika ada 6000 juru parkir di Kota Malang, total seluruh dana yang dikumpulkan oleh pemerintah sebesar Rp. 300.000.000 per-hari, Rp. 9.000.000.000 per bulan dan Rp. 108.000.000.000 per-tahun). Berdasarkan asumsi tersebut, maka dapat disimpulkan dalam tabel berikut.

 

Jumlah Setoran Per-Hari Jumlah Juru Parkir Total Setoran Perhari Total Setoran Per-Bulan Total Setoran Per-Tahun
Rp.50.000/Per satu lahan Parkir 6000 Rp.300.000.000 Rp.9.000.000.000 Rp.108.000.000.000

Tabel 1.2 Pendapatan parkir berdasarkan jumlah juru parkir

Jika membandingkan hasil riset diatas dengan realitas yang ada, maka jelas terjadi kebocoran anggaran dalam sektor retribusi parkir lebih dari 100 miliar pada tahun 2016. Melihat dua fenomena tersebut maka tak heran pendapatan daerah yang seharusnya dapat dipakai untuk sektor pembangunan menjadi tersendat dan berpotensi mengalami kebocoran anggaran sebab perilaku pemerintahan daerahnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.