Beranda Suara Rakyat Rilis Pers Catatan Kritis 20 Tahun Kota Batu

Catatan Kritis 20 Tahun Kota Batu

46
0
BERBAGI

Pada 17 oktober 2021, Pemerintah Kota Batu kembali merayakan hari jadinya yang ke 20 tahun dengan jargon “bangkit bersama, peduli sesama, untuk Kota Batu berjaya”. pada kesempatan yang sama, pimpinan DPRD Kota Batu menyampaikan bahwa tiada henti memabangun Kota Wisata Batu melalui jalur utama yakni infrastruktur jalan untuk memudahkan akses wisatawan dan revitalisasi pasar. Meski demikian, pembangunan infrastruktur bukan tanpa masalah. sebaliknya masih banyak pekerjaan rumah yang menjadi beban setiap tahunnya tanpa penyelesaian secara masksimal. Berikut beberapa catatan kritis Malang Corruption Watch (MCW) dan sekaligus menjadi Kado Ulang Tahun Kota Batu.

Pertama. Tata Kelola Pemerintahan belum beranjak Baik. kajian MCW atas LHP BKP Jatim terhadap hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintahan Kota Batu tahun 2020. Permasalah tesebut terjadi pada pengendalian internal dan kepatuhan terhadap undang-undang. Berdasarkan LHP BPK Kota Batu tahun 2020 ditemukan 18 permasalahan secara umum terjadi pada 3 sektor yakni, Pendapatan, Belanja dan Aset. Seperti:

Sektor pendapatan, pendapatan: seperti a). pengelolaan pajak reklame dan pajak air tanah belum sepenuhnya memadai; b). sanksi administrasi atas keterlamabatan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan belum dikenakan; dan c). 76 objek bangunan belum dilengkapi izin mendirikan bangunan dan belum dipungut retribusi serta dikenakan sanksi;

Sektor Belanja: a). realisasi belanja TA 2020 pada 23 OPD sebesar 46.198.819.389,87 tidak sesuai ketentuan; b). pembayaran tunjangan pimpinan DPRD tidak sesuai ketentuan dan penetapan tunjangan perumahan anggota DPRD belum didasarkan pada pertimbangan yang memadai; c). kekurangan volume atas 7 paket pekerjaan pada tiga OPD sebesar Rp52.218.210,14; d) kekurangan volume kekurangan penerimaan sebesar sebesar Rp 17.568.182,70; e) kekurangan volume sebesar Rp687.184.586,13 dan penerimaan sebesar Rp 1.459.427.648,50 pada dinas perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan; g) kekurangan volume belanja modal pada 37 paket pekerjaan di empat OPD sebesar Rp 795.210.418,95 dan indikasi pemecahan kontrak pada 42 paket pekerjaan di dinas pekerjaan umum dan penataan ruang.

Dan sektor Aset: a). pelaksanaan verifikasi piutang PBB-P2 tidak optimal; b). pengelolaan piutang pajak air tanah dan pajak hotel pada badan keuangan daerah tidak tertib; c) penatausaan persediaan pada tiga OPD belum sepenuhnya memadai; d). aset gedung dan bangunan yang belum dimanfaatkan PERUMDA Among Tirto Kota Batu belum ditetapkan dengan peraturan daerah sebesar Rp2.299.912.848,00 dan terdapat double catat dengan aset lain sebesar Rp1.348.083.000,00; e). pengelolaan dan penatausahaan aset tetap pada pemerintah Kota Batu belum memadai; dan f) pengelolaan sset belum memadai.

Kedua, Getol membangun tapi lemah dalam penegakan izin. Hasil pengujian terhadap penerbitan IMB, sebagaimana disajikan dalam LHP BPK Kota Batu tahun 2020, hasil wawancara dan pemeriksaan di lapangan menunjukan 76 bangunan yang belum didukung IMB dan membayar retrubusi IMB sebesar Rp99.606.000,00, IMB atas 17 bangunan tidak dapat diproses dan belum ada pengenaan sanksi terhadap pemilik bangunan. Dalam dokumen yang sama dilaporkan bahwa, dari 76 bangunan tesebut, sebanyak 18 bangunan sudah dalam proses perolehan IMB dan sebanyak 58 lainnya belum proses pendaftaran di DPMTSP dan Naker.

Meskipun 18 diantaranya telah proses perolehan IMB, namun hal tesebut  tidak serta mengurai sengkarut perizinan yang sejauh ini berlaku di Kota Batu. Dengan kata lain, IMB atas 18 objek bangunan yang baru diproses setalah bangunan tersebut berdiri, beroperasi dan dimanfaatkan terlebih dahulu barulah pengurusan izin di lakukan.

Ketiga. dugaan penyelewengan dan potensi memperkaya diri melalui penerimaan tunjangan perumahan Pimpinan DPRD Kota Batu. Hal ini dikarenakan Berdasarkan Peraturan pemerintah nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana dirubah melalui PP Nomor 21 Tahun 2017 tentang kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang menyatakan bahwa dalam hal pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan atau rumah dinas anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan. Pemberian tunjangan perumahan harus memperhatikan asas kepatuhan, kewajaran dan rasionalisasi serta strandar harga setempat.

Pemerintah Kota Batu pada Tahun 2015 telah menyediakan tiga unit rumah jabatan untuk para pimpinan DPRD namun tidak pernah ditempati bahkan justru di pinjamkan kepada pejabat vertikal di lingkungan Pemkot Batu. Hasil pemeriksaan LHP BPK tahun 2020 mengungkapkan terjadi pemborosan atas pembayaran tunjangan perumahan pimpinan DPRD sejak tahun 2016-2020 sebesar Rp1.830.900.000,00 dan penetapan strandarisasi tunjangan perumahan pimpinan DPRD selama 2016-2019 tidak mempunyai dasar perhitungan yang jelas sehingga hal tesebut tidak dapat dinilai kewajarannya. Maka, patut diduga bahwa, baik pemerintah maupun pihak DPRD telah melakukan upaya pembiaran atas pemborosan tunjangan pimpinan DPRD sehingga berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.

Keempat. Polemik ruang dan ancaman pembangunan terhadap krisis sumber mata air dan pertanian. Menyusutnya sumber mata air secara gradual dalam kurun 15 tahun belakangan. Hasil kajian Walhi Jawa Timur menyebut, pada tahun 2005 ditemukan sebanyak 215 sumber mata air, 2010 turun menjadi 111 sumber mata air. pada tahun yang sama  sumber mata air di hulu Sungai Brantas berjumlah 421, hanya tersisa 221 dan pada 2009 hanya tersisa 57 sumber mata air, artinya terdapat pengurangan hampir lebih dari 50%. Masih dalam sumber yang sama, Penelitian ini menyebutkan jika hal tersebut turut disebabkan berkurangnya hutan konservasi sebesar 1.316,43 ha pada tahun 2013 dari luas total sebelumnya pada tahun 2006 seluas 4.120,37 ha.

Laju pertumbuhan ekonomi yang didominasi oleh sektor jasa akomodasi dan kontruksi memberi konsekuensi terhadap alih fungsi lahan pertanian serta berkurangnya jumlah petani di Kota Batu. Data sensus pertanian pada 2013 menyebut, bahwa “pada tahun 2003, jumlah petani di Batu masih sebanyak 19.326 rumah tangga, sedangkan pada tahun 2013 berkurang menjadi 17.358. Tidak hanya petani, luas lahan pertanian juga turut menciut 11.5 persen. Pada tahun 2003 luas lahan mencapai 2.681 hektar, sepuluh tahun kemudian menyusut dan tersisa 2.373 hektar. Lahan pertanian berubah fungsi menjadi kawasan pemukiman, hotel, restoran dan sektor bisnis lainnya.

Kelima. Penutup. Beberapa catatan di atas merupakan indikator problematis pengelolaan internal dan ketidakpatuhan pemerintah Kota Batu terhadap peraturan perundang-undangan. Dua hal ini menjadi indikator penting dalam pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK sekaligus menjadi parameter kedewasaan otonomi daerah. Maka, pada kesempatan hari jadi Kota Batu kali ini menjadi momentum bagi Pemkot Batu untuk merefleksikan dan memperbaiki sederet persoalan rumah tangga yang membeku dalam iklim politik dan birokrasinya. Infrastruktur penunjang pariwisata hanya akan menambah deretan panjang persoalan manakala pemerintah tidak belajar dari kesalahan dengan berbenah diri.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.