BERBAGI
Ratusan Orang Gelar Istighatsah di Depan Gedung DPRD Kota Malang- suryamalang.tribunnews.com

Kota Malang, 06 September 2018 – Kota Malang mendapatkan sorotan dari media nasional atas kasus korupsi yang menimpa 41 anggota DPRD. Jika diibaratkan penyakit, korupsi merupakan penyakit yang dapat mengganggu kinerja pada tubuh. Apabila penyakit sudah mulai ganas, segala aktivitas yang dilakukan tidak optimal. Begitulah kira-kira jika digambarkan dengan kondisi Kota Malang hari ini. Jumlah 41 angggota DPRD dari 45 orang telah ditetapkan sebagai; 1 terpidana, 18 terdakwa, dan 22 tersangka. Yang menghebohkan adalah penetapan ke-22 tersangka. Hal ini diakibatkan dari penelusuran lebih jauh oleh KPK terhadap kasus Suap Perubahan APBD 2015.

Dengan kondisi semacam ini, berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintah di Kota Malang menjadi lumpuh. Pada tahap ini terdapat agenda besar yang harus dibahas bersama antar pemerintah dan DPRD. Diantaranya adalah, pembahasan Penetapan APBD 2019, Laporan Pertanggungjawaban satu periode pemerintahan (2013-2018), Laporan Keterangan Pertanggun-jawaban (LKPJ) 2018, Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Perioritas Perlafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2020 dan beberapa rapat paripurna lainnya.

Pada persoalan diatas, segala macam pembahasan adalah agenda-agenda penting untuk menentukan kebijakan di Kota Malang. Agar roda pemerintahan kembali normal, melalui Kementrian Dalam Negeri, pemerintah Kota Malang akan diberikan diskresi sehingga penyelenggaraan pemerintahan tidak lumpuh. Selain itu pula, Pimpinan KPK menyampaikan agar partai politik yang memperoleh kursi di dewan dapat melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk mempercepat penyelenggaraan pemerintah.

Dalam hal ini, terdapat permasalahan penting yang perlu diperhatikan bersama, diantaranya:

  1. Cabut Mandat DPRD

Cabut mandat DPRD merupakan penyampaian kekecewaan warga Kota Malang terhadap DPRD karena mandat yang diberikan sebagai wakil rakyat tidak dioptimalkan. Seharusnya DPRD menjadi penyeimbang dengan pemerintah (cek and balance), bukan melakukan kongkalikong pada saat pembahasan kebutuhan masyarakat. Pembangunan Jembatan Kedungkandang adalah bukti dari kegagalan fungsi DPRD. Pembangunan Jembatan Kedungkandang dari tahun 2012 hingga 2014 tidak berjalan. Semestinya secara kewenangan DPRD dapat menolak LKPJ Kota Malang pada tahun 2014. Bukan malah memberi ruang untuk dilakukan penganggaran kembali pada Perubahan APBD 2015. Karena fungsi pengawasannya tidak maksimal, mengakibatkan terjadinya suap tersebut. Hal inilah yang membuat warga Kota Malang kecewa.

  1. Partai Politik Segera Melakukan PAW

Partai politik pemenang pileg pada tahun 2014 harus segera melakukan PAW. Dengan begitu pelaksanaan roda pemerintahan di Kota Malang tidak macet, karena sisa dari 41 anggota DPRD tidak memenuhi quorum atau 2/3 dari anggota DPRD. Melihat banyaknya agenda paripurna, maka PAW harus segera dilakukan.

  1. KPK Usut Tuntas

KPK harus usut tuntas pelaku kejahatan korupsi di Kota Malang. Persoalnnya adalah belum ditemukannya aktor intelektual dibelakang kasus ini. Rentetan kasus ini tidak berjalan sendiri, melainkan masih satu rel, dari Korupsi Pembangunan Jembatan Kedungkandang, Suap 1%, dan Suap Perubahan APBD 2015. Yang ditahan oleh KPK saat ini adalah 41 anggota DPRD, tiga dari pihak eksekutif, dan satu dari pihak swasta yang memenangkan tender pembangunan Jembatan Kedungkandang. Masih terdapat aktor-aktor lain yang masih berkecimpung terhadap kasus ini yang perlu diusut tuntas.

  1. Selesaikan Kasus Korupsi yang Masih Mangkrak

Warga Kota Malang meyakini, jika memperhatikan selemah ini fungsi pengawasan DPRD, maka, dipastikan masih banyak kasus korupsi yang belum ditangani. Beberapa tahun terakhir, kasus korupsi yang mencuat di Kota Malang diantaranya; Korupsi Lahan RSUD, Hilangnya Kendaraan Dinas, Korupsi Retribusi Parkir, korupsi Pembangunan Drainase Tidar di Jalan Bondowoso, Korupsi Pengadaan Laboratorium Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Malang pada APBN 2009, kasus korupsi pengadaan modul untuk pelaksanaan kurikulum 2013 di (PPPPTK-BOE) – VEDC Malang, dan beberapa indikasi kasus korupsi Kota Malang lainnya yang belum diungkap oleh Polres Kota Malang dan Kejaksanaan Negeri Malang.

  1. Sikap Warga Malang

Dengan keadaan seperti ini, sikap kami sebagai warga Kota Malang kecewa terhadap wakil rakyat dan oknum pemerintah Kota Malang. Dengan kasus ini pula, Kota Malang menjadi tranding topic diseluruh media nasional. Hangatnya pemberintaan korupsi yang dilakukan oleh wakil rakyat membuat kami malu. Penyelenggara negara – DPRD dan Pemerintah Kota Malang – kami sampaikan tidak bermoral, karena melakukan kegiatan hina dengan mencuri hak rakyatnya, dan ditipu melalui fasilitas publik yang diperuntukan sebagai cara agar kami sebagai warga memperoleh kesejahteraan.

Dengan demikian, permasalahan diatas kami menuntut:

  1. DPRD harus mengembalikan rasa percaya warga Kota Malang, atas tipu dan muslihat busuk yang dilakukan sehinga terjadinya kasus korupsi.
  2. Partai Politik segera melakukan PAW agar pembahasan tentang kebutuhan hidup warga Kota Malang dapat segera dilakukan bersama dengan pemerintah.
  3. Penegak Hukum; KPK, Kepolisian dan Kejaksaan yang telah membuka mata warga Kota Malang hingga mengetahui tidak bermoralnya penyelenggaraan pemerintah dengan melakukan kegiatan korupsi yang hina tersebut. Ayo bersihkan Kota Malang dari penyelenggara pemerintah yang rakus, tamak dan amoral yang masih tersisa.
  4. Kami sebagai warga Kota Malang kecewa dan prihatin atas perilaku DPRD dan pemerintah. Melalui kegiatan ini kami menyampaikannya dengan melakukan kegiatan simbolik, dan berhadap penyelenggara pemerintah kedepan yang akan membahas kebutuhan masyarakat banyak kembali fitra dan menjalankan peran yang semestinya.

 

Aliansi Masyarakat Anti Korupsi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.