Beranda Suara Rakyat “Buruh/pekerja Bersatulah: Refleksi Gerakan Buruh di Kota Malang”

“Buruh/pekerja Bersatulah: Refleksi Gerakan Buruh di Kota Malang”

268
0
BERBAGI

Oleh: M. Fahrudin Andriyansyah[1]

Peringatan Hari buruh dunia “labour day/mei day” pada setiap tanggal 1 Mei telah dilakukan lebih dari 1 (satu) abad lamanya. Mei Day menjadi momentum bagi buruh diseluruh dunia untuk bersatu menyuarakan tuntutan mengenai hak yang harus diberikan oleh Negara dan perusahaan kepada buruh. Setiap tahun terus berganti, dan kecenderungannya Mei day hanya menjadi peringatan dan aksi simbolik tanpa adanya perubahan menuju kesejahteraan para buruh.

Perjuangan buruh di Indonesia, diawali dengan pemogokan kerja oleh ribuan buruh di berbagai daerah yang didasari oleh tidak adanya perubahan nasib buruh. Padahal pada masa itu gairah perdagangan komoditi sedang meningkat akibat dari kebutuhan Negara-negara dunia pasca perang dunia pertama. Perjuangan tersebut berujung pada penembakan yang dilakukan oleh pemerintah hindia belanda dan pada akhirnya perjuangan buruh perlahan menghilang. Pasca proklamasi, semangat untuk kembali membangkitkan gerakan buruh kembali menyeruak, banyak perkumpulan buruh bermunculan dan salah satu yang disuarakan adalah tuntutan agar pemerintahan yang dipimpin oleh Soekarno mampu mengakomodir kebutuhan dan melindungi hak buruh. Orde baru menjadi mimpi buruk gerakan buruh di Indonesia, peringatan hari buruh dilarang oleh rezim dengan alasan peringatan hari buruh identik dengan Komunis. Kebijakan pemerintah yang hanya mengakui satu serikat yaitu Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) menjadikan gerakan buruh dapat dikontrol dalam satu nafas yang sama. Tentu berakibat pada mati surinya gerakan buruh di Indonesia. Reformasi telah memunculkan ribuan perkumpulan/serikat buruh di Indonesia. Akan tetapi sampai saat ini permasalahan buruh tetap tidak kunjung selesai.

Gerakan Buruh sebagai Gerakan Sosial (Social Movement)

Gerakan Buruh merupakan Gerakan sosial lama (baca: Gerakan Sosial), dimana gerakan tersebut identik dengan perjuangan kelas oleh karena adanya kelas penindas dan kelas tertidas. Gerakan buruh berbasiskan persoalan ekonomi dan persolan ekploitasi akibat adanya industrialisasi. Sejauh mata memandang, tuntutan yang sering disampaikan pada saat demo/aksi tidak pernah jauh dari persolan peningkatan kesejahteraan buruh, mulai dari kenaikan Upah Minimum Kerja (UMK), pemberian jaminan sosial, kejelasan status kerja dan hak-hak lain di lingkungan kerja. Dengan model gerakan ini, gerakan buruh menjadi tertutup “eksklusif” dan tidak pernah berinteraksi dengan kondisi di luar basis perjuangan.

Gerakan buruh muncul akibat adanya keterdesakan terhadap hak yang tidak diberikan oleh pemerintah dan Pengusaha. Keterdesakan tersebut merupakan bentuk lain dari eksploitasi melalui kebijakan pemerintah dan pengusaha yang dipengaruhi oleh perekonomian dunia yang kapitalistik. Dalam model ekonomi kapitalistik, buruh akan dijadikan bahan bakar mesin industry. Sehingga hubungan antara buruh dengan pengusaha bersifat dependen, dimana buruh akan selalu tergantung dengan pengusaha. Buruh seringkali tidak memiliki posisi tawar yang kuat “bergining Position” terhadap Pengusaha.

Gerakan Sosial ada untuk mencipta perubahan, oleh karena itu gerakan sosial harus dibangun berdasarkan ideology yang jelas. Pendidikan dan penyadaran terhadap buruh mutlak untuk dilakukan, sehingga tidak ada alagi buruh yang ditindas atau diperlakukan seenaknya oleh pengusaha.

Realita Buruh di Kota Malang

Sudah hampir 2 (dua) tahun ini Kota Malang selalu diramaikan oleh perjuangan mantan 77 buruh PT Indonesian Tobacco Malang. Bermula dari persoalan uang lembur yang tidak dibayarkan secara penuh oleh Perusahaan pada tahun 2014, dilanjutkan dengan intimidasi yang dilakukan oleh perusahaan kepada buruh maka secara spontanitas kurang lebih 250 buruh melakukan aksi mogok kerja sebagai bentuk protes terhadap perusahaan. Perusahaan kemudian memaksa 77 Buruh yang dianggap profokator untuk menandatangani Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), akan tetapi buruh tidak menandatangai PHK tersebut. Melihat Kondisi tersebut Perusahaan lantas mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) guna melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada buruh. Putusan Pengadilan Mengabulkan permohonan PHK akan tetapi perusahaan dibebani membayar uang pesangon kepada 77 buruh sebesar 2.7 M. Pasca putusan tersebut, pada tahun 2015 Pihak perusahaan kembali melakukan gugatan perdata terhadap 77 buruh kepada pengadilan negeri kota malang terkait dengan aksi mogok yang dianggap telah mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Oleh Karena bukan menjadi kewenangannnya (kewenangan Absolute) pengadilan negeri Kota Malang menolak gugatan tersebut. Selain itu Perusahaan hingga saat ini belum memberikan Dana Jaminan Hari Tua (JHT) yang dikelola oleh perusahaan, sedangkan JHT yang dikelola oleh Jamsostek telah diterima oleh buruh. Pihak perusahaan (PT Indonesian Tobacco) hingga hari ini juga tidak ada I’tikad baik untuk menjalankan putusan PHI terkait dengan Uang Pesangon.

Tidak berhenti disitu saja, Perusahaan kembali mencari kesahalan-kesalahan buruh, salah satunya dengan melaporkan Pengurus Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) terkait dengan dugaan penggelapan Dana Sosial. Akhirnya pada tahun 2016 ditetapkanlah 2 (dua) orang pengurus SPSI sebagai tersangka (Saipul dan Liayati) yang kemudian menjadi pesakitan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Malang. Hari ini persidangan mengagendakan nota pembelaan oleh pendamping hukum dan terdakwa, dimana sebelumnya 2 (dua) terdakwa telah dituntut oleh Kejaksaan Negeri Kota Malang dengan Pidana penjara masing-masing 1 (satu) tahun. Sebagai informasi, bahwa perusahaan mempermasalahan dana pengurus serikat, yang seharusnya tidak ada hubungannya dengan perusahaan. Selain itu perusahaan juga memaksa pengurus untuk membuat laporan keuangan, padahal Musyawarah Unit Kerja (MUSNIK) belum dilakukan karena MUSNIK serikat dilakukan 3 (tiga) tahun 1x, sehingga laporan penggelapan seharusnya dianggap premature dan tidak dibenarkan oleh hukum.

Mengurai Benang Kusut Perburuhan

Perjuangan yang dilakukan oleh mantan 77 buruh PT Indoensian Tobacco adalah Perjuangan tanpa gerbong perkumpulan buruh/serikat. Serikat meninggalkan mereka di tengah jalan, padahal perjuangan belum selesai. Kondisi ini menjadi sangat tragis karena keberadaan serikat seharusnya mampu memberikan pendampingan terhadap buruh yang haknya dirampas oleh Pengusaha. Kondisi ini seharusnya menjadi tamparan bagi keberadaan perkumpulan buruh/serikat di Indonesia. Buruh berjuang dengan nafas yang sama, nafas untuk melawan ketertindasan yang dilakukan oleh Negara dan Pengusaha.

Persoalan buruh di Kota Malang kembali diperparah dengan belum adanya Peraturan Daerah (Perda) Ketenagakerjaan, dimana dengan dibentuknya peraturan tersebut seharunya dapat melindungi kepentingan atau hak buruh. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015 pemerintah kota Malang telah menganggarkan pembentukan Perda Ketenagakerjaan dan Perda Tenaga Kerja Asing. Sayangnya dalam Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 2015 yang dilaporkan hanya Perda tenaga kerja Asing sedangkan untuk Perda KetenagaKerjaan belum dilaporkan. Hal tersebut menandakan bahwa Perda Ketenagakerjaan tersebut belum selesai dan lebih condong dicabut dari Program legislasi Daerah (Prolegda) Kota Malang.

Perjuangan buruh seharusnya tidak hanya berjalan pada perjuangan dalam sektor ekomoni/kesejateraan buruh saja, akantetapi juga harus mendorong pada perubahan sistem. Peraturan Perburuhan harus dibuat untuk kepentingan kesejahteraan buruh, Stakeholder (Pemerintah Kota Malang, DPRD Kota Malang, Akademisi, Lembaga Peradilan, Perkumpulan Buruh (Serikat), Buruh dan Pengusaha) Perlu duduk bersama dan mencari jalan keluar dari setiap persoalan buruh yang ada di Kota Malang.

Buruh Sejahtera, Indonesia Sejahtera. Hidup Buruh!

[1] Badan Pekerja Malang Corruption Watch (MCW) dan terlibat aktif mendampingi mantan 77 buruh PT Indonesia Tobacco Malang

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.