Beranda Suara Rakyat Rilis Pers Bupati Probolinggo di-OTT; Daftar Kepala Daerah “Maling” Uang Rakyat di Jatim Bertambah.

Bupati Probolinggo di-OTT; Daftar Kepala Daerah “Maling” Uang Rakyat di Jatim Bertambah.

37
0
BERBAGI
Sumber foto: Tempo

Jumlah kasus Kepala daerah maling uang rakyat di Jawa Timur terus bertambah setelah KPK menggelar OTT terhadap Bupati Probolinggo baru-baru ini. Penambahan tersebut sekaligus menempatkan Jatim sebagai daerah dengan tingkat aksi “maling” uang Rakyat yang melibatkan Kepala Daerah teratas.

Tercatat, selama kurun waktu 2017-2021, terdapat 14 Kepala Daerah yang dijerat oleh KPK. Adapun rinciannya antara lain sebagai berikut.

Tabel 1. Data Korupsi Kepala Daerah di Jatim selama 2017-2021

NoNamaJabatanDeskripsi
 1Bambang Irianto  Walikota Madiun  Korupsi pembangunan pasar besar Madiun tahun 2009-2012 dan menerima Gratifikasi
 2Achmad Syafii  Bupati Pamekasan  Suap untuk menghentikan penyelidikan terkait korupsi proyek infrastruktur menggunakan Dana Desa
 3Eddy Rumpoko (OTT)Walikota Batu  Penerimaan Suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Batu tahun 2017
 4Mas’ud Yunus (OTT)  Wali Kota MojokertoPemberian Suap kepada DPRD Kota Mojokerto terkait Perubahan APBD 2017 untuk pengalihan anggaran pada Dinas PUPR Pemerintah Kota Mojokerto tahun anggaran 2017
 5Nyono Suharli Wihandoko (OTT)Bupati Jombang  Suap Perizinan Pengurusan Jembatan dan menerima suap dari Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Inna Sulistyanti. Uang suap dipergunakan Bupati Nyono untuk membiayai kampanye dalam Pilkada Bupati Jombang 2018.
 6Mustafa Kamal Pasa  Bupati Mojokerto  Penerimaan hadiah atau janji pembangunan menara telekomunikasi tahun 2015 serta fee dari proyek-proyek di lingkungan Pemkab Mojokerto, termasuk proyek pembangunan jalan di tahun 2015
 7Taufiqurrahman (OTT)  Bupati Nganjuk  Diduga menerima gratifikasi sebesar Rp 2 miliar dari dua rekanan kontraktor di lingkungan Kabupaten Nganjuk. diduga terkait mutasi dan promosi jabatan di Kabupaten Nganjuk, dan fee proyek yang dilakukan tahun 2016-2017.
Moch. Anton  Walikota Malang  Suap terkait pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015.
 9Syahri MulyoBupati TulungagungDugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di Tulungagung dan Blitar, Jawa Timur.
 10Muhammad Samanhudi AnwarWalikota BlitarDugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di Tulungagung dan Blitar, Jawa Timur.
 11Setiyono  Walikota Pasuruan  Dugaan penerimaan “fee“10 % ditambah 1 persen untuk kelompok kerja (pokja) terkait proyek belanja modal gedung dan bangunan pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM) pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di Pemkot Pasuruan dengan sumber dana APBD Tahun Anggaran 2018.
 12Rendra Kresna  Bupati Malang  Dugaan penerimaan suap terkait penyediaan sarana Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Malang sebesar Rp 3,45 miliar dan menerima gratifikasi sekitar Rp 3,55 miliar
13 Saiful Ilah (OTT)Bupati Sidoarjomenerima suap pengadaan beberapa proyek di Dinas PU dan BMSDA Kabupaten Sidoarjo pada 2019 dengan nilai suap sebesar Rp 600 Juta
 14Puput Tantriana Sari (OTT)Bupati ProbolinggoDugaan jual beli jabatan dalam pemilihan kepala desa dan upeti dari tanah kas desa. Kasus ini baru mencuat beberapa hari lalu ketika KPK melakukan OTT
Sumber: dari berbagai media, diolah MCW

Melihat tren “perampokan” uang Rakyat oleh Para Kepala Daerah di Jawa timur memperlihatkan betapa pembentukan situs korupsi di daerah begitu massif. Alih-alih desentralisasi menjawab problem ketimpangan dan memperkecil potensi korupsi, yang terjadi justru sejumlah kasus di atas memperlihatkan otonomi daerah tak lebih sekedar arena baru perampokan uang rakyat.

Membangun Dinasti, Merampok Uang Rakyat

Kasus korupsi yang menjerat Bupati Probolinggo bersama seorang anggota DPR RI yang merupakan suaminya, bersama sejumlah pejabat baru-baru ini tidak bisa terlepas dari bangunan kekuasaan dinasti yang dirawat selama 18 tahun terakhir. Waktu yang cukup panjang untuk menimbun kekayaan melalui pembajakan sumberdaya publik. dengan memasang nilai sebesar 20 juta ditambah upeti 5 Juta per hektar TKD untuk setiap calon kepala desa, adalah kesewenang-wenangan. Akibatnya, total uang yang diterima (sebelum dibagi 4 orang penerima) sebanyak 450 Juta (20 Jt +5 Jt X 20 Orang). jika dibagikan, Kepala Daerah (PTS) bersama suaminya (AH) tentu memperoleh lebih banyak dari dua pegawai lainnya. Sebab, dalam rumusan umum pembagian jatah hasil korupsi, bobot persentase bergantung pada posisi dan jabatan setiap pelaku penggarong uang rakyat.

Kondisi demikian hanya dapat dilakukan oleh mereka yang berkuasa. Dalam kasus ini, baik PTS maupun AH, sama-sama memiliki kekuasaan politik dominan dan memiliki pengaruh yang kuat bagi para pejabat daerah Kabupaten Probolinggo, termasuk struktur pemerintahan di bawahnya, yakni Desa dan Kecamatan. Oleh karena itu, praktik “merampok” uang rakyat melalui jual beli jabatan harus dilihat sebagai bentuk politik dagang, yakni memperdagangkan jabatan untuk mencari keuntungan.

Mengambil Upeti Dari Hak Warga Desa.

Salah satu sumber suap adalah upeti 5 Juta Dari Sewa TKD. Perlu diketahui, TKD merupakan salah satu sumber pendapatan asli Desa. Hal ini sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa, dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 26 disebutkan, Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial. Dan pasal 4 ayat 3 menyebut Aset desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa. Dengan demikian, Tanah Kas Desa seharusnya dikuasai dan dikelola sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Artinya, pemanfaatan tanah kas desa harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan ini, demikian halnya hasil yang diperoleh dari pemanfaatan TKD diperuntukan seluruhnya untuk kepentingan pemerintah Desa. Bukan sebagai objek jual beli sebagaimana yang terjadi pada para calon kepala desa beserta Bupati PTS. Oleh karenanya, perbuatan ini patut disebut sebagai perampasan hak kesejahteraan dan keadilan masyarakat Desa.

Politik Dinasti dan Problem Tata Kelola.

Berdasarkan penelusuran atas dokumen LHP BPK Jatim tahun 2016-2017 dan 2019 ditemukan bahwa, pemerintah Kabupaten Probolinggo selama di pimpin Oleh Bupati PTS diwarnai dengan sejumlah temuan yang mengarah pada potensi kerugian keuangan daerah. Perlu dicatat, meskipun kebanyakan temuan BPK telah dikembalikan namun praktik tersebut tetap menjadi problem yang mengindikasikan buruknya tata kelola pemerintahan Kabupaten Probolinggo. Temuan tersebut diantaranya:

 Tabel 2. Temuan BPK Terkait Potensi Kerugian Keuangan Daerah di Kabupaten ProbolinggoSelama Periode Kepemimpinan Bupati PTS

NoTahunTemuan
 120161.       Realisasi belanja barang dan Jasa pemkab Probolinggo TA 2016 sebesar 1.107 M tidak didukung dengan bukti yang sebenarnya. Jumlah tersebut terdiri dari belanja BBM/GAS pada 12 kecamatan dan 4 SKPD tidak didukung bukti sebenarnya senilai 765.335 juta; belanja pemeliharaan peralatan dan mesin kec. Sumbersarih tidak didukung bukti senilai 13 Juta; dan belanja barang dan jasa (non BBM) Kec. Wonokerto yang tidak didukung bukti senilai Rp 329.248 jt. 2.       Pengadaan barang dan jasa senilai 1.504 M tidak sesuai ketentuan. Hasil pemeriksaan BPK menunjukan bahwa, terdapat penganggaran kegiatan belanja barang dan jasa yang seharusnya merupakan belanja modal pada dinas PU Bina Marga sebesar 1 M dan Dinas PU Pengairan Sebesar 503.807 Jt. Akibatnya, realisasi anggaran belanja PBJ disajikan lebih tinggi dibandingkan belanja modal. Hal ini bertentangan dengan PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi Pemerintah; Permendagri nomor 13 Tahun 2006 Tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah; dan Permendagri No 52 Tahun 2015 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2016 3.       Ketidaksesuaian pelaksanaan 12 paket pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi gedung pada enam SKPD sebesar Rp 1.025 M.
 220171.       Nilai omzet dari pajak Hotel sebagaimana dilaporkan dalam SPTPD Pemkab Probolinggo tidak sesuai dengan nilai Omzet yang sebenarnya sebagaimana dilaporkan oleh WP. Dalam SPTPD, omzet yang tercatat dari angkat 1 jt-46 Jt per/bulan. Sementara menurut WP, Omzet per/bulan yang diterima antara 22.5 Jt S.d 227.790 Jt. Hal ini menyebabkan adanya resiko pajak hotel yang tidak terpungut sebesar Rp 371.421 Jt. 2.       Temuan serupa terjadi pada Pajak Restoran. Berdasarkan hasil monitoring atas lima WP (restoran) ditemukan adanya risiko pajak Restoran yang tidak terpungut sebesar Rp 956.388 Jt. 3.       Terdapat subjek pajak yang belum terdata sebagai WP Hotel oleh Bidang Pendapatan. Hasil pemeriksaan BPK menemukan, rata-rata omzet yang diterima per/bulannya sebesar 9 jt s.d 108 Jt. Sehingga terdapat potensi pajak yang seharusnya diterima pada tahun 2017 sebesar Rp 194 Jt. Sebagai potensi penerimaan yang tak tertagih.
 320191.       Pengelolaan rekening bendahara penerimaan Pemkab. Probolinggo tidak tertib. Terdapat beberapa indikasi: a). Terdapat enam rekening bendahara penerimaan daerah yang belum ditetapkan melalui SK Bupati, b). perjanjian kerjasama pengelolaan rekening pemerintah dengan BRI-Bank UMKM telah kedaluwarsa sejak februari 2019 dan belum diperbaharui. c).  pemkab. Probolinggo berpotensi kehilangan pendapatan jasa giro atas 33 rekening dana kapitasi JKN selama TA 2019. d). 2.       Penataan aset pemkab Probolinggo buruk. Hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2019 ditemukan bahwa, nilai aset tetap pada tahun 2019 meningkat dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018, nilai aset tetap Rp 1.948 T, naik menjadi 2.075 T Per 31 desember 2019. Maka, ada penambahan sebesar Rp 174.143 Jt pada tahun 2019. Nilai saldo ini diperoleh dari 6 jenis asset: Tanah, Peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi dan jaringan; aset tetap lainnya; konstruksi dalam pengerjaan.
Sumber: LHP BPK Jatim Tahun 2016-2017 dan 2019, diolah MCW

Rekomendasi.

Berdasarkan beberapa catatan di atas, MCW mendesak KPK dan APH daerah Kabupaten Probolinggo untuk:

  1. Menelusuri dugaan korupsi lain yang pernah terjadi selama kepemimpinan Bupati PTS, khususnya menindaklanjuti sejumlah temuan BPK pada tahun 2016-2019 di sektor pengadaan barang dan jasa, pajak daerah dan aset daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah yang berpotensi tidak diserap atau hilang.
  2. Mendorong pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk segera merombak struktur kekuasaan politik dinasti dengan memegang teguh prinsip politik demokrasi, partisipatif, transparan dan akuntabel guna menciptakan sistem pemerintahan baru yang anti-korupsi.

Raymon Tobing (Divisi Advokasi MCW)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.