Beranda Suara Rakyat Rilis Pers Cacat Prosedur Pemanggilan Saksi, Bukti Buruknya Kinerja Kejari Kota Batu

Cacat Prosedur Pemanggilan Saksi, Bukti Buruknya Kinerja Kejari Kota Batu

74
0
BERBAGI
sumber : Bangsa Online

Kejaksaan Negeri Kota Batu merupakan salah satu institusi penegakan hukum di daerah yang memiliki kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Tugas dan wewenang kejaksaan sebetulnya telah diatur melalui undang-undang nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pada tugas dan wewenang pasal 30 ayat (1) menyebutkan bahwa kejaksaan memiliki tugas melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.  Dengan demikian, setiap keputusan dan tindakan yang berkaitan dengan proses penanganan perkara yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri kota Batu tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang berlaku.

Selain itu, jaksa juga dituntut untuk wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya, serta menjunjung tinggi nilai integritas sebagai penegak hukum. Salah satu indikator bahwa proses penegakan hukum telah berjalan secara adil adalah kepatuhan Aparat Penegakan Hukum terhadap peraturan yang berlaku.

Akan tetapi, dalam praktiknya tidak demikian. sebaliknya memperlihatkan beragam kejanggalan yang mengindikasikan buruknya penegakan hukum oleh Kejari Kota Batu, khususnya berkaitan dengan penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hasil setoran PBB di Desa sumberejo. kasus yang sebelumnya telah dilaporkan sejak 2 april 2019 lalu.

Dugaan Mal Administrasi dan Cacat Prosedur Pemanggilan Saksi oleh Kejaksaan Negeri Kota Batu

bahwa untuk menindaklanjuti proses pemerikasaan dan pengumpulan informasi lebih lanjut, Kejari Kota Batu dalam hal ini diwakili oleh bagian Pidana khusus, meminta kepada Kepala Desa Sumberejo untuk memanggil beberapa orang warga Desa Sumberejo memberikan kesaksiannya atas dugaan kasus korupsi tersebut di Kejaksaan Kota Batu pada tanggal 9 juni 2020. Permintaan tersebut ditindaklanjuti oleh kepala desa dengan menerbitkan surat berkop pemerintah Desa, dan Pemerintah Desa menyerahkan surat tersebut kepada beberapa Desa Warga Sumberejo. perbuatan ini tentu bertentangan dengan prosedur pemanggilan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara (KUHAP) dan undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dimana, dalam pasal 227 KUHAP disebutkan:

  1. Bahwa semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi atau ahli disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, ditempat tinggal mereka atau ditempat kediaman terakhir.
  2. Petugas yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa pemanggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tandatangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil dan apabila yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya.
  3. Dalam hal orang yang dipanggil tidak terdapat di salah satu tempat sebagiamana dimaksud dalam ayat (1), surat panggilan disampaikan kepala kepala desa atau pejabat dan jika tinggal diluar negeri melalui perwakilan Republik Indonesia di tempat di mana orang yang dipanggil biasa berdiam dan apabila masih belum juga berhasil disampaikan, maka surat panggilan ditempelkan di tempat pengumuman kantor pejabat yang mengeluarkan panggilan tersebut

Artinya, Perbuatan yang dilakukan oleh Kejaksaan Kota Batu, yang dalam melakukan proses pemanggilan saksi dilakukan dengan cara memperintahkan secara lisan kepada Pemerintah Desa Sumberjo untuk membuat surat pemanggilan kepada warga sumberjo tersebut jelas-jelas tidak pahamnya Kejaksaan Kota Batu dalam proses pemanggilan saksi dalam perkara tindak pidana dan dan dapat diduga perbuatan yang dilakukan oleh kejaksaan tersebut berpotensi perbuatan melawan hukum.

Selain itu, dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi serta segala macam Tindak Pidana lainnya, berdasarkan pasal 5 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa seorang Whistleblower atau Saksi Pelapor berhak untuk dirahasiakan identitasnya.

Selain itu,  penanganan perkara yang tidak transparan juga menambah catatan buruknya kinerja Kejari Kota Batu. Berdasarkan pemantauan Malang Corruption Watch melalui penelusuran terhadap website Kejaksaan Negeri Kota Batu, terlihat jelas bahwa update penanganan kasus terakhir dilakukan pada tahun 2014. Ini artinya, Sejak tahun 2015 hingga sekarang tidak ada transparansi progres penanganan kasus yang ditangani oleh Kejari Kota Batu. Dengan demikian maka, tindakan yang dilakukan oleh kejaksaan Negeri Kota Batu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, mencederai keadilan serta menjadi preseden buruk bagi penegakan Hukum tindak pidana korupsi di Daerah.

Berdasarkan poin-poin permasalahan tersebut di atas, MCW menilai bahwa Kejaksaan Negeri Kota Batu telah lalai dalam menjalankan tugas, fungsi, serta wewenangnya selaku penyidik dan penuntut umum dalam proses penegakan hukum.  Maka dengan ini MCW beserta seluruh saksi pelapor yang dirugikan haknya oleh karena buruknya kinerja Kejaksaan Negeri Kota Batu menuntut:

  1. Mendesak kepada Kejaksaan Negeri Kota Batu agar wajib menjamin adanya transparansi publik dalam penanganan setiap perkara.
  2. Memperbaiki buruknya kinerja Kejaksaan Negeri Batu dalam penanganan Perkara yang lamban selama ini;
  3. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Batu memerintahkan seluruh jajarannya untuk segera memproses seluruh laporan Tindak Pidana yang masuk;
  4. Menjamin keamanan dan keselamatan Warga Sumberejo sebagaimana yang kami jelaskan di atas, sebagai akibat dari kelalaian Kejaksaan Negeri Kota Batu.

Versi Wordnya silahkan dowload di sini https://mcw-malang.org/wp-content/uploads/2020/07/Press-Release-Cacat-prosedur-bukti-kinerj-kejari-buruk..docx

Narahubung:     085373166504 (Raymond Tobing)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.