Beranda Suara Rakyat Opini CABUT MANDAT ANGGOTA DPR RI PENGUSUNG REVISI UU KPK!

CABUT MANDAT ANGGOTA DPR RI PENGUSUNG REVISI UU KPK!

68
0
BERBAGI

CcdTStoUsAAIxiM

Satu-satunya lembaga anak kandung reformasi yang memiliki special authority dalam memberantas korupsi sampai keakar-akar kekuasaan yang sebelumnya nyaris tidak mampu diterobos oleh lembaga penegak hukum lain, saat ini sedang terancam lumpuh. Sebagai extra ordinary crime, korupsi saat ini telah mencapai bentuk tranformasinya yang sempurna, yakni bentuk kekuasaan yang korup. Kondisi kronis tersebutlah yang menjadi keniscayaan adanya gerakan reformasi sekaligus misi dari adanya reformasi.

Sejak tahun 2008, hembusan revisi UU KPK telah santer digalakkan sampai menyambung pada awal tahun 2016 ini. Hembusan angin revisi UU KPK seakan menjadi agenda tahunan parleman semenjak lembaga anti rasuah ini bergerak radikal memberantas korupsi sampai pada jantung kekuasaan Negara baik eksekutif, yudikatif maupun legislatif yang seakan-akan menjadi langganan pusat korupsi. Tercatat, sejak tahun 2008 sampai saat ini KPK telah menangkap 13 Hakim, 66 Kepala Daerah, 23 Pimpinan Lembaga/Kementerian dan 101 Anggota DPR/DPRD, praktis seluruh separation of power dalam trias politica Indonesia nyaris lengkap terjangkit penyakit akut korupsi. Sesungguhnya data di atas merupakan prestasi KPK yang sebelumnya tak pernah bisa diraih oleh lembaga penegak hukum pra-reformasi. Sehingga agenda revisi UU KPK yang digulirkan tahun demi tahun oleh parleman adalah bertentangan dengan semngat reformasi. Revisi UU KPK yang sejak awal diagendakan tidak memiliki substansi menguatkan kinerja lembaga dalam memberantas korupsi, justru memiliki maksud melemahkan lembaga dalam kinerjanya memberantas korupsi.

Di awal tahun ini mencuat lagi revisi UU KPK dan bahkan telah masuk dalam agenda Prolegnas. Parlemen sebagai lembaga terkorup seakan-akan tak berhenti menjadi pihak antagonis yang vis a vis dengan rakyat. Dalam draf RUU KPK setidaknya ada beberapa substansi yang akan melemahkan KPK yang selama ini menjadi kewenangan ampuh KPK memberantas korupsi yang berselimut kekuasaan, di antaranya adalah (1). adanya dewan pengawas, (2). penyadapan yang harus izin pada dewan pengawas, (3). KPK tidak dapat mengangkat penyelidik dan penyidik secara mandiri, (4). hanya penyidik dari Kepolisian dan Kejaksaan yang dapat melakukan penyidikan (mengacu pada KUHAP) (5). KPK diberikan kewenangan menerbitkan SP3 sehingga UU KPK tidak berlaku asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis. Substansi sebagaimana disebut di ataslah yang akan melumpuhkan KPK. Lalu apakah kita akan diam saja? Tidak!!

Menanggapi tantangan tersebut, kami dari koalisi masyarakat sipil Malang raya dan Perguruan Tinggi tidak diam melihat fenomena revisi UU KPK yang seakan-akan menjadi tradisi tahunan para legislator yang hampir setiap tahun menjadi agenda parlemen. DPR secara idea-normatif adalah representasi segenap rakyat, menjadi wakil dalam memperjuangkan  kesejahteraan rakyat adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar. Akan tetapi hembusan kencang revisi UU KPK hampir menjadi agenda tahunan ketika KPK menghujam ke jantung kekuasaan yang korup dan menjadi berulang-ulang setiap hal yang sama terjadi. Dari titik ini pula DPR menjadi pihak yang paling getol menyuarakan revisi UU KPK, sehingga dari titik ini pula DPR sebenarnya telah melawan semangat reformasi yang berarti juga melawan kehendak rakyat sebagai daulat tertinggi. Maka dari itu, kami dari Koalisi Masyarakat Sipil Malang Raya melakukan deklarasi Cabut Mandat Anggota DPR RI beserta Parpol Pengusul Revisi UU KPK!! Jika daulat tertinggi adalah segenap rakyat dalam hal ini dikonstruksikan dalam UUD 45 (Grundgesetz) sebagai norma tertinggi negara, maka rakyat sebagai daulat tertinggi berhak mencabut mandat setiap anggota DPR RI atau DPRD yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana maksud yang sesuai kehendak rakyat!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.