Catatan Audiensi MCW dengan BPK Jatim

BERBAGI

Kamis, 21 Juli 2022 Malang Corruption Watch melakukan audiensi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur. Diskusi tersebut merupakan tindak lanjut hasil temuan riset MCW terkait “Potensi Kerugian Keuangan Negara: Telaah Modus Baru Korupsi Anggaran”.

Forum diskusi dihadiri oleh Kepala Sub Ordinat III dan auditor BPK Jatim lain yang bertugas di wilayah Malang Raya (Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang). Diskusi dimulai dari penyampaian hasil riset MCW. Ada beberapa penekanan poin hasil riset. Pertama, menyoal temuan berulang dalam LHP BPK 2018-2020; kedua, perihal modus perburuan rente seperti kekurangan volume dan lebih bayar proyek; ketiga menyangkut tindak lanjut temuan BPK; dan keempat tentang hubungan opini BPK dengan potensi kerugian keuangan.

Setelah dipaparkan ditanggapi oleh pihak BPK dan diskusi.

Mengenai temuan berulang memang tak dapat dipungkiri masih banyak pemerintah daerah dan swasta “nakal” yang mengambil keuntungan tidak sesuai ketentuan berlaku. Hal ini menimbulkan potensi kerugian keuangan daerah. Meski BPK mendorong pengembalian kerugian keuangan daerah, akan tetapi dampak sosial dari adanya penyelewengan seperti kukurangan volume dan lebih bayar sangat dirasakan masyarakat. Tentunya aspek kerugian sosial ini harus jadi pertimbangan utama. Terlebih temuan serupa terjadi setiap tahunnya yang mengindikasikan adanya unsur kesengajaan atau niat jahat (mensrea) dan perbuatan jahat di dalamnya. Unsur itu perlu didalami agar dapat ditindaklanjuti ke ranah pidana dengan bekerjasama dengan kejaksaan dan kepolisian.

Kemudian perihal pemberian opini BPK tidak memperlihatkan kondisi yang sebenarnya. Daerah yang mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) acap kali pengelolaan anggarannya justru memiliki segudang masalah. Bahkan ada daerah di Jatim yang terus mendapat predikat WTP tapi kepala daerahnya terbukti korupsi. Kondisi ini menunjukkan opini BPK hanya dijadikan ajang “berburu penghargaan” dan seolah sebagai legitimasi pengelolaan anggaran anti-koruptif. Pemda pun berlomba-lomba memperoleh BPK, namun mengabaikan substansi dari opini BPK itu sendiri untuk mengukur kinerja pengelolaan anggaran daerah senyata-nyatanya. Persoalan ini perlu dievaluasi secara fundamen.

Selain itu berbicara mengenai mendorong pengelolaan anggaran transparan-akuntabel-partisipatif. Peran BPK sebagai lembaga tinggi negara yang berwenang melakukan audit atas laporan keuangan pemerintah dalam cukup strategis. Melihat peran tersebut tidak hanya sebatas tugas pemeriksaan dalam arti sempit akan tetapi dimaknai dalam konteks demokrasi. Bahwasanya BPK wajib mendorong transparansi keuangan daerah sekaligus menumbuhkan partisipasi masyarakat. Agar mengawal keuangan daerah atau uanga rakyat bukan saja menjadi tugas BPK dan APH saja, akan tetapi menjadi milik bersama rakyat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.