Beranda Suara Rakyat Rilis Pers Catatan MCW Terhadap Implementasi Permendikbud 19 Tahun 2020 di Kota Malang

Catatan MCW Terhadap Implementasi Permendikbud 19 Tahun 2020 di Kota Malang

39
0
BERBAGI

Pengantar

Pandemi telah mengguncang dunia dan juga telah melahirkan beragam dampak,  baik sektor kesehatan, sektor ekonomi, sektor pengelolaan pemerintahan dan yang tidak kalah penting sektor pendidikan. Pandemi Covid-19 turut mengubah konsep pendidikan tatap muka dikelas menjadi pendidikan berbasisi online atau daring.

Pandemi Covid-19 juga menghadapkan kita pada dua situasi berlawanan yang berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu antara tetap di rumah (work from home) atau memaksakan diri tetap bekerja diluar karena persoalan ekonomi yang terus menghimpit. Hal ini pula yang dialami oleh para orang tua wali murid yang susah payah dihadapkan pada kondisi yang serba membingungkan. Mereka harus memilih antara beberapa pilihan hidup antara kebutuhan ekonomi atau kesehatan. Sedangkan virus tak tahu apa-apa karena sama sekali tak berada dalam kehendak atau domain pengetahuan kita, virus bukan musuh yang mencoba untuk menghancurkan kita, ia hanya mereproduksi diri dengan otomatisme buta[1].

Namun, Pandemi Covid-19 bukanlah alasan untuk menurunkan kualitas pendidikan. Meski secara infrastruktur belum memadahi, akses internet yang timpang dan kualitas guru yang tidak merata, itu seharusnya bukan menjadi alasan untuk berhenti mencari cara. Mengingat taruhannya yang terlalu besar, yaitu kegagalan generasi pelajar anak-anak Indonesia untuk memperoleh pendidikan. Jangan biarkan para calon generasi penerus bangsa kita kesulitan dalam mengakses pendidikan.

Pemerintah tak boleh putus asa, pasrah, apalagi gegabah dalam merumuskan suatu kebijakan. Sama halnya dengan Pemerintah Kota Malang sendiri. Upaya untuk memastikan murid-murid tetap belajar jelas tak boleh mengorbankan keselamatan bersama. Apalagi harus memaksakan wilayah dengan zona merah untuk melangsungkan pendidikan secara tatap muka. Hingga hari ini pun peningkatan persebaran Covid-19 di Kota Malang pun masih sangat tinggi. Alih-alih menakan persebaran virus, upaya membuka pembelajaran tatap muka justru menjadi potensi baru klaster persebaran Covid-19 Kota Malang.  .

 Permendikbud 19 Tahun 2020

a) Fasilitas Pendidikan Selama Pembelajaran Jarak Jauh

Permendikbud 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Permendikbud 9 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler dalam Pasal 9A bahwa sekolah dapat menggunakan dana BOS Reguler dengan ketentuan :

  • pembiayaan langganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf g dapat digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, dan/atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan/atau peserta didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran dari rumah; dan
  • pembiayaan administrasi kegiatan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 2 huruf e dapat digunakan untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman (disinfectant), masker atau penunjang kebersihan lainnya.

Oleh karena itu, akibat hukum dari terbitnya Permendikbud Nomor 19 tahun 2020 ini adalah mewajibkan masing-masing sekolah penerima Dana Bos reguler untuk melakukan realokasi anggaran sekolah. Dalam poin a, pembiayaan langganan daya dan/ atau jasa yang dimaksud meliputi pemasangan baru, penambahan kapasitas, pembayaran langganan rutin, atau pembiayaan langganan daya dan jasa lain yang relevan. Sedangkan pembiayaan administrasi kegiatan sekolah digunakan untuk pembiayaan dalam rangka pengelolaan dan operasional rutin  sekolah. Ketentuan pengelolaan dana BOS Reguler di sekolah dijelaskan secara lengkap dalam huruf 2 huruf J Permendikbud 8 Tahun 2020.

b) Instruski Mendikbud

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim beberapa saat yang lalu juga menginstruksikan bahwa penggunaan dana BOS untuk membeli kebutuhan kuota internet tersebut merupakan kebijakan yang diambil untuk merespon situasi pandemi Covid-19 saat ini. “100 persen dana BOS diberikan fleksibilitas untuk membeli pulsa atau kuota internet untuk anak dan orangtuanya. Bisa itu, sudah kita bebaskan. Di masa darurat Covid ini boleh digunakan untuk pembelian pulsa guru, sekolah, dan orang tua atau anak”.[2] Statement ini justru semakin membuka peluang yang luas untuk sekolah bisa merealokasi dana bos untuk keperluan pulsa atau paket data. Mengingat bahwa kebijakan ini adalah menjadi wewenang sekolah, maka peran dari kepala sekolah disini menjadi penting. Kepala sekolah seharusnya tidak perlu takut untuk tetap berani memfasilitasi siswa saat pembelajaran jarak jauh. Bahkan dana realokasi bukan hanya dana pembiayaan langganan daya dan/ atau jasa atau pembiayaan administrasi kegiatan sekolah saja, namun sekolah diberikan fleksibilitas untuk mengelolanya sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah dimasa pandemi.

Pemerintah Kota Malang Tidak Mempunyai Sense Of Crisis Mengurus Pendidikan

a) Susahnya Masyarakat Membiayai Pendidikan Anaknya

MCW menilai bahwa sense of crisis terhadap situasi pendidikan di masa covid-19, terutama berkaitan dengan pemenuhan hak belajar siswa sangatlah kurang. Hal Nampak dari hasil survey yang dilakukan oleh MCW tentang implementasi Permendikbud Nomor 19 tahun 2020 terdapat 61 aduan warga Kota Malang yang menyatakan bahwa Permendikbud Nomor 19 tahun 2020 tidak berjalan efektif di sekolah, yakni :

  1. Banyak warga yang tidak mendapatkan dana BOS untuk pembelian pulsa/paket data untuk proses pembelajaran peserta didik di sekolah.
  2. Ada beberapa warga sejak bulan april sampai bulan agustus ini mendapatkan pulsa/paket data dari sekolah satu kali pembelian.

Perlu kita ketahuai bahwa Permendikbud Nomor 19 tahun 2020 sampai saat ini belum dicabut. Artinya Permendikbud tersebut harus dijalankan oleh Pemerintah daerah. Jika tidak, Pemkot Malang Khusunya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/ atau Sekolah dengan sengaja diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum. Pemkot Malang diduga juga dengan sengaja tidak melakukan realokasi dan refocusing terhadap anggaran pembiayaan sekolah selama masa Covid-19. Hal itu Nampak dari argumentasi yang dikemukakan oleh pemerintah daerah terkait tidak berjalannya Permendikbud Tahun 19 tahun 2020, bahwa Realokasi RKAS membutuhkan waktu, karena memerlukan keterlibatan antar tim BOS sekolah, komite dan pihak yang terkait.

b) Tak Punya Kepekaan Saat Situasi Darurat

MCW menilai argumentasi tersebut hanyalah sebuah alasan untuk membenarkan tindakan Pemkot Malang yang bertentangan dengan Permendikbud tersebut. Sebab, jika alasannya adalah masalah prosedur/mekanisme, sebetulnya telah terjawab melalui  Peraturan Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 yang telah menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah sangat mudah melakukan realokasi APBD dengan alasan kedaruratan. Dasar hukum yang seringkali digunakan oleh Pemkot Malang untuk menampik intervensi dan pengawasan DPRD Kota Malang dalam hal realokasi dan refocusing anggaran (APBD) untuk penangan covid-19. Hal ini mengindikasi bahwa sekolah, Dinas Pendidikan, maupun Pemerintah daerah Kota Malang dengan sengaja membiarkan warganya untuk menderita secara ekonomi akibat Covid-19. Karena tidak melaksanakan Permendikbud sama halnya melimpahkan beban pembiayaan pulsa data kepada orang tua/wali siswa.

c) Kebijakan Lama Minim Implementasi

Bahwa Permendikbud pun sudah disahkan berjalan hampir 5 bulan. Artinya, sejak awal Permendikbud ini dikeluarkan hingga hari ini, belum ada upaya memadai dan serius untuk mendorong realokasi anggaran pendapatan dan belanja sekolah agar dapat mengakomodir hak peserta didik selama proses belajar daring berlangsung. Bahwa Pemkot Malang sebetulnya masih memiliki pos sumberdaya anggaran lain yang cukup untuk menjawab problem di atas. Artinya, apabila dana Bos Reguler tidak cukup untuk  pembelian paket data/pulsa bagi peserta didik warga Kota Malang, Pemerintah Daerah Kota Malang dapat menggunakan Dana APBDnya yakni Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) untuk memberikan paket data/pulsa bagi peserta didik warga Kota Malang. tentu Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2020 pasal 3 ayat (1).

Kota Malang Belum Layak Sekolah Tatap Muka

a) Bertaruh Nyawa Dengan Pembelajaran Tatap Muka

Pemerintah Kota Malang akan melakukan simulasi pembelajaran tatap muka pada waktu terdekat ini. Alasannya adalah pembelajaran dalam jaringan (daring) dinilai kurang efektif dalam pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar di sekolah selama ini. Kebijakan tersebut rencananya akan dilakukan sesuai protokol kesehatan yang ketat sesuai dengan ketentuan dan mengedepankan keamanan untuk siswa sekolah.  Misalnya untuk SD secara bergantian antar kelas per harinya. Antar kelas 1 dengan kelas 6 di hari senin, hari berikutnya bisa diisi oleh kelas 5 dan 2 dan seterusnya. Dimana teknis pelaksanaannya dipersiapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang[3].

MCW menilai bahwa rencana kebijakan tersebut belum siap untuk dilakukan di Kota Malang.  Sesuai dengan data zonasi berdasarkan data satuan tugas nasional Covid-19 bahwa Kota Malang masih masuk kedalam zona merah Covid-19 dengan potensi penularan virus yang tinggi. Pemerintah Pusat juga melakukan penyesuaian keputusan bersama Empat Menteri terkait pelaksanaan pembelajaran di zona selain merah dan oranye, yakni zona kuning dan hijau untuk dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Sedangkan daerah yang berada di zona oranye dan merah dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan tetap melakukan proses belajar daari rumah.

b) Zona Merah Kota Malang

Per tanggal 10 Agustus 2020 saja, kasus korban terkonfirmasi Covid-19 di Kota Malang masih belum menunjukan penurunan sama sekali. Berikut adalah grafik data peningkatan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Malang.

                                                                 Sumber Gambar : Diolah MCW

Berikut perbandingan jumlah peningkatan terkonfirmasi Covid-19 dalam 4 bulan terakhir di Kota Malang.

                                                                 Sumber Gambar : Diolah MCW

Catatan : jumlah presentase per bulan cenderung meningkat perbulannya antara bulan Mei, Juni, Juli dan Agustus.

Kebijakan Pemerintah Kota Malang untuk memulai pelaksanaan pembelajaran luar jaringan ini hanya akan memperburuk situasi dan semakin menambah potensi penyebaran Covid-19 hingga ke sekolah-sekolah. Dalam keadaan seperti sekarang ini, Pemerintah Kota Malang juga harus lebih mengedepankan keselamatan dan kesehatan anak daripada anak harus terpapar virus karena berinteraksi dengan banyak orang . Instruksi yang berasal dari Pemerintah Pusat juga harus dipatuhi yaitu wilayah yang masih berada di zona merah dilarang untuk melakukan pembelajaran tatap muka.

Pemerintah Kota Malang Harus Menjalankan Permendikbud 19 Tahun 2020

a) Jalankan Permendikbud 19 Tahun 2020

Situasi sulit yang dihadapi selama ini harus ditanggapi secara responsif. Jika Pemerintah Pusat telah melarang pembelajaran tatap muka di wilayah zona merah, maka mau tidak mau Pemerintah Kota Malang harus melaksanakan instruksi tersebut. Itu artinya, pembelajaran harus dilakukan di rumah secara daring. Pemerintah juga harus memberikan fasilitas kepada siswa dalam pembelajaran daring untuk meminimalisir kesulitan belajar siswa.

Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan bantuan pulsa dan paket data kepada siswa. Berdasarkan keluhan dari masyarakat yang diterima MCW, Pemerintah selama ini belum optimal dalam melaksanakan Permendikbud 19 Tahun 2020. Ada siswa yang mendapat bantuan pulsa atau paket data, namun hanya diberikan sekali ketika masa awal pandemi, bahkan ada juga yang sama sekali tidak mendapat bantuan selama pembelajaran dari rumah. Hal ini mengakibatkan wali siswa bukan hannya kesulitan persoalan ekonomi untuk urusan kebutuhan pokok saja, namun juga harus menambah jatah uang untuk membelikan paket data anaknya untuk pembelajaran daring.

b) Fleksibilitas Melalui Kurikulum Darurat

Pemerintah Pusat juga membuat kebijakan baru untuk meringankan kesulitan pembelajaran di masa Covid-19 berupa kurikulum darurat dan modul pembelajaran. Kebijakan mengenai kurikulum darurat ini tertuang dalam Keputusan Mendikbud No 719/P/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Pada Satuan Pendidikan Dalam Kondisi Khusus. Kurikulum darurat ini diterapkan untuk memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan dengan mengurangi kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran sehingga berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Sehingga diharapkan dapat membantu mengurangi kendala yang dihadapi guru, orang tua, dan anak selama masa pandemi.

  • Insfrakturuktu Pendidikan di Kota Malang Masih Untung-Untungan

Berbagai tantangan sekolah di tengah bencana Covid-19 ini menyadarkan kita tentang timpangnya infrastruktur pendidikan kita. Sebelumnya, survey Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia pada 2018 menyingkap kesenjangan akses internet di Indonesia. Hasilnya, Di Jawa, lebih dari 55,7 persen penduduk bisa mengakses Internet. Adapun di Kalimantan, Baru 6,6 persen penduduk yang mempunyai akses internet. Survey yang hampir sama juga dilakukan  oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) yang menyebutkan bahwa baru 34 persen penduduk Indonesia yang memiliki akses internet[4].

Kota Malang seharusnya sudah lebih siap dibandingkan dengan wilayah lain dalam hal Pembelajaran Jarak Jauh ini. Wilayah Kota Malang dengan kondisi perkotaan pastinya lebih melimpah signal. Sehingga lebih leluasa untuk melaksanakan Permendikbud 19 Tahun 2020 dengan memberikan siswa Pulsa dan Paket data. Berbeda dengan di daerah pelosok Indonesia dengan signal yang terbatas. Sehingga Pemerintah hanya perlu memikirkan dan memfasilitasi siswa dalam melaksanakan pembelajaran daring seperti pulsa, paket data, dll. Mengutamakan Kebijakan Permendikbud 19 Tahun 2020 ini dulu baru kemudian memikirkan simulasi untuk pembelajaran tatap muka.

Bagaimana Dengan Daerah Lain

a) Kota Tangerang

Bantuan untuk siswa juga dapat dilakukan langsung melalui inisiatif Pemerintah Daerah sendiri sehingga tidak membebankan pada dana BOS. Di Tangerang, fasilitas internet gratis bagi pelajar disalurkan melalui Rukun Warga (RW). Setiap RW bakal terdapat satu lokasi yang bisa digunakan para pelajar untuk akses internet secara gratis. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bisa berkoordinasi dengan instansi lain seperti Dinas Komunikasi dan Informatika. Hingga saat ini, setidaknya sudah ada 500 Rukun Warga (RW) yang lolos verifikasi kriteria dan menjadi titik fasilitas internet gratis untuk pelajar di Kota Tangerang. Perangkat internet gratis tersebut dipasang di ruang publik yang cukup luas seperti masjid, balai warga, yang bisa menampung banyak siswa dan tentunya tetap memperhatikan sesuai dengan protokol kesehatan.

b) Kota Bekasi

Di Kota Bekasi, Dinas Pendidikan Kota Bekasi mengizinkan kembali adanya perubahan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) terkait penggunaan dana BOS Reguler. Sekolah bisa mengajukan alokasi dana tersebut untuk bantuan kuota internet bagi siswa SD maupun SMP negeri dan swasta guna mendukung Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) secara daring. Perubahan RKAS disesuaikan oleh kebutuhan sekolah masing-masing satuan pendidikan dengan mengutamakan skala prioritas.

Dengan begitu, pihak sekolah harus mengetahui kebutuhan siswa dalam proses pembelajaran jarak jauh. Artinya, gap antara pembelajaran sebelum pandemi dan saat pandemi juga harus ditanggapi sekolah dengan responsif.  Sehingga perlu dilakukan analisis berdasarkan kebutuhan yang ada bersama komite sekolah sebagai perwakilan dari wali murid.  Proses alokasi dana BOS untuk Pulsa dan Paket data harus mendapat persetujuan dari pihak sekolah dan wali siswa. Sehingga bisa diputuskan akan mendapatkan nilai subsidi misalnya Rp50.000 atau Rp100.000 atau berapapun yang diputuskan bersama.

Tuntutan dan Rekomendasi

  1. Dengan demikian maka, Wali Kota Malang harus melakukan evaluasi dan audit kinerja terhadap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang dalam menjalankan Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 ini.
  2. Bahwa, Walikota Malang untuk segera menerbitkan Surat Edaran kepada masing-masing sekolah di Kota Malang untuk menjalankan Permendikbud Nomor 19 tahun 2020 ini dengan optimal, dengan skema atau perencanaan yang jelas.
  3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat dengan mengevaluasi kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Karena DPRD memiliki fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. walaupun pada Pasal 1 mendefinisikan bahwa DPRD termasuk Pemerintah daerah. Artinya DPRD merupakan unsur pemerintah daerah, memiliki kedudukan yang sama dengan Walikota. Akan tetapi, DPRD tetap memiliki fungsi melekat sebagai representasi rakyat, oleh karenanya DPRD berkewajiban mengontrol kinerja Pemerintah Kota Malang, terutama Dinas pendidikan dan Kebudayaan. Jika tidak, patut diduga DPRD turut terlibat menjadi dalang dari sengkarut Permasalahan ini.
  4. Segera terapkan upaya revitalisasi Komite Sekolah. Komite Sekolah sebagai representasi dari perwakilan wali murid harus berdaya. Komite Sekolah bukanlah kepanjangtanganan dari kepala sekolah dimana semua kebijakan yang diambil juga harus patuh dan tunduk. Jika Komite Sekolah berdaya, maka kasus-kasus semacam ini akan secara responsif terdapat pihak yang mengakomodir, yaitu Komite Sekolah itu sendiri.

[1] Slavoc zizek, 2020. Pandemi Covid mengguncang dunia. Penerbit independen

[2] Dikutip dari kompas.com (ucap Nadiem, di Bogor, Kamis 30 Juli 2020)

[3] Malangtimes.com (5 agustus 2020)

[4] Tempo.co (diakses senin 10 Agustus 2020)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.